Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Dana Cadangan Pesangon: Rencana, Jadwal, dan Polemik Danantara

Dana Cadangan Pesangon: Rencana, Jadwal, dan Polemik Danantara
Minat|Asia Tenggara

Skema baru menjanjikan perlindungan, bukan kepastian teknis

Dana Cadangan Pesangon adalah dana yang wajib disediakan pengusaha sebagai sumber pembayaran hak pekerja saat terjadi pemutusan hubungan kerja, dan rencananya akan dikelola secara terpusat oleh lembaga pemerintah. Gagasan ini mengubah cara perusahaan menyiapkan pembayaran pesangon: dana tidak semata bergantung pada kemampuan perusahaan ketika PHK terjadi, melainkan dicadangkan sebelumnya. Pemerintah menyebut skema itu sebagai jaring pengaman bagi pekerja, terutama saat perusahaan kesulitan keuangan atau pailit. Alasan tersebut sulit diabaikan. Dalam satu kasus perusahaan tekstil besar yang gulung tikar pada awal 2026, hampir 11.000 pekerja disebut belum menerima hak pesangon mereka. Namun, niat baik belum cukup. Aturan pembayaran pesangon baru akan memberi kepastian bila tata kelola, pengawasan, dan akses pekerja terhadap dana dijelaskan dengan terang.

Jadwal Oktober 2027 masih menunggu aturan pelaksana

UU Nomor 27 Tahun 2026 menetapkan kewajiban penyediaan dan pembayaran Dana Cadangan Pesangon berlaku paling lambat satu tahun setelah undang-undang diundangkan, yakni 28 Oktober 2027. Sebelumnya, pejabat Kemnaker menyebut kebijakan ini mulai berlaku pada Oktober 2027 dan meminta pengelola dana perusahaan bersiap menghadapi pengalihan. Namun, jadwal tersebut belum menjawab hal-hal yang paling penting bagi perusahaan dan pekerja: berapa besar kewajiban yang harus disisihkan, bagaimana setoran dilakukan, serta apa yang terjadi pada dana yang sudah dikelola melalui Dana Pensiun Lembaga Keuangan atau dana pensiun. Pemerintah masih menyiapkan Peraturan Pemerintah sebagai aturan teknis. Karena itu, perusahaan perlu mencermati perkembangan regulasi, tetapi pekerja juga sebaiknya tidak menganggap mekanisme pencairan sudah pasti.

Pasal 253 mengatur dana sebagai sumber pembayaran hak pekerja akibat PHK, dengan pengecualian bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil. Ketentuan ini membuat rincian aturan pelaksana menentukan: tanpa petunjuk yang jelas, kewajiban baru berisiko menjadi beban yang tak terukur bagi perusahaan, sementara perlindungan yang dijanjikan belum tentu mudah diakses pekerja.

Kemnaker membantah kewajiban menyetor ke Danantara

Polemik muncul setelah beredar kabar bahwa perusahaan harus menyetor dana pesangon ke Danantara. Kemnaker membantah kabar tersebut dan menyatakan belum ada keputusan resmi mengenai lembaga pengelolanya. Menaker Yassierli juga menegaskan pemerintah belum menentukan lembaga penerima, besaran iuran, ataupun mekanisme penyetoran. Jadi, istilah “pesangon Danantara” belum menggambarkan kebijakan yang telah diputuskan; Danantara baru menjadi bahan spekulasi publik. Yassierli mengatakan berbagai aspek masih perlu dikaji agar skema tidak membebani dunia usaha secara berlebihan, sementara hak pekerja tetap terlindungi. Sikap ini tepat, tetapi pemerintah perlu segera membedakan secara terbuka antara ketentuan yang sudah tertulis dalam undang-undang dan pilihan kebijakan yang masih dibahas. Tanpa komunikasi yang konsisten, ruang kosong aturan mudah diisi rumor.

Pengawasan dan pelibatan publik akan menguji rancangan

Pemerintah menyatakan pembahasan aturan turunan masih panjang dan akan melibatkan pengusaha, pekerja, serta pemangku kepentingan lain melalui partisipasi publik yang bermakna. Ini bukan formalitas yang boleh dilewati. Besaran kewajiban, perlakuan terhadap dana lama, tata kelola investasi, dan prosedur pembayaran saat PHK harus dibahas dengan keterbukaan agar risiko tidak dipindahkan begitu saja kepada perusahaan atau pekerja. Rencana pengelolaan terpusat dapat membantu negara memantau ketersediaan dana, tetapi pemusatan juga menuntut standar akuntabilitas yang kuat. Kesimpulannya, tujuan dana cadangan pesangon layak didukung karena pekerja tidak seharusnya kehilangan hak ketika perusahaan kolaps. Namun, sampai PP menetapkan pengelola dan mekanismenya, klaim bahwa dana wajib disetor ke Danantara tidak berdasar. Keberhasilan kebijakan akan ditentukan bukan oleh siapa yang disebut-sebut mengelola, melainkan oleh aturan yang transparan, adil, dan dapat ditegakkan.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!