Ukuran keberhasilan bukan jumlah program
Evaluasi dua tahun pemerintahan adalah penilaian atas sejauh mana janji dan program negara menghasilkan perubahan yang dapat dirasakan warga dalam kehidupan sehari-hari, bukan sekadar daftar target atau besarnya anggaran. Momentum ini penting karena pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka telah melewati dua tahun, tetapi persoalan publik masih menuntut jawaban konkret. Penilaian terhadap pemerintah tak harus menyederhanakan semua masalah menjadi satu sebab: kebakaran hutan, distribusi BBM, dan tekanan ekonomi memiliki persoalan masing-masing. Namun, semuanya menguji kemampuan negara bekerja serentak. Pakar politik Universitas Gadjah Mada, Mada Sukmajati, menilai gaya kepemimpinan Prabowo selama dua tahun cenderung normatif, idealistis, dan retoris. Peringatannya tepat: gagasan besar seperti Indonesia Emas hanya akan berarti jika diterjemahkan menjadi keputusan berbasis data, koordinasi antarlembaga, dan perbaikan yang terlihat di lapangan. Pemerintah punya ambisi; yang masih ditunggu warga ialah bukti bahwa ambisi itu memperbaiki hidup mereka.
Ekonomi kerakyatan perlu terasa di rumah tangga
Kebijakan ekonomi kerakyatan patut dinilai dari daya beli, harga kebutuhan pokok, biaya usaha, dan kepastian hidup keluarga—bukan hanya dari indikator pasar. Dalam survei yang dirujuk aktivis Robertus Juan Pratama, 53 persen responden menilai kondisi ekonomi memburuk dibandingkan tahun sebelumnya. Angka itu sejalan dengan kritik bahwa janji pemerataan belum cukup menjawab tekanan yang dirasakan warga. Program Makan Bergizi Gratis (MBG), salah satu agenda unggulan, juga belum otomatis memperoleh dukungan melalui pelaksanaannya: dari kelompok yang mengetahui program tersebut, 33,8 persen menyatakan sangat atau cukup puas, sedangkan 61,4 persen kurang atau tidak puas dan 4,9 persen tidak menjawab atau tidak tahu. Di sisi lain, 98 Resolution Network menilai penguatan demokrasi ekonomi dengan Pasal 33 UUD 1945 sebagai landasan dapat mendorong pemerataan dan akses terhadap pendidikan, kesehatan, serta perumahan. Arah itu menjanjikan, tetapi keberhasilannya harus dibuktikan melalui manfaat yang sampai kepada masyarakat, bukan berhenti sebagai rumusan kebijakan.
Karhutla dan pasokan BBM menguji kemampuan negara
Masalah lingkungan dan energi memperlihatkan bahwa stok, target, dan rencana tidak cukup tanpa pelaksanaan yang merata. Data BMKG yang dikutip dalam bahan evaluasi menyebut luas lahan terbakar hingga 28 Februari 2026 mencapai 32.637,42 hektare, hampir 20 kali lipat dibanding periode yang sama pada 2025. Manajemen karhutla pemerintah perlu bergeser dari respons setelah asap muncul menuju pencegahan, pengendalian titik api, penindakan pelaku pembakaran, pemulihan lingkungan, peringatan dini, dan perlindungan warga rentan. Di sektor energi, Kementerian ESDM menyebut stok BBM nasional berada pada kisaran 16–18 hari pada 16 Oktober 2026 dan meminta Pertamina mempercepat distribusi. Namun stok nasional tidak menjamin pasokan merata; antrean BBM dilaporkan di sejumlah daerah, sementara wilayah kepulauan dan terpencil menghadapi hambatan transportasi. Ukuran ketahanan energi semestinya sederhana: warga dapat memperoleh BBM saat dibutuhkan, termasuk mereka yang tinggal jauh dari pusat distribusi.
Reformasi tata kelola dan kabinet harus menyusul
Reformasi sumber daya alam tidak boleh berhenti pada perubahan aturan atau pergantian slogan. 98 Resolution Network menyoroti bahwa penguasaan dan pemanfaatan kekayaan alam masih cenderung terkonsentrasi pada kelompok elite sehingga manfaatnya belum optimal dirasakan masyarakat luas. Kritik ini menempatkan pembagian manfaat dan pengawasan sebagai ujian penting bagi pemerintah. Pada saat yang sama, kabinet yang gemuk dan koordinasi antarlembaga yang dinilai kurang efektif berisiko memperlambat layanan publik serta penanganan masalah lintas sektor. Pemerintah perlu membuka evaluasi berbasis data, menetapkan penanggung jawab dan indikator keberhasilan, lalu memantau pelaksanaan secara terbuka. Juan mengajukan lima langkah pembenahan dan menekankan perlunya agenda kerja dengan penanggung jawab, ukuran hasil, serta mekanisme pemantauan yang jelas. Memasuki tahun ketiga, ukuran keberhasilan bukan banyaknya pengumuman, melainkan apakah layanan bekerja, anggaran digunakan bertanggung jawab, aturan ditegakkan, dan kesalahan diperbaiki. Tanpa itu, ambisi besar akan terus tertinggal dari hasil nyata.
