Jaring pengaman yang masih menunggu aturan
Dana cadangan pesangon adalah dana yang disiapkan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja ketika terjadi pemutusan hubungan kerja, agar kewajiban itu tidak bergantung sepenuhnya pada kondisi keuangan perusahaan saat krisis. Pemerintah berencana mengelolanya secara terpusat melalui satu lembaga yang ditunjuk, dengan kewajiban penyediaan dana mulai paling lambat 28 Oktober 2027 berdasarkan UU Nomor 27 Tahun 2026. Dorongan ini lahir dari kasus perusahaan kesulitan keuangan atau pailit yang gagal membayar pesangon. Dalam satu kasus, hampir 11.000 pekerja disebut belum menerima haknya. Skema cadangan bisa menjadi perlindungan yang berarti bagi pekerja, tetapi pemusatan dana belum otomatis menjamin pembayaran lancar. Tanpa aturan rinci tentang iuran, akses, pengawasan, dan pencairan, pekerja dan perusahaan sama-sama belum tahu bagaimana sistem itu akan bekerja.

Polemik Danantara mendahului keputusan resmi
Kabar bahwa Danantara akan mengelola dana tersebut memicu kebingungan, tetapi pemerintah menegaskan belum menetapkan lembaga pengelolanya. Kemnaker membantah kabar bahwa pengusaha wajib menyetorkan dana ke Danantara; Menaker Yassierli juga menyatakan bahwa besaran iuran, mekanisme penyetoran, dan lembaga penerima masih dikaji. Dengan demikian, istilah Danantara pesangon saat ini menggambarkan polemik, bukan keputusan kebijakan. Pengaturan teknis masih harus dituangkan dalam peraturan turunan, dan pemerintah berencana meminta masukan pengusaha, pekerja, serta pemangku kepentingan lain melalui partisipasi publik. Sikap hati-hati ini tepat, sebab dana yang bersumber dari kewajiban perusahaan tidak boleh dialihkan ke pengelola tertentu hanya berdasarkan kabar. Namun, ketidakpastian berkepanjangan juga bukan jawaban: aturan perlu menjelaskan secara terbuka siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana pekerja dapat menagih haknya.
Usulan OJK: gunakan kerangka dana pensiun
OJK mendorong agar dana cadangan pesangon masuk ke portofolio dana pensiun. Alasannya, industri tersebut memiliki kerangka pengawasan dan tata kelola yang dapat digunakan untuk mengelola serta mengawasi dana; usulan ini sedang dibahas bersama Kemnaker dan Kementerian Keuangan. OJK juga melihat peluang untuk memperbesar aset dana pensiun nasional, yang saat ini berada di kisaran 8 persen dari PDB. Gagasan ini lebih konkret daripada sekadar menyebut satu lembaga pusat, tetapi tetap memerlukan batas yang jelas antara dana untuk pesangon dan manfaat pensiun. Keduanya berkaitan dengan perlindungan pekerja, namun tujuan dan waktu pencairannya berbeda. Pengelolaan dana pesangon baru layak ditempatkan dalam portofolio dana pensiun jika hak pekerja tidak tersisih oleh kepentingan investasi atau tertahan oleh prosedur yang rumit.
Aturan harus melindungi pekerja tanpa menekan usaha
UU Nomor 27 Tahun 2026 mengatur kewajiban pengusaha menyediakan dana cadangan sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK, dengan pengecualian bagi usaha mikro dan kecil. Aturan pembayaran pesangon juga memuat sanksi administratif bagi pengusaha yang tidak menyediakan dana, mulai dari peringatan tertulis hingga pencabutan perizinan berusaha. Menaker menekankan perlunya keseimbangan agar kewajiban itu tidak menjadi beban berlebihan bagi dunia usaha, sekaligus memberi kepastian kepada pekerja saat kehilangan pekerjaan. Karena itu, aturan turunan tidak boleh berhenti pada penetapan lembaga pengelola. Pemerintah perlu menerangkan besaran dan cara penyetoran, pengamanan dana, pengawasan, serta prosedur pencairan dengan bahasa yang dapat dipahami perusahaan dan pekerja. Dana terpusat hanya akan menjadi perlindungan nyata jika mudah diaudit, cukup tersedia, dan dapat dibayarkan tepat waktu.
Kesimpulan: kepastian lebih penting daripada nama pengelola
Rencana sentralisasi menjawab masalah nyata: pesangon kerap tak terbayar ketika perusahaan kolaps. Namun, polemik Danantara memperlihatkan bahwa pemerintah perlu mendahulukan kepastian aturan daripada membiarkan spekulasi tentang siapa yang akan menerima dana. Usulan OJK agar dana masuk ke portofolio dana pensiun patut diuji melalui pembahasan terbuka, bukan dianggap sebagai keputusan final. Sebelum kebijakan berlaku paling lambat Oktober 2027, pekerja harus memperoleh jaminan bahwa haknya terlindungi, sementara perusahaan perlu memahami kewajiban dan dampak biayanya. Kesimpulannya, keberhasilan dana cadangan pesangon tidak ditentukan oleh sentralisasi semata, melainkan oleh tata kelola yang transparan, pengawasan yang tegas, dan pencairan yang benar-benar berpihak pada pekerja.






