Investasi digital perlu terasa dalam kehidupan sehari-hari
Investasi digital adalah penanaman modal pada infrastruktur dan teknologi yang memperluas akses serta kemampuan masyarakat memanfaatkan layanan digital untuk belajar, bekerja, dan berusaha. Nilainya di Indonesia seharusnya diukur dari manfaat yang sampai kepada warga, bukan hanya besarnya jaringan atau teknologi yang dibangun. Pada 28 Oktober 2026, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyampaikan dorongan itu saat bertemu delegasi US-ASEAN Business Council (US-ABC) di Jakarta.
Pesan tersebut tepat: koneksi internet saja bukan hasil akhir. Pemerintah menginginkan investasi digital AS yang juga membuka peluang ekonomi, meningkatkan keterampilan, dan memperbaiki pelayanan publik, termasuk di perdesaan. Karena itu, perusahaan teknologi AS perlu dinilai bukan hanya dari proyek yang diluncurkan, tetapi juga dari transfer pengetahuan, pengembangan talenta, dan jangkauan inovasi. Ketika manfaat itu tidak menyebar, investasi berisiko memperlebar kesenjangan digital alih-alih menguranginya.
Kemitraan harus membangun kemampuan, bukan ketergantungan
Arah transformasi digital yang disampaikan Meutya bertumpu pada tiga prinsip: Terhubung, Tumbuh, dan Terjaga. Ketiganya masuk akal sebagai ukuran kemitraan: perluasan konektivitas mesti mendorong produktivitas, sementara penggunaan teknologi tetap melindungi masyarakat. Pemerintah juga mengajak perusahaan AS berkontribusi melalui pengembangan talenta digital dan penerapan teknologi yang menjawab kebutuhan warga.
Kecerdasan artifisial membuat tuntutan itu semakin mendesak. Dengan penduduk sekitar 280 juta jiwa, Indonesia perlu membuka ruang bagi inovasi sekaligus menjaga keamanan, anak, dan data pribadi. Keterampilan lokal juga penting agar masyarakat tidak hanya menjadi pengguna produk, tetapi mampu mengembangkan dan mengelolanya. Janji transfer pengetahuan baru bermakna jika diwujudkan dalam pelatihan, kesempatan kerja, dan kemampuan lembaga dalam negeri untuk mengadopsi teknologi secara mandiri.
Kepastian aturan menentukan investasi jangka panjang
Manfaat sosial dan kepastian usaha bukan dua agenda yang harus saling meniadakan. Pertemuan pengusaha AS dengan pemerintah turut membahas aturan Devisa Hasil Ekspor (DHE), yang dinilai berkaitan langsung dengan stabilitas iklim investasi jangka panjang serta ambisi aksesi Indonesia ke OECD. Aturan DHE Indonesia, terutama ketentuan bagi sektor sumber daya alam, menjadi perhatian karena memengaruhi cara perusahaan mengelola hasil ekspor dan merencanakan kegiatan usaha.
Pemerintah berhak mengatur sumber daya dan hasil ekspor, tetapi perubahan aturan perlu disertai konsultasi dan penjelasan yang konsisten. Ketentuan DHE sektor sumber daya alam telah direvisi tiga kali sejak Maret 2025. Perwakilan US-ABC menyebut perusahaan multinasional tidak serta-merta akan meninggalkan Indonesia ketika menghadapi pembatasan; mereka akan mencari solusi atau pengecualian bersama pemerintah. Namun, kesediaan bertahan bukan alasan untuk mengabaikan kejelasan. Diskusi terbuka membantu pelaku usaha menilai risiko dan pemerintah menguji dampak kebijakan sebelum aturan berubah.
Agenda OECD menuntut dialog yang konsisten
Dukungan US-ABC terhadap ambisi Indonesia dan OECD menunjukkan bahwa proses aksesi dipandang penting oleh pelaku usaha AS, tetapi jalannya tidak instan. Perwakilan organisasi itu menyatakan Indonesia perlu bersiap secara bertahap menghadapi lingkungan yang menekankan daya saing dan pergerakan ekonomi. Artinya, aspirasi keanggotaan harus diikuti kebijakan yang bisa dipahami dan diterapkan, bukan sekadar target diplomatik.
Langkah berikutnya seharusnya mempertemukan dua hal yang sering dianggap bertentangan: perlindungan kepentingan nasional dan aturan yang dapat diperkirakan investor. Meutya menyatakan kebijakan digital, termasuk peta jalan AI nasional, akan disusun secara terbuka bersama industri agar regulasi tidak datang sebagai kejutan. Komitmen itu perlu dijalankan dengan konsultasi bermakna dan penjelasan atas perubahan. Kesimpulannya, investasi teknologi AS layak diperluas ketika manfaatnya menjangkau masyarakat dan kerangka aturannya cukup jelas untuk menopang komitmen jangka panjang.
