Sekolah baru, pintu yang terbuka
Sekolah Rakyat adalah program pendidikan yang menyediakan ruang belajar bagi anak dari keluarga prasejahtera sekaligus dukungan untuk mengurangi hambatan ekonomi dan sosial yang dapat menghalangi mereka bersekolah. Di Dusun Amor-amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan, Lombok Utara, program ini resmi beroperasi pada Senin, 2 November 2026, saat Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi I dan membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Pembukaan itu menandai lebih dari dimulainya tahun ajaran: ia menjadi janji bahwa latar belakang keluarga tidak seharusnya menentukan sejauh mana anak bisa belajar. Sebanyak 595 calon siswa prasejahtera tercatat mendaftar dari berbagai daerah di NTB. Angka tersebut memperlihatkan besarnya kebutuhan, sekaligus membuat ukuran keberhasilan program ini jelas: bukan hanya membuka sekolah, tetapi memastikan setiap anak dapat bertahan dan berkembang di dalamnya.
Bagi keluarga, pendidikan gratis berarti lega
Makna kebijakan ini terasa paling nyata dalam keputusan keluarga. Ahmadi, orang tua salah satu siswa kelas 1 SD, bersyukur anaknya bisa bersekolah tanpa biaya dari jenjang SD hingga SMA dan mengatakan ia tak perlu memikirkan biaya sekolah ke depan. Kisahnya menunjukkan bagaimana pendidikan gratis dapat mengubah kesempatan yang semula terasa jauh menjadi rencana yang bisa dijalani. Namun, keberanian orang tua mendaftarkan anak baru menjadi langkah awal; rasa aman dan dukungan selama anak tinggal serta belajar di sekolah juga penting. Sekolah ini menyiapkan 32 guru, 50 wali asuh, dan 24 wali asrama untuk mendampingi siswa. Peran mereka semestinya tidak berhenti pada pelajaran dan aturan asrama. Bagi anak yang meninggalkan rumah untuk menempuh pendidikan, pendampingan yang konsisten dapat membantu membangun kepercayaan diri dan kebiasaan belajar, sekaligus memberi keluarga alasan untuk percaya bahwa kesempatan ini akan berlanjut.
Angka besar menuntut dukungan yang setara
Komposisi angkatan pertama menunjukkan bahwa Sekolah Rakyat melayani kebutuhan pada beberapa jenjang sekaligus. Data pembukaan MPLS mencatat 145 siswa SD, 245 siswa SMP, dan 210 siswa SMA. Jumlah antarjenjang itu tidak sepenuhnya menjumlah menjadi 595, sehingga angka total dan rinciannya perlu dibaca sesuai data yang diumumkan, bukan dianggap sebagai hitungan yang seragam. Meski begitu, cakupannya jelas: program ini menampung anak-anak dari usia sekolah dasar hingga menengah atas. Gubernur menyatakan sasaran utamanya adalah memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem, terutama kelompok desil 1 dan 2, dan menekankan bahwa hambatan mereka tidak cukup diatasi dengan kurikulum atau ruang kelas saja. Itu alasan pendekatan asrama dan pengasuhan penting. Pendidikan berkualitas menuntut perhatian pada kebutuhan sehari-hari siswa, termasuk kondisi hidup dan asupan gizi, bukan hanya kehadiran di kelas.
MPLS perlu menjadi awal, bukan seremoni
MPLS Sekolah Rakyat seharusnya menjadi landasan bagi pengalaman belajar yang berkelanjutan, bukan sekadar kegiatan pengenalan beberapa hari. Siswa perlu merasa diterima, memahami lingkungan barunya, dan tahu siapa yang dapat dimintai bantuan. Bagi orang tua, komunikasi terbuka dengan guru serta pengasuh akan membantu meredakan kekhawatiran saat anak mulai tinggal dan belajar jauh dari rumah. Pemerintah daerah menyatakan ingin mencegah anak putus sekolah karena kesulitan ekonomi, sementara pemerintah provinsi berencana melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat, terutama di Pulau Sumbawa. Perluasan memang penting, tetapi mutu pendampingan dan kesinambungan dukungan di sekolah yang sudah beroperasi tak boleh tertinggal. Jika layanan harian mampu menjawab kebutuhan siswa, program ini dapat membuktikan bahwa akses bukan sekadar menerima pendaftaran, melainkan membantu anak menyelesaikan pendidikan.
Kesempatan harus berujung pada kelulusan
Dimulainya Sekolah Rakyat Terintegrasi I di Lombok Utara memberi 595 siswa prasejahtera kesempatan menempuh pendidikan yang sebelumnya dapat terhalang kondisi ekonomi. Bagi keluarga seperti Ahmadi, janji pendidikan gratis mengurangi beban hari ini dan membuka bayangan masa depan yang lebih panjang bagi anak. Namun, peresmian dan tingginya jumlah pendaftar baru menandai awal tanggung jawab. Sekolah perlu memastikan siswa memperoleh pengajaran bermutu, pengasuhan yang aman, serta dukungan untuk bertahan sampai lulus. Pemerintah pun perlu menilai hasil program dari perjalanan anak-anak, bukan hanya dari jumlah sekolah yang dibangun atau siswa yang diterima. Jika kesempatan itu disertai perhatian menyeluruh dan konsisten, Sekolah Rakyat dapat menjadi jalur nyata menuju pendidikan yang lebih setara. Jika tidak, akses yang dibuka pada hari pertama berisiko berhenti sebagai janji.
