Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Sampah Menumpuk, Pemerintah Harus Bertindak Nyata

Sampah Menumpuk, Pemerintah Harus Bertindak Nyata
Minat|Asia Tenggara

Skala krisis menuntut tindakan, bukan koordinasi semata

Krisis sampah adalah keadaan ketika timbunan limbah melampaui kemampuan pengelolaan yang tersedia, sehingga mengancam kebersihan permukiman, kualitas lingkungan, dan keselamatan warga. Di Jawa Timur, perkiraan timbulan sampah pada 2026 mencapai 8 juta ton; angka sebesar ini tidak bisa diperlakukan sebagai urusan teknis tiap kabupaten atau kota saja. Wakil Ketua Komisi D DPRD Jawa Timur, Khusnul Arif, menyebut lonjakan itu mengkhawatirkan dan dapat memicu bencana ekologis bila tidak ditangani secara terpadu. Karena itu, desakan DPRD agar pemerintah provinsi mengambil langkah konkret patut dibaca sebagai tuntutan atas kepemimpinan regional, bukan sekadar ajakan berkoordinasi. Sampah bergerak melintasi batas administrasi melalui aliran air, rantai pengangkutan, dan tekanan terhadap fasilitas pembuangan. Tanpa pembagian peran dan dukungan antardaerah, penanganan setempat hanya memindahkan beban.

Persoalan ini juga memiliki ukuran kinerja yang perlu diawasi. Dalam pembahasan APBD 2027, DPRD menyoroti realisasi program persampahan 2026 yang baru 9,64 persen, sementara pagu anggaran 2027 tercatat Rp 2,175 miliar. Persentase rendah itu semestinya mendorong evaluasi terbuka: apakah hambatannya ada pada perencanaan, pelaksanaan, atau koordinasi? Anggaran saja tidak menjamin hasil. Pemerintah provinsi perlu mengaitkan pendanaan dengan target pengurangan sampah dari sumber, pengolahan berbasis masyarakat, serta kerja sama regional yang benar-benar berjalan. Perda Nomor 9 Tahun 2022 dan Pergub Nomor 93 Tahun 2023 telah menjadi landasan, tetapi aturan yang tidak diterjemahkan menjadi layanan nyata tidak akan mengurangi timbunan.

Beban Lamongan memperlihatkan urgensi di tingkat daerah

Di Lamongan, produksi sampah mencapai 550 ton per hari, sebuah beban yang menegaskan mengapa sampah Lamongan membutuhkan pengelolaan terpadu dan bukan penanganan tambal sulam. DPRD mendorong keterhubungan pengelolaan, termasuk melalui proyek PSEL Surabaya Raya. Namun, solusi regional harus dirancang dengan jelas: siapa mengurangi sampah di sumber, bagaimana sampah dipilah dan diolah, serta bagaimana daerah-daerah berbagi tanggung jawab. Mengirim sampah ke fasilitas lain tanpa memperkuat pengurangan dan pengolahan lokal hanya akan menggeser persoalan. Warga pun akan merasakan hasil kebijakan dari hal konkret—pengangkutan yang tertib, lingkungan permukiman yang lebih bersih, dan berkurangnya sampah yang berakhir tanpa pengolahan. Angka harian Lamongan bukan sekadar statistik; ia menunjukkan skala layanan yang harus ditangani setiap hari.

DPRD Lamongan juga menegaskan bahwa pembangunan ekonomi berkelanjutan perlu dinilai dari dampaknya, bukan hanya pertumbuhan atau realisasi anggaran. Ketua DPRD Lamongan, Muhammad Freddy Wahyudi, menyampaikan pada 5 November 2026 bahwa setiap program pembangunan perlu memiliki indikator yang jelas, termasuk penyerapan tenaga kerja lokal, perkembangan UMKM, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Prinsip ini seharusnya diterapkan pula pada kebijakan persampahan: tetapkan sasaran yang bisa diperiksa, ukur hasilnya secara berkala, dan jelaskan manfaatnya bagi warga. Pengelolaan sampah terpadu akan lebih kuat bila menjadi bagian dari pembangunan daerah yang menghubungkan lingkungan sehat dengan kesempatan kerja dan usaha lokal, bukan berdiri sebagai proyek terpisah.

Sampah Menumpuk, Pemerintah Harus Bertindak Nyata

Ukur keberhasilan dari hasil yang dirasakan warga

Prioritas berikutnya seharusnya jelas: pemerintah provinsi memberi stimulus yang sesuai kewenangan, mempercepat kerja sama antardaerah, dan memastikan pemerintah kabupaten serta kota punya sasaran pelaksanaan yang terukur. Komisi D DPRD Jawa Timur mendesak Dinas Lingkungan Hidup memprioritaskan pengurangan sampah dari sumber, penguatan pengolahan berbasis masyarakat, dan kerja sama pengelolaan regional. Tiga arah ini harus dijalankan bersama, bukan dipilih sebagai pengganti satu sama lain. Pemilahan tanpa fasilitas pengolahan akan melemahkan kepercayaan warga; fasilitas tanpa pengurangan dari sumber akan terus dibebani volume yang meningkat. Pemerintah juga perlu melaporkan capaian secara terbuka agar angka realisasi anggaran tidak menjadi satu-satunya tolok ukur.

Kesimpulannya, krisis sampah Jatim sudah terlihat dari perkiraan 8 juta ton di tingkat provinsi dan 550 ton per hari di Lamongan. Besarnya beban membuat penundaan semakin mahal bagi lingkungan dan kehidupan sehari-hari warga. Pemerintah provinsi harus memimpin tindakan regional, sementara pemerintah daerah menetapkan indikator yang terukur dan memastikan program berdampak pada kebersihan, kesejahteraan, serta kelestarian lingkungan. Ukuran keberhasilan bukan jumlah rapat atau rencana yang diumumkan, melainkan sampah yang berhasil dikurangi dan diolah. Tanpa target, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban yang jelas, desakan hari ini hanya akan menjadi catatan lain di tengah timbunan yang terus bertambah.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!