Dari penimbangan bayi ke layanan masyarakat
Posyandu era baru adalah pusat layanan masyarakat yang menghubungkan warga dengan bantuan pemerintah di enam bidang dasar, melampaui pelayanan kesehatan ibu dan anak. Di Maros, perubahan ini mulai menggeser gambaran Posyandu sebagai tempat utama menimbang bayi dan memantau kesehatan ibu. Transformasi Posyandu mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024, yang menjadi dasar perluasan fungsi lembaga tersebut. Arah baru ini masuk akal: kader yang dikenal warga dapat membantu menangkap persoalan sehari-hari yang mungkin tak terjangkau oleh layanan sektoral. Namun, memperluas mandat hanya akan berarti jika warga benar-benar memperoleh tindak lanjut, bukan sekadar tambahan daftar tugas bagi kader. Karena itu, keberhasilan Posyandu Maros seharusnya diukur dari masalah yang berhasil dihubungkan ke layanan yang tepat, bukan hanya dari jumlah unit yang menyandang label baru.
Enam bidang, satu pintu penghubung
Cakupan layanan dasar Posyandu kini meliputi kesehatan, pendidikan, pekerjaan umum, perumahan, ketenteraman dan ketertiban umum, serta sosial. Ini perubahan besar dari pola lama yang terutama berpusat pada penimbangan bayi dan pelayanan ibu-anak. Tetapi Posyandu bukan pengganti sekolah, dinas sosial, atau perangkat teknis lainnya. Peran kader adalah mengenali kebutuhan, menerima informasi warga, lalu meneruskannya kepada pemerintah desa atau organisasi perangkat daerah yang berwenang. Bagi keluarga, model ini dapat memudahkan langkah pertama: anak yang putus sekolah atau keluarga yang membutuhkan bantuan dapat diketahui dan dirujuk untuk ditindaklanjuti. Nilai praktisnya terletak pada hubungan yang lebih dekat antara warga dan layanan pemerintah. Tanpa alur rujukan dan respons yang jelas, enam bidang itu berisiko tinggal sebagai cakupan di atas kertas.
Target 29 unit perlu diikuti kesiapan
Pemerintah Kabupaten Maros menargetkan sekitar 29 Posyandu menerapkan konsep baru pada tahun ini, setelah penambahan sekitar 14 unit. Target tersebut menunjukkan perluasan yang cukup berarti, tetapi angka bukan ukuran tunggal keberhasilan. Kader memerlukan peningkatan kapasitas agar dapat mengenali persoalan lintas bidang, menyampaikan informasi dengan tepat, dan memahami jalur tindak lanjut. Bupati AS Chaidir Syam juga menyebut harapan agar seluruh desa dan kelurahan menerapkan transformasi Posyandu pada tahun berikutnya. Itu merupakan arah pengembangan, bukan hasil yang sudah tercapai. Agar target tidak berhenti sebagai administrasi, pemerintah daerah perlu mendampingi pelaksanaan, menjaga koordinasi dengan pemerintah desa dan perangkat daerah, serta mengevaluasi respons atas rujukan warga. Perluasan fungsi juga harus disertai perhatian terhadap kesejahteraan kader, supaya tambahan tanggung jawab tidak dibebankan tanpa dukungan.
Ukuran keberhasilan adalah tindak lanjut
Penguatan kelembagaan Posyandu dibahas dalam kegiatan Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa bersama Komisi II DPR RI, di Ruang Pola Kantor Bupati Maros, Kecamatan Turikale, pada 29 Oktober 2026. Pembahasan ini penting karena perubahan peran memerlukan koordinasi lintas sektor, bukan hanya instruksi kepada kader. Posyandu era baru punya peluang menjadi pintu awal yang lebih mudah dijangkau untuk mengungkap masalah warga. Namun, kepercayaan masyarakat bergantung pada apa yang terjadi setelah mereka menyampaikan persoalan: apakah informasi diterima, dirujuk, dan ditangani oleh pihak yang berwenang. Pemerintah daerah perlu memastikan jalur tersebut bekerja sambil melindungi kader dari beban yang tidak realistis. Kesimpulannya, transformasi Posyandu di Maros layak didukung, tetapi keberhasilannya harus dibuktikan dengan layanan yang benar-benar sampai kepada warga.
