Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

IKADIN Diminta Mengawal Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

IKADIN Diminta Mengawal Penerapan KUHP dan KUHAP Baru
Minat|Pelatihan Komprehensif

Pengawalan hukum harus berangkat dari pengalaman warga

KUHP baru dan KUHAP baru adalah perangkat hukum pidana yang mengatur, masing-masing, perbuatan serta proses penegakan hukum; penerapannya perlu dikawal agar hak warga dan akses terhadap keadilan tetap terlindungi. Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Otto Hasibuan menekankan pentingnya organisasi advokat dalam memperluas akses keadilan, terutama bagi masyarakat kurang mampu, saat menghadiri Rakernas IKADIN pada 14 November 2026. Dorongan itu tepat: keberhasilan pembaruan hukum tidak cukup diukur dari lahirnya undang-undang, tetapi juga dari cara aturan bekerja dalam perkara nyata dan dampaknya terhadap orang yang berhadapan dengan hukum. Karena itu, peran advokat bukan hanya membela klien satu per satu, melainkan juga membawa pola masalah di lapangan ke ruang evaluasi kebijakan.

IKADIN telah berdiri selama 41 tahun dan menjadi salah satu organisasi pendiri PERADI. Jejak tersebut memberi organisasi ini posisi yang relevan untuk menyuarakan kebutuhan profesi sekaligus kepentingan publik. Otto mendorong IKADIN memperbesar akses melalui Pusat Bantuan Hukum agar masyarakat miskin memperoleh pendampingan. Program bantuan hukum cuma-cuma dan penyuluhan hukum yang dijalankan bersama kelompok masyarakat serta lembaga pemerintah dapat membantu warga memahami haknya, bukan hanya setelah masalah muncul, tetapi juga sebelum berhadapan dengan proses pidana.

IKADIN Diminta Mengawal Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Inventarisasi masalah lebih berguna daripada kritik umum

Pembaruan KUHP dan KUHAP dipandang sebagai langkah penting dalam pembangunan hukum nasional, tetapi pelaksanaan awalnya mulai memunculkan persoalan substansi dan sejumlah ketentuan yang dinilai belum memadai. Para advokat dalam Rakernas juga menilai masih ada pasal yang perlu diperbaiki. Di sinilah masukan regulasi hukum harus dibuat terukur: catat ketentuan yang menimbulkan kesulitan, jelaskan dampaknya dalam praktik, lalu rumuskan pilihan perbaikannya. Kritik yang hanya menyebut aturan “bolong-bolong” tidak cukup untuk membantu pembentuk kebijakan menentukan apakah sebuah persoalan memerlukan revisi atau penataan lain.

Ketua Umum IKADIN Adardam Achyar secara khusus menyoroti perlunya pengaturan penyadapan yang lebih ketat dalam KUHAP. Contoh ini menunjukkan mengapa pengalaman advokat penting: mereka dapat mengidentifikasi titik ketika rumusan prosedural berpengaruh pada perlindungan hak, pembuktian, dan jalannya perkara. Namun, inventarisasi sebaiknya tidak berhenti pada daftar pasal. Rekomendasi perlu menguraikan masalah secara konkret dan disampaikan kepada pemerintah serta pihak terkait. Otto menyatakan pemerintah menampung masukan dan membuka pertimbangan mengenai langkah yang diperlukan bila kekurangan ditemukan.

IKADIN Diminta Mengawal Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Evaluasi berkelanjutan menguji mutu aturan

KUHAP berfungsi sebagai hukum acara yang mendukung penerapan hukum materiil dalam KUHP. Artinya, ketidakjelasan prosedur dapat memengaruhi bagaimana ketentuan pidana dijalankan dan bagaimana hak pihak-pihak dalam perkara dijaga. Karena aturan masih berada pada tahap awal penerapan, Otto menekankan perlunya pengamatan dan evaluasi berkelanjutan di lapangan. Sikap pemerintah yang menerima masukan merupakan awal yang baik, tetapi nilainya bergantung pada tindak lanjut yang transparan: persoalan yang tercatat harus ditelaah, dan alasan menerima atau menolak usulan perlu dijelaskan.

Rakernas IKADIN berlangsung selama dua hari, 14–15 November 2026, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, dan menjadi forum evaluasi serta perumusan program kerja organisasi. Dengan 140 Dewan Pimpinan Cabang di seluruh Indonesia, IKADIN memiliki jaringan yang dapat membantu menghimpun pengalaman praktik dari berbagai wilayah. Kesimpulannya, pengawalan KUHP baru dan KUHAP baru tidak boleh berhenti pada seminar atau pernyataan dukungan. Advokat perlu menyusun temuan yang jelas, memperjuangkan akses bantuan hukum, dan terus menguji penerapan aturan. Pemerintah pun perlu menunjukkan bahwa masukan tersebut benar-benar masuk ke proses evaluasi regulasi.

IKADIN Diminta Mengawal Penerapan KUHP dan KUHAP Baru

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!