Kesepakatan untuk Menjaga Kesiapan Anggaran
Dana cadangan Pilgub adalah alokasi yang disiapkan bertahap oleh pemerintah daerah untuk membiayai pemilihan gubernur dan wakil gubernur tanpa menumpuk seluruh kebutuhan pada satu tahun anggaran. Pemprov Jawa Timur dan DPRD Jatim menyepakati pembentukannya melalui rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna di Surabaya pada 5 November 2026, dengan total dana Rp600 miliar. Kesepakatan ini memberi arah yang lebih pasti bagi persiapan pemilihan mendatang, tetapi persetujuan politik baru menjadi langkah awal: rancangan tersebut masih harus diproses sesuai mekanisme untuk ditetapkan sebagai peraturan daerah. Pilihan menyusun dana sejak dini masuk akal karena masa jabatan 2025–2030 akan berakhir sebelum periode pemerintahan berikutnya dimulai. Namun, besarnya angka juga menuntut pengawasan yang ketat agar persiapan pemilu tidak menggeser kebutuhan warga.
Cicilan Tiga Tahun, Bukan Beban Seketika
Dana Pilgub Jatim direncanakan dikumpulkan dari APBD secara bertahap selama tiga tahun anggaran, mulai 2027 hingga 2029. Ketua Komisi A DPRD Jatim, Dedi Irwansa, menyebut total dana cadangan Rp600 miliar disiapkan selama tiga tahun agar tidak menjadi beban satu tahun anggaran. Skema ini lebih masuk akal daripada membebankan seluruh kebutuhan sekaligus, sebab ruang fiskal pemerintah daerah juga harus membiayai layanan publik dan program pembangunan. Akan tetapi, pembagian tahunan tidak otomatis menjamin anggaran aman: besaran setoran tetap perlu disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah dan belanja wajib. Anggaran Pilgub 2029 karena itu harus dipandang sebagai komitmen bertahap, bukan cek kosong. Pemantauan berkala penting untuk memastikan pencadangan berjalan tanpa mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat.
Pelajaran dari Pembiayaan Sebelumnya
Alasan menyiapkan dana lebih awal bukan hanya soal meratakan beban, tetapi juga merespons pengalaman pembiayaan pemilu sebelumnya. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adhy Karyono, menilai angka Rp600 miliar realistis setelah evaluasi menunjukkan anggaran pemilu sebelumnya yang lebih dari Rp1 triliun menyisakan SiLPA cukup besar. Ini menjadi pengingat bahwa anggaran besar tidak selalu berarti perencanaan yang tepat; kebutuhan harus dihitung dengan cermat agar dana publik tidak berlebihan maupun kurang. Gubernur Khofifah juga menyatakan alokasi dapat ditambah atau dikurangi sesuai kemampuan keuangan daerah, dengan perubahan dilakukan melalui aturan daerah. Fleksibilitas tersebut berguna, tetapi harus disertai penjelasan terbuka tentang dasar perhitungan dan setiap penyesuaian. Publik perlu dapat menilai apakah angka cadangan benar-benar mencerminkan kebutuhan penyelenggaraan pemilihan.
Akuntabilitas Harus Mengiringi Pencadangan
Nilai utama kesepakatan ini akan ditentukan bukan hanya oleh keberhasilan mengumpulkan dana, melainkan juga oleh cara dana itu dikelola. Pemprov Jawa Timur menyatakan perencanaan harus menjaga belanja wajib, keberlanjutan pelayanan publik, dan kemampuan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat. Pengelolaan juga dijanjikan tertib, transparan, serta dapat diawasi DPRD, aparat pengawas internal pemerintah, dan Badan Pemeriksa Keuangan. Janji tersebut penting, tetapi warga sebaiknya menuntut keterbukaan tentang alokasi tiap tahun, perubahan kebutuhan, serta penggunaan dana saat tahapan pemilihan berlangsung. Dengan total Rp600 miliar yang disiapkan selama 2027–2029, disiplin pelaporan perlu berjalan sejak pencadangan dimulai, bukan baru setelah anggaran digunakan. Kesepakatan Pemprov dan DPRD merupakan langkah yang patut diapresiasi; keberhasilannya bergantung pada pengawasan nyata dan perlindungan terhadap layanan publik.






