Sekolah baru, peluang yang semestinya setara
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan berasrama gratis yang ditujukan bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera, dengan dukungan belajar dan kebutuhan harian agar hambatan ekonomi tidak menutup jalan mereka menuju pendidikan. Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Dusun Amor-amor, Desa Gumantar, Lombok Utara, resmi beroperasi pada Senin, 2 November 2026, sekaligus membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Gubernur NTB Lalu Muhamad Iqbal meresmikan sekolah tersebut, yang menjadi langkah nyata memperluas akses pendidikan siswa dari keluarga miskin ekstrem. Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat ini diikuti 595 siswa prasejahtera dari berbagai daerah di NTB; jumlah calon siswa yang mendaftar juga tercatat 595 orang. Angka itu menunjukkan besarnya kebutuhan, sekaligus mengingatkan bahwa penerimaan siswa saja belum cukup: kesempatan belajar harus dijaga sampai mereka mampu menyelesaikan pendidikan.

Manfaatnya harus terasa di luar ruang kelas
Sekolah ini menampung siswa pada jenjang SD, SMP, dan SMA. Rinciannya tercatat 145 siswa SD, 245 siswa SMP, dan 210 siswa SMA. Selisih antara rincian jenjang tersebut dan jumlah peserta yang dilaporkan mencapai 595 tidak dijelaskan dalam keterangan yang tersedia. Program berasrama menawarkan lebih dari pendidikan gratis: pemerintah menanggung pendidikan, tempat tinggal, konsumsi, perlengkapan sekolah, serta pembinaan karakter. Bagi keluarga, cakupan itu dapat mengurangi beban yang sering membuat anak sulit bertahan di sekolah. Seorang orang tua, Ahmadi, menyebut anaknya dapat bersekolah gratis dari SD hingga SMA. Namun, fasilitas dan pendampingan hanya akan berarti jika siswa merasa aman, mendapat dukungan sesuai kebutuhannya, dan memiliki jalur belajar yang berkesinambungan. Karena itu, ukuran keberhasilan bukan sekadar jumlah yang hadir saat MPLS, melainkan apakah mereka terus bersekolah dan berkembang.
Perjalanan dari Sumbawa dan Lombok Barat
Jangkauan sekolah ini melampaui Lombok Utara. Sebanyak 36 siswa dari Kabupaten Sumbawa diberangkatkan untuk mengikuti MPLS di sana; rombongan terdiri atas 27 siswa SD dan 9 siswa SMP. Dari Lombok Barat, 114 siswa dari 10 kecamatan juga dilepas untuk mengikuti pendidikan di Sekolah Rakyat Terintegrasi I. Kehadiran siswa dari kabupaten lain memperlihatkan bahwa kebutuhan pendidikan berasrama tidak berhenti pada batas administrasi. Pada saat yang sama, jarak dari keluarga membuat pendampingan dan komunikasi dengan orang tua penting agar anak dapat menyesuaikan diri. Pemerintah daerah berharap pendidikan membantu mencegah anak putus sekolah karena keluarga tidak mampu membiayai pendidikan; Bupati Lombok Utara bahkan menargetkan daerahnya bebas dari kasus putus sekolah akibat kendala finansial. Harapan itu masuk akal, tetapi perlu ditopang pemantauan nyata terhadap kehadiran, kesejahteraan, dan kemajuan setiap siswa.

Perluasan program harus dibarengi kesinambungan
Pemerintah NTB menyatakan pembangunan Sekolah Rakyat berikutnya akan dilanjutkan, terutama di Pulau Sumbawa, dengan sasaran agar masing-masing pulau memiliki satu sekolah sebelum perluasan ke lokasi lain. Pemprov NTB juga mengusulkan pengembangan sekolah khusus bagi anak-anak pekerja migran Indonesia. Rencana tersebut patut didukung, tetapi pemerataan tidak boleh berhenti pada pembangunan gedung. Ketersediaan guru, pengasuh, dukungan asrama, serta perhatian pada kebutuhan dasar anak menentukan apakah akses pendidikan siswa benar-benar berubah menjadi kesempatan yang setara. Sekolah Rakyat Lombok memberi titik awal yang penting: 595 siswa mulai mengenal lingkungan belajar dan ratusan lainnya datang dari luar Lombok Utara. Kesimpulannya, program ini berpotensi mencegah putus sekolah dan membuka jalan keluar dari kemiskinan antargenerasi, tetapi janji itu hanya akan terwujud jika dukungan tidak berhenti setelah peresmian dan MPLS.






