Awal layanan pendidikan bagi keluarga prasejahtera
Sekolah Rakyat adalah layanan pendidikan yang dirancang untuk membuka kesempatan belajar bagi anak dari keluarga miskin ekstrem melalui dukungan sekolah dan pendampingan yang lebih menyeluruh. Di Lombok Utara, layanan ini resmi dimulai pada Senin, 2 November 2026, ketika Gubernur Nusa Tenggara Barat Lalu Muhamad Iqbal meresmikan Sekolah Rakyat Terintegrasi I sekaligus membuka Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah (MPLS). Kegiatan berlangsung di Dusun Amor-amor, Desa Gumantar, Kecamatan Kayangan. Pembukaan MPLS Sekolah Rakyat bukan sekadar seremoni: bagi siswa prasejahtera, ini adalah langkah pertama memasuki lingkungan belajar yang ditujukan untuk mengurangi hambatan ekonomi. Nilai program ini akan ditentukan bukan hanya oleh berapa banyak anak yang diterima, tetapi juga oleh konsistensi dukungan yang mereka terima setelah hari pembukaan.
Sebanyak 595 calon siswa telah terdaftar, dan mereka mulai mengikuti MPLS sebagai bagian dari tahun pelajaran 2026–2027. Kehadiran sekolah ini penting karena kesempatan belajar tidak otomatis setara ketika keluarga harus menghadapi keterbatasan ekonomi. Program gratis dari SD hingga SMA dapat mengurangi beban orang tua dan membantu anak mempertahankan jalur pendidikan. Ahmadi, salah satu orang tua, bersyukur dapat menyekolahkan anaknya tanpa memikirkan biaya sekolah. Pengalaman keluarga seperti ini memperlihatkan manfaat langsung program, tetapi keberhasilannya juga perlu dinilai dari kemampuan sekolah menjaga anak tetap belajar dan berkembang.
Jumlah siswa menuntut pendampingan yang kuat
Skala penerimaan menunjukkan besarnya kebutuhan sekaligus tanggung jawab penyelenggara. Data pendaftaran mencatat 595 calon siswa dari berbagai kabupaten dan kota di Nusa Tenggara Barat. Dalam laporan pembukaan MPLS, peserta didik dirinci menjadi 145 siswa SD, 245 siswa SMP, dan 210 siswa SMA; mereka akan didampingi 32 guru, 50 wali asuh, serta 24 wali asrama. Rincian tersebut menegaskan bahwa sekolah ini bukan hanya ruang kelas, melainkan layanan yang juga bergantung pada pengasuhan dan dukungan harian. Karena data pendaftaran dan rincian peserta dalam laporan pembukaan tidak sepenuhnya sama, angka jenjang sebaiknya dipahami sesuai laporan yang menyebutkannya, bukan dipaksakan menjadi satu rincian yang seragam.
Pendampingan asrama dapat memberi struktur, perhatian, dan lingkungan yang mendukung proses belajar. Namun, jumlah tenaga pendamping saja belum membuktikan bahwa setiap siswa memperoleh perhatian sesuai kebutuhannya. Pemerintah provinsi menekankan bahwa anak dari keluarga miskin ekstrem memerlukan lebih dari perbaikan kurikulum atau ruang kelas: pemenuhan gizi dan kondisi hidup mereka juga perlu diperhatikan. Inilah ukuran yang lebih tepat untuk menilai janji Sekolah Rakyat Terintegrasi. Jika dukungan akademik, pengasuhan, dan kebutuhan sehari-hari berjalan seiring, MPLS dapat menjadi awal pembentukan kebiasaan serta rasa aman, bukan hanya pengenalan gedung dan aturan.
Perluasan harus mengikuti mutu layanan
Pemerintah menyatakan akan melanjutkan pembangunan Sekolah Rakyat berikutnya, terutama di Pulau Sumbawa, setelah sekolah di Lombok Utara mulai beroperasi. Rencana itu penting untuk memperluas akses pendidikan bagi masyarakat miskin ekstrem di wilayah lain. Pemerintah provinsi juga mengusulkan sekolah khusus bagi anak pekerja migran Indonesia, yang direncanakan menempati bekas gedung Akademi Keperawatan di Lombok Timur. Perluasan ini layak didukung, tetapi penambahan lokasi sebaiknya berjalan bersama penguatan tenaga pendidik, pengasuh, dan layanan pendukung. Tanpa perhatian pada mutu dan kesinambungan pendampingan, bertambahnya sekolah belum tentu menghapus alasan ekonomi yang membuat anak rentan tertinggal.
Pembukaan Sekolah Rakyat Lombok Utara memberi bentuk nyata pada upaya mengurangi hambatan ekonomi dalam pendidikan: 595 calon siswa telah mendaftar dan mulai menjalani MPLS. Langkah berikutnya bukan sekadar membangun sekolah baru, melainkan memastikan setiap anak memperoleh pembelajaran, pengasuhan, dan dukungan yang membuat mereka mampu bertahan hingga lulus. Keberhasilan program pada akhirnya harus terlihat dalam kesempatan yang benar-benar dapat diakses siswa prasejahtera, bukan hanya dalam jumlah penerimaan atau seremoni pembukaan. Jika layanan menyeluruh itu terjaga, sekolah ini dapat menjadi pijakan kuat bagi perluasan akses pendidikan di daerah lain.
