Perubahan jadwal bukan sekadar soal hari belajar
Lima hari sekolah adalah pola belajar yang memadatkan kegiatan sekolah dari enam hari menjadi lima hari, sehingga durasi belajar pada hari masuk dapat lebih panjang. Di Trenggalek, Dinas Pendidikan masih mengkaji pilihan lima atau enam hari untuk SD dan SMP negeri; belum ada keputusan untuk mengubah jadwal. Perdebatan ini seharusnya tidak diperlakukan sebagai urusan kalender semata. Pilihan jadwal sekolah SD dan jadwal sekolah SMP akan menentukan bagaimana waktu anak terbagi antara kelas, keluarga, istirahat, serta pendidikan di luar sekolah formal. Dinas Pendidikan menyatakan kajian akan menilai pola yang paling sesuai untuk penguatan karakter, dan hasilnya akan disampaikan kepada Bupati sebagai bahan penentuan kebijakan. Itu alasan keputusan tidak boleh didorong oleh anggapan bahwa hari belajar yang lebih panjang otomatis menghasilkan pendidikan karakter yang lebih baik.
DPRD menolak, sementara pesantren mengingatkan dampak
Komisi IV DPRD meminta wacana full day school untuk SD dan SMP negeri diurungkan. Sikap itu disampaikan Ketua Komisi IV Sukarodin setelah rapat dengan Dinas Pendidikan, yang membahas perubahan dari enam menjadi lima hari dan menerima aspirasi masyarakat yang menolak rencana tersebut. Komisi IV juga berencana menyampaikan rekomendasi melalui pimpinan DPRD agar Bupati mengurungkan penerapannya. Keberatan itu bukan sekadar soal kenyamanan jadwal. Sukarodin khawatir siswa akan kelelahan dan kekurangan waktu serta tenaga untuk mengikuti pendidikan agama setelah pulang sekolah. LP Ma’arif NU Trenggalek, melalui ketuanya Mohib Asrori, juga meminta dialog dengan seluruh pemangku kepentingan. Ia memperingatkan perubahan jadwal dapat memengaruhi pesantren, madrasah diniyah, dan taman pendidikan Al-Qur’an. Kekhawatiran ini patut masuk ke inti kajian, bukan ditempatkan sebagai keberatan tambahan.
Kajian perlu mendengar keluarga sebelum memutuskan
Dinas Pendidikan memperluas kajian yang mencakup PAUD, TK, SD, dan SMP, dengan fokus pada penguatan karakter serta kemungkinan menjaring pendapat wali murid melalui jajak pendapat. Pelibatan orang tua penting karena merekalah yang paling langsung mengatur kegiatan anak sepulang sekolah dan mengetahui apakah jadwal baru masih memungkinkan anak mengikuti Madin atau pesantren. LP Ma’arif NU juga meminta pemerintah membuka ruang dialog bagi seluruh unsur pendidikan, termasuk lembaga swasta di bawah naungannya. Jadi, kajian yang memadai semestinya tidak hanya membandingkan jumlah hari, tetapi juga menimbang beban belajar, waktu istirahat, kegiatan keagamaan, dan keadaan keluarga. Menurut Sukarodin, proses evaluasi dapat berlangsung sekitar enam bulan hingga satu tahun, bergantung pada kebutuhan dan kelengkapan bahan. Rentang itu sebaiknya dipakai untuk mengumpulkan masukan dan menguji dampak, bukan sekadar menunda keputusan.
Putuskan berdasarkan kebutuhan anak, bukan format
Pilihan antara lima dan enam hari tidak akan menyelesaikan persoalan pendidikan dengan sendirinya. Sukarodin menilai evaluasi seharusnya memeriksa manajemen pendidikan, metode pembelajaran, dan praktik pendidikan karakter di tiap sekolah, lalu menjadikan sekolah yang berhasil sebagai contoh. Arah itu lebih masuk akal daripada menganggap full day school sebagai jalan pintas untuk memperkuat karakter. Jadwal yang sama dapat memberi hasil berbeda bagi anak dengan kebutuhan, perjalanan, dan tanggung jawab keluarga yang berlainan. Karena itu, Dinas Pendidikan perlu menyampaikan dasar kajian secara terbuka dan memastikan masukan wali murid serta lembaga pendidikan keagamaan benar-benar dipertimbangkan sebelum rekomendasi diberikan kepada Bupati. Kesimpulannya, Trenggalek sebaiknya tidak menetapkan lima hari sekolah hanya karena perubahan tampak praktis. Keputusan layak diambil ketika bukti menunjukkan manfaatnya bagi anak tanpa mengorbankan keseimbangan pendidikan umum, agama, dan waktu istirahat.
