Demokrasi tidak berhenti di bilik suara
Partisipasi publik dalam pembangunan daerah adalah keterlibatan warga secara berkelanjutan untuk menyampaikan kebutuhan, mengawasi kebijakan, dan menilai dampak keputusan pemerintah terhadap kehidupan sehari-hari. Pesan itu menjadi penting saat anggota DPRK Banda Aceh Teuku Arief Kalifah mengajak warga tidak membatasi peran politik pada pemilu. Ia menyampaikan ajakan tersebut ketika membuka Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Politik Kota Banda Aceh di Hotel Al-Hanifi, Lampriet, pada 13 November 2026.
Pelatihan dua hari pada 13–14 November itu diikuti 120 peserta dari kalangan tokoh masyarakat, pemuda, perempuan, organisasi kemasyarakatan, dan perwakilan kecamatan serta gampong. Tujuannya memperluas pemahaman politik sekaligus kesadaran atas hak dan kewajiban warga. Angka partisipasi pemilih sebesar 81,48 persen dari 169.146 pemilih terdaftar pada Pemilu 2024 menunjukkan warga telah menggunakan hak pilih dalam jumlah besar. Namun, suara yang diberikan perlu disusul pengawasan kebijakan daerah: warga harus berani menyampaikan persoalan lingkungan dan menagih tindak lanjut, bukan hanya menunggu pemilu berikutnya.

Anggaran harus menjawab kebutuhan, bukan sekadar menambah program
Ajakan partisipasi itu beriringan dengan ujian fiskal. Dalam sidang paripurna DPRK pada 10 November 2026, Sekretaris Fraksi Golkar-PKB-PPP Muhammad Iqbal membacakan pandangan fraksi terhadap Rancangan APBK Banda Aceh 2027 dan menyampaikan catatan kepada pemerintah kota. Fraksi menyoroti penurunan pendapatan daerah dalam rancangan sebesar 5,76 persen dibandingkan KUA-PPAS 2027, serta penurunan transfer pemerintah pusat sebesar 9,55 persen. Ketika ruang fiskal menyempit, memilih prioritas dan menguji manfaat tiap belanja menjadi lebih penting daripada memperbanyak daftar kegiatan.
Fraksi mengusulkan peningkatan PAD lewat pendataan potensi pajak dan retribusi, pembenahan administrasi, serta digitalisasi pelayanan. Mereka juga mendorong optimalisasi aset daerah yang belum produktif dan pengawasan kebocoran penerimaan, terutama dari perparkiran, pasar, reklame, serta retribusi lain. Ini bukan semata agenda menambah pemasukan: pemerintah harus menjelaskan aset mana yang diaktifkan, bagaimana penerimaan dicatat, dan ke mana hasilnya dialokasikan. Fraksi juga mengingatkan agar upaya peningkatan PAD tidak membebani warga secara berlebihan atau mengganggu iklim investasi.
Pengawasan bersama menentukan manfaat pembangunan
Pengawasan legislatif dan keterlibatan warga dapat saling menguatkan. DPRK menguji asumsi pendapatan, belanja, dan pengelolaan aset dalam pembahasan anggaran; masyarakat memberi gambaran tentang layanan yang benar-benar dibutuhkan dan memeriksa apakah janji program tampak di lingkungan mereka. Pembahasan R-APBK, sebagaimana ditekankan fraksi, mesti cermat, transparan, dan bertanggung jawab dengan kepentingan warga sebagai ukuran. Tanpa keterbukaan atas prioritas serta hasil, partisipasi mudah menjadi formalitas dan pengawasan sulit menghasilkan koreksi.
Capaian pembangunan Banda Aceh memberi konteks, bukan alasan untuk lengah: IPM naik dari 89,55 pada 2025 menjadi 89,90 pada 2026, pertumbuhan ekonomi tercatat 4,74 persen, dan kemiskinan turun dari 5,45 persen menjadi 5,26 persen. Angka-angka itu perlu diterjemahkan menjadi pendidikan yang baik, layanan kesehatan layak, kesempatan kerja, dan kehidupan yang lebih sejahtera—hasil yang disebut Teuku Arief sebagai ukuran lebih berarti daripada perebutan menang-kalah politik. Kesimpulannya, pembangunan Banda Aceh akan lebih berpihak bila warga aktif mengawasi dan DPRK konsisten menguji anggaran; peningkatan PAD serta produktivitas aset harus berujung pada layanan nyata, bukan beban baru bagi masyarakat.






