Pendidikan gratis harus menjangkau anak yang paling membutuhkan
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang dirancang untuk membuka akses belajar gratis bagi anak-anak dari keluarga prasejahtera yang kesulitan menjangkau sekolah. Nilai program ini tidak cukup diukur dari jumlah gedung yang dibangun; keberhasilannya ditentukan oleh apakah anak yang selama ini tertinggal benar-benar bisa masuk dan belajar. Di Kutai Kartanegara, pemerintah daerah telah menyiapkan lahan di Desa Batu-Batu, Kecamatan Muara Badak, dan berharap pembangunan segera direalisasikan pemerintah pusat. Dinas Sosial setempat menyebut sekitar tujuh hektare telah disiapkan, sementara jenjang yang direncanakan mencakup SD dan SMP.
Arah tersebut sejalan dengan tujuan memperluas akses pendidikan gratis bagi keluarga miskin dan miskin ekstrem. Bagi orang tua, sekolah tanpa biaya dapat mengurangi hambatan untuk melanjutkan pendidikan anak. Namun, kesiapan lahan saja belum menjamin layanan segera tersedia: pemerintah daerah masih menunggu pendanaan dan keputusan teknis pembangunan dari pemerintah pusat. Karena itu, janji perluasan akses baru akan terasa nyata ketika pembangunan, fasilitas, dan penerimaan siswa bergerak seiring.
Sasaran penerimaan perlu jelas dan tepat
Jepara menempatkan keluarga dalam desil 1 dan 2 sebagai prioritas penerimaan, sehingga program diarahkan kepada kelompok dengan tingkat kesejahteraan paling rendah. Sekolah Rakyat di kabupaten itu dijadwalkan mulai beroperasi pada 12 Juli 2026, dengan tiga rombongan belajar pada masing-masing jenjang SD, SMP, dan SMA. Setiap rombongan direncanakan berisi sekitar 30 siswa, atau sekitar 90 peserta didik per jenjang.
Angka kuota harus dibaca bersama tantangan pemenuhannya: calon siswa SD yang tercatat baru 66 orang, sehingga masih dibutuhkan sekitar 24 siswa untuk mencapai target. Ini menunjukkan bahwa rekrutmen siswa tidak boleh berhenti pada pengumuman atau ketersediaan tempat. Pemerintah perlu memastikan informasi sampai kepada keluarga yang memenuhi kriteria dan membantu mereka melewati proses penerimaan. Prioritas desil memberi arah, tetapi pelaksanaan yang cermat menentukan apakah anak sasaran benar-benar mendapat manfaat.
Di Batang, pendekatannya lebih aktif: pemerintah kabupaten memastikan calon siswa tidak direkrut melalui pendaftaran umum, melainkan dicari langsung melalui temuan lapangan, masukan tokoh masyarakat, dan usulan kepala desa. Pemerintah menyebut cara jemput bola ini ditujukan agar bantuan tepat sasaran dan menjangkau anak yang luput dari akses sekolah. Tahap awal ditargetkan menampung 270 siswa—masing-masing 90 untuk SD, SMP, dan SMA—dengan kegiatan belajar direncanakan mulai tahun depan setelah pembangunan dan persiapan selesai.
Lahan dan fasilitas menentukan kesiapan layanan
Persiapan fisik perlu diperlakukan sebagai bagian inti program, bukan urusan yang menyusul setelah sasaran siswa ditetapkan. Kutai Kartanegara telah menyediakan sekitar tujuh hektare, tetapi pembangunan masih menunggu realisasi pendanaan pemerintah pusat. Jepara, sementara itu, menyiapkan layanan sambil menanti gedung permanen: kegiatan belajar Sekolah Nasional Terintegrasi akan berlangsung di Balai Latihan Kerja. Contoh ini memperlihatkan bahwa fasilitas sementara dapat membantu menjaga rencana belajar tetap berjalan, asalkan ruang dan kebutuhan pembelajaran memadai.
Keluarga prasejahtera membutuhkan kepastian yang lebih konkret daripada janji sekolah gratis: lokasi yang dapat dijangkau, fasilitas yang layak, dan jadwal operasional yang jelas. Jepara menyampaikan bahwa sekolah memiliki fasilitas yang baik dan tanpa biaya, tetapi pemerintah daerah tetap harus memastikan kesiapan itu sejalan dengan kapasitas penerimaan. Di Batang, kegiatan belajar baru ditargetkan berlangsung setelah pembangunan selesai. Perbedaan tahapan antardaerah wajar, namun keterbukaan mengenai progres dan hambatan penting agar warga tahu kapan layanan dapat digunakan.
Keberhasilan diukur dari anak yang terjangkau
Sekolah Rakyat menjanjikan perluasan akses pendidikan gratis, tetapi dampaknya bergantung pada tiga hal yang harus berjalan bersama: sasaran penerimaan yang adil, rekrutmen yang menjangkau anak di luar jalur pendaftaran biasa, serta fasilitas yang siap digunakan. Prioritas desil 1 dan 2 di Jepara memberi patokan yang jelas, sementara pendekatan jemput bola Batang menunjukkan cara menemukan calon siswa yang berisiko terlewat.
Langkah berikutnya ialah memastikan persiapan tidak berhenti pada lahan, kuota, atau rencana operasional. Pemerintah daerah dan pusat perlu menyelaraskan pendanaan, pembangunan, verifikasi calon siswa, dan kesiapan ruang belajar. Jika seluruh unsur itu terpenuhi, Sekolah Rakyat dapat menjadi jalur nyata bagi keluarga prasejahtera untuk menyekolahkan anak tanpa terbebani biaya. Ukuran keberhasilannya sederhana: anak yang paling membutuhkan memperoleh tempat belajar yang layak dan benar-benar dapat diakses.
