Tuntutan yang berangkat dari kebutuhan sehari-hari
Gugatan mahasiswa Trisakti adalah desakan kepada pemerintah untuk memulihkan layanan dan hak dasar warga, sekaligus memperbaiki tata kelola serta memperkuat supremasi sipil. Ribuan mahasiswa turun ke kawasan Patung Kuda, Jakarta Pusat, pada Kamis, 29 Oktober 2026, membawa tiga tuntutan kepada pemerintahan Prabowo-Gibran. Aksi bertema Tritura itu meminta pemulihan ekologi, ekonomi, pendidikan, dan kesehatan; penghapusan rangkap jabatan pejabat; serta penguatan supremasi sipil. Ketua BEM Fakultas Hukum Trisakti, Zahra Nazira Firman, menyebut tuntutan tersebut berakar pada persoalan mendasar, dari pemenuhan kebutuhan hidup hingga akses layanan publik. Karena menyangkut hak yang dijamin konstitusi, aksi ini layak dibaca bukan sebagai daftar keluhan terpisah, melainkan sebagai ujian apakah kebijakan pemerintah terasa dalam kehidupan warga.
Sorotan paling dekat dengan pengalaman keluarga adalah biaya pendidikan mahal, akses kesehatan, dan sulitnya memenuhi kebutuhan pokok. Zahra mengatakan pendidikan makin sulit dijangkau dan bahan kebutuhan dasar sukar diperoleh, sementara masyarakat masih harus berjuang sendiri. Kritik itu menuntut lebih dari pengakuan atas masalah: pemerintah perlu menunjukkan bahwa bantuan dan layanan benar-benar bisa diakses oleh mereka yang membutuhkan. Tanpa ukuran keterjangkauan dan dampak yang dirasakan warga, besarnya program atau rencana anggaran belum cukup menjawab kecemasan mahasiswa.
Karhutla: operasi besar belum menghapus tuntutan hasil
Mahasiswa juga menyoroti penanganan kebakaran hutan dan lahan, khususnya di Kalimantan, yang mereka nilai belum tuntas. Pemerintah menyatakan menghormati aspirasi mahasiswa, termasuk aksi demonstrasi sebagai bagian dari demokrasi, dan memaparkan pengerahan 72.303 personel gabungan di enam provinsi untuk operasi darat, pemadaman udara, patroli, serta modifikasi cuaca. Angka itu menunjukkan skala respons, tetapi pengerahan sumber daya tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa risiko bagi warga dan lingkungan telah terkendali.
Data penegakan hukum yang disampaikan pemerintah mencakup 287 laporan polisi terkait perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan terkait korporasi dengan 14 korporasi ditetapkan sebagai tersangka hingga 25 Oktober 2026. Untuk dampak kesehatan, pemerintah menyebut telah mengerahkan 2.106 tenaga medis, membagikan 5,3 juta masker, dan menyiagakan 1.691 puskesmas serta 360 rumah sakit rujukan. Langkah berikutnya yang dijanjikan meliputi pemantauan satelit, perlindungan kesehatan, dan pemulihan lingkungan agar penanganan tidak berhenti pada pemadaman. Ukuran keberhasilan akhirnya adalah pencegahan kebakaran berulang dan perlindungan nyata bagi warga terdampak.
Anggaran dan capaian harus menjawab kritik
Dalam merespons kritik ekonomi, pemerintah menyebut pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada semester pertama 2026. Realisasi investasi Januari hingga September mencapai Rp1.539,2 triliun, dengan sekitar 2,19 juta tenaga kerja langsung terserap. Pemerintah juga mengakui bahwa pertumbuhan perlu diikuti daya beli yang lebih baik, pekerjaan berkualitas, dan pemerataan kesempatan. Pengakuan ini penting: angka makro tidak otomatis menghilangkan kesulitan keluarga memenuhi kebutuhan sehari-hari, yang justru menjadi inti keluhan mahasiswa.
Untuk pendidikan, pemerintah menyatakan anggaran nasional naik dari Rp757,82 triliun dalam APBN 2026 menjadi Rp824 triliun dalam APBN 2027. Pemerintah menyebut dukungan bagi bantuan pendidikan, revitalisasi sekolah, digitalisasi pembelajaran, dan kesejahteraan guru. Pada 2025–2026, lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi, dengan target lebih dari 71.000 hingga akhir 2026. Pada 2026, sebanyak 72.258 perangkat digital telah disalurkan dari target 742.536 unit. Semua itu relevan, tetapi ukuran yang menentukan bagi publik adalah apakah akses meningkat dan beban biaya pendidikan benar-benar berkurang.
Aspirasi menuntut tindak lanjut yang terukur
Pemerintah menyatakan menghormati kritik dan aspirasi mahasiswa serta memandangnya sebagai masukan untuk mengevaluasi kebijakan. Sikap tersebut seharusnya menjadi awal dialog dan tindak lanjut, bukan penutup percakapan. Tuntutan penghapusan rangkap jabatan pejabat dan penguatan supremasi sipil juga memperluas persoalan dari layanan publik ke soal akuntabilitas dan batas kekuasaan. Dalam materi respons yang tersedia, pemerintah memaparkan langkah di bidang karhutla, ekonomi, dan pendidikan; jawaban atas tuntutan tata kelola tetap perlu dinilai dari tindakan yang dapat diperiksa publik.
Kesimpulannya, aksi Trisakti mengingatkan bahwa data pengerahan personel, pertumbuhan, investasi, dan anggaran belum cukup jika warga masih merasakan pendidikan mahal, layanan yang sulit diakses, atau dampak karhutla. Pemerintah telah menguraikan sejumlah langkah, termasuk pencegahan kebakaran dan bantuan pendidikan, tetapi ukuran keberhasilan harus berupa perubahan yang dialami masyarakat. Aspirasi mahasiswa patut dijawab dengan pelaksanaan yang transparan, evaluasi terbuka, dan hasil yang dapat ditagih.
