Pengawasan adalah syarat keberhasilan MBG
Pengawasan dapur MBG adalah pemeriksaan berkelanjutan atas keamanan pangan, higiene, sanitasi, dan mutu layanan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), agar makanan yang dibagikan aman dikonsumsi penerima manfaat. Pemko Medan mendukung penguatan pengawasan pelaksanaan program ini, bukan hanya sebagai urusan administratif, melainkan sebagai syarat agar tujuan pemenuhan gizi tidak berhadapan dengan risiko kesehatan. Dukungan itu disampaikan Pj Sekda Medan Erfin Fahrurrazi, yang mewakili Wali Kota Rico Tri Putra Bayu Waas, saat mengikuti sosialisasi Surat Edaran tentang inspeksi dan penilaian kesesuaian SPPG secara virtual dari Command Center Kantor Wali Kota Medan pada Rabu, 28 Oktober 2026. Sosialisasi tersebut menjadi bagian dari upaya memastikan layanan gizi berjalan sesuai ketentuan dan standar keamanan pangan. Sikap ini tepat: keberhasilan program tidak cukup diukur dari makanan yang tersedia, tetapi juga dari keamanan dan kualitasnya.
Keamanan pangan harus tampak di dapur
Bagi penerima manfaat, standar keamanan bukan istilah teknis yang jauh dari kehidupan sehari-hari. Standar itu menentukan apakah hidangan yang disajikan aman untuk dikonsumsi. Karena itu, keamanan pangan MBG perlu menjadi fokus pemeriksaan yang nyata di dapur SPPG, mencakup higiene dan sanitasi, bukan sebatas komitmen di atas kertas. Erfin menegaskan bahwa keamanan dan kualitas hidangan merupakan prioritas Pemko Medan agar tujuan pemenuhan gizi tercapai tanpa kendala. Kepala Badan Gizi Nasional Sudaryono juga menyoroti perlunya melibatkan dinas kesehatan dan puskesmas secara intensif dalam pemeriksaan higiene serta sanitasi SPPG. Pelibatan petugas kesehatan setempat penting karena pemeriksaan yang dekat dengan pelaksanaan dapat membantu mencegah makanan tidak aman dan gangguan kesehatan, termasuk keracunan. Dengan begitu, pengawasan dapur MBG menjadi perlindungan langsung bagi masyarakat, bukan sekadar prosedur.
Koordinasi perlu berlanjut setelah sosialisasi
Sosialisasi pengawasan SPPG mempertemukan perhatian pemerintah daerah dengan arahan pemerintah pusat. Kegiatan virtual itu diikuti Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Kepala BGN Sudaryono, serta kepala daerah dan Satgas MBG dari berbagai tingkat pemerintahan. Pemko Medan menyatakan dukungan melalui koordinasi lintas sektor, pengawasan keamanan pangan, dan peningkatan kualitas pelayanan. Arah ini masuk akal, tetapi manfaatnya bergantung pada tindak lanjut: dinas kesehatan, puskesmas, BGN, kementerian, dan Satgas perlu berbagi temuan serta menyepakati perbaikan. Sudaryono mendorong koordinasi dan evaluasi rutin antara BGN, Kementerian Dalam Negeri, serta Satgas MBG di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Pertemuan berkala diharapkan membahas masalah lapangan, memperbarui informasi, dan merumuskan langkah perbaikan bersama. Tanpa kesinambungan itu, inspeksi berisiko menjadi kegiatan sesaat, bukan mekanisme pengawasan yang konsisten.
Ukur keberhasilan dari keamanan dan mutu layanan
Tito Karnavian mengingatkan pemerintah daerah agar aktif menyukseskan MBG. Selain mendukung kesehatan dan kecerdasan anak, program ini dinilai berpotensi mendorong ekonomi kerakyatan, memperkuat ekonomi sirkular, membuka lapangan kerja, dan membantu mengendalikan inflasi daerah. Namun, manfaat yang lebih luas itu tidak boleh mengaburkan ukuran paling mendasar: makanan harus aman dan layanan harus bermutu. Besarnya cakupan program justru membuat tata kelola transparan dan pengawasan konsisten semakin penting, sebagaimana ditekankan Sudaryono. Pemko Medan telah menyatakan dukungan pada koordinasi lintas sektor, tetapi komitmen tersebut perlu terlihat dalam pemeriksaan dapur dan evaluasi rutin. Pada akhirnya, pengawasan dapur MBG bukan hambatan bagi penyaluran program; inilah cara memastikan manfaat gizi sampai kepada masyarakat tanpa menambah risiko. Keberhasilan MBG seharusnya dinilai dari keduanya: layanan yang menjangkau penerima dan keamanan pangan yang terjaga.
