Akses pasar jadi capaian yang nyata
Ekonomi kerakyatan adalah pendekatan pembangunan yang menempatkan warga, usaha kecil, dan pelaku produksi lokal sebagai peserta utama dalam kegiatan ekonomi, bukan sekadar penerima manfaat dari pertumbuhan. Dalam dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran, upaya memperluas ruang bagi pelaku usaha kecil terlihat dari dukungan terhadap produk lokal di pasar domestik. Pada Januari–Oktober 2026, Kementerian Perdagangan memfasilitasi 6.383 UMKM melalui pendampingan dan kerja sama dengan ritel modern. Penetrasi produk dalam negeri melalui kerja sama dengan berbagai asosiasi ritel tercatat mencapai Rp 259,3 triliun hingga Oktober 2026. Kemendag juga menyediakan 4.100 barcode untuk membantu produk UMKM masuk ke jaringan ritel modern. Itu langkah konkret bagi usaha yang kerap kesulitan menjangkau pembeli. Namun, nilai penetrasi tersebut belum dengan sendirinya membuktikan peningkatan pendapatan pelaku usaha secara merata. Keberlanjutan akses dan manfaatnya bagi UMKM perlu menjadi ukuran berikutnya.
Janji pertumbuhan menuntut percepatan
Capaian akses ritel patut dicatat, tetapi tidak boleh mengalihkan perhatian dari sasaran ekonomi yang jauh lebih besar. Prabowo-Gibran berkomitmen mengejar pertumbuhan ekonomi 8% pada 2029. Tantangannya terlihat pada angka pertumbuhan yang disebut Prof Didin S. Damanhuri: 5,39% pada 2025 dan 5,29% pada 2026. Jarak antara kinerja tersebut dan sasaran pemerintah menunjukkan bahwa target pertumbuhan ekonomi belum ditopang laju yang cukup untuk membuat janji itu terasa meyakinkan. Danantara dibentuk sebagai lembaga pengelola investasi strategis untuk mengelola dan mengoptimalkan investasi pemerintah, tetapi pembentukan lembaga saja tidak menjamin hasil. Para pengamat menyoroti kebutuhan akan tata kelola yang baik, kesiapan operasional, serta ukuran kinerja yang tegas. Tanpa disiplin pelaksanaan dan investasi yang menghasilkan kegiatan produktif, ambisi pertumbuhan berisiko menjadi angka sasaran yang terus diulang, bukan perubahan yang dirasakan masyarakat.
Anggaran besar harus menghasilkan manfaat
Kritik akademisi penting karena menguji bukan hanya besarnya belanja, melainkan manfaat yang kembali kepada masyarakat. Prof Didin menilai program ekonomi selama dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran memiliki anggaran fantastis, tetapi hasilnya belum memuaskan. Ia menunjuk beragam agenda, termasuk MBG, KDMP, swasembada pangan dan energi, hilirisasi, sekolah rakyat, infrastruktur, serta pertahanan dan keamanan. Menurut analisisnya, pendekatan negara yang aktif mengarahkan ekonomi dapat kehilangan daya guna ketika tata kelola buruk dan kemampuan teknokrasi lemah. Perlindungan industri dan penguatan peran negara, tanpa pengawasan yang memadai, juga berisiko membuka ruang bagi rente dan konsentrasi kepentingan bisnis. Ini bukan alasan untuk meninggalkan ekonomi kerakyatan Indonesia atau menolak peran pemerintah. Justru karena anggarannya besar, setiap program perlu menunjukkan hasil yang dapat diperiksa: siapa yang menerima manfaat, apakah layanan membaik, dan apakah usaha lokal mampu tumbuh lebih kuat.
Dua tahun harus menjadi titik koreksi
Evaluasi dua tahun sebaiknya menjadi kesempatan memperbaiki
