El Niño membuat keamanan pangan kian rentan
El Niño pangan adalah risiko terhadap keamanan dan mutu bahan pangan yang muncul ketika kemarau panjang membawa suhu ekstrem dan membatasi ketersediaan air bersih di sepanjang rantai pasok. Menghadapi ancaman El Niño kategori sangat kuat yang diprediksi berlangsung hingga awal 2027, BPOM berencana memperketat pengawasan keamanan pangan nasional serta meningkatkannya menjelang Natal 2026 dan Tahun Baru 2027. Langkah ini tepat, sebab persoalannya bukan hanya apakah stok tersedia, melainkan apakah pangan yang sampai ke rumah konsumen tetap aman. Perubahan suhu dan sanitasi yang terganggu bisa memengaruhi penyimpanan, penanganan, hingga distribusi. Jika pemeriksaan berhenti di gudang atau pasar tertentu, risiko dapat lolos ke tahap berikutnya. Karena itu, pengawasan perlu mengikuti perjalanan pangan, terutama saat tekanan pasokan dan cuaca membuat rantai distribusi lebih rentan.
Beras berkapang dan empat titik kritis
Perhatian terhadap beras berkapang bukan sekadar soal penampilan: perubahan warna, bau, atau pertumbuhan kapang menjadi tanda mutu yang harus diperiksa sebelum cadangan beras pemerintah disalurkan. BPOM mengusulkan agar Badan Pangan Nasional dan Perum Bulog memperkuat pemeriksaan tersebut. Namun, ancaman selama El Niño lebih luas. BPOM menyoroti empat titik kritis: pemalsuan atau pengoplosan ketika stok langka; aflatoksin dari kapang pada jagung dan kacang tanah; kerusakan fisik akibat suhu tinggi; serta masalah sanitasi akibat terbatasnya air bersih. Dampaknya langsung menyentuh konsumen: pangan yang tampak tersedia belum tentu aman, sementara gangguan pasokan dapat membuka peluang praktik curang. Pemeriksaan mutu harus berjalan bersama pengawasan distribusi, bukan menjadi formalitas menjelang penyaluran.
Pengawasan Nataru perlu hadir di lapangan
Menjelang Nataru, peningkatan pengawasan harus berarti pemeriksaan yang terarah, bukan hanya pengumuman kewaspadaan. BPOM menyatakan pengawasan berbasis risiko diperkuat bersama kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah. Pengambilan sampel rutin dilakukan pada komoditas rentan—ayam, telur, ikan, dan sayuran—terutama di wilayah rawan kekeringan. Langkah ini penting karena tekanan cuaca dan keterbatasan air dapat memperbesar risiko cemaran, sementara kebutuhan pangan akhir tahun menuntut pasokan tetap bergerak. BPOM juga telah menerbitkan 1.074 Sertifikat Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO) sejak Oktober 2024 hingga Oktober 2026. Sertifikat membantu memperkuat standar, tetapi konsumen tetap membutuhkan pengawasan nyata atas produk dan tempat penanganannya. Efektivitas kebijakan akan terlihat dari pangan yang aman saat dibeli, bukan semata dari jumlah dokumen.
Stok dan harga tetap perlu dijaga
Keamanan pangan tak bisa dipisahkan dari ketersediaan dan kelancaran distribusi. Pemerintah menyatakan stok beras nasional berada pada tingkat tertinggi sepanjang sejarah, tetapi angka stok saja tidak menjawab apakah beras terjaga mutunya atau tersedia merata. Menjelang akhir tahun, rencana tindak lanjut mencakup operasi pasar, perdagangan antardaerah, pemantauan harga, dan pengawasan distribusi untuk menjaga pasokan serta keterjangkauan bagi masyarakat. Dalam konteks BPOM pangan, koordinasi dengan Bapanas, Bulog, kementerian, dan pemerintah daerah harus memastikan pemeriksaan dilakukan sebelum pangan sampai ke konsumen. Kesimpulannya, pengawasan yang lebih ketat adalah langkah perlu, tetapi keberhasilannya bergantung pada pemeriksaan yang konsisten dari penyimpanan sampai penjualan. Menghadapi El Niño, konsumen membutuhkan lebih dari stok: mereka membutuhkan pangan yang aman, bermutu, dan benar-benar layak dikonsumsi.
