Pertumbuhan Ekonomi 5,45–5,61 Persen: Angka Tinggi, Pertanyaan Lebih Tinggi
Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada dua tahun pemerintahan Prabowo-Gibran merujuk pada laju kenaikan produk domestik bruto yang mencapai kisaran 5,45 hingga 5,61 persen pada semester pertama dan kuartal awal 2026, yang oleh pemerintah dan partai pendukungnya diklaim sebagai pertumbuhan tinggi dan relatif inklusif bagi kelompok berpendapatan rendah. Klaim ini menjadi inti narasi keberhasilan pemerintahan Prabowo, sekaligus alat komunikasi politik menjelang evaluasi dua tahun masa jabatan. Juru bicara partai pendukung menyebut angka 5,45 persen pada semester I sebagai capaian tertinggi dalam 13 tahun dan salah satu yang tertinggi di antara negara G20 dan ASEAN. Di sisi lain, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah menekankan angka 5,61 persen pada kuartal I sebagai hasil dari belanja pemerintah besar-besaran di awal tahun yang memancing aktivitas sektor swasta. Pertanyaannya: seberapa kokoh fondasi pertumbuhan yang ditopang oleh "front loading" fiskal ini?
Menurunnya Kemiskinan dan Pengangguran: Bukti Kuat atau Sekadar Statistik?
Pemerintahan Prabowo menjadikan penurunan kemiskinan dan pengangguran sebagai bukti bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak hanya berhenti di angka makro, tetapi menyentuh kehidupan sehari-hari warga. Tingkat kemiskinan disebut turun menjadi 8,07 persen per Maret, sementara tingkat pengangguran terbuka berada di 4,65 persen pada Mei. Menurut juru bicara partai, kedua indikator ini menunjukkan perkembangan upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan memperluas kesempatan kerja. Narasi ini diperkuat dengan data investasi: penanaman modal Januari–September mencapai Rp1.539,2 triliun, naik 7,3 persen secara tahunan dan menyerap sekitar 2,19 juta tenaga kerja. Secara politik, angka-angka tersebut menjadi amunisi komunikasi: pemerintah ingin menampilkan diri sebagai rezim yang bukan hanya mengejar pertumbuhan, tetapi juga menekan kemiskinan. Namun, tanpa pembahasan kualitas pekerjaan dan ketimpangan, statistik ini masih menyisakan ruang kritik.
Kesejahteraan Petani: Nilai Tukar Naik, Apakah Daya Tahan Jangka Panjang Terjamin?
Jika ingin menilai apakah pertumbuhan ekonomi Indonesia bersifat inklusif, sektor pertanian adalah ujian pertama. Pemerintah menonjolkan kenaikan nilai tukar petani (NTP) sebagai indikator kesejahteraan petani yang membaik. Data resmi menunjukkan NTP naik dari 124 pada akhir 2024 menjadi 131 pada September 2026. Kenaikan ini berarti harga yang diterima petani relatif lebih baik dibanding biaya produksi, sehingga ruang keuntungan dan konsumsi rumah tangga petani melebar. Di sisi lain, nilai tukar nelayan (NTN) berada di 108,85 pada September, menandakan perbaikan di sektor perikanan. Pemerintah menafsirkan tren ini sebagai bukti bahwa kebijakan ekonomi dan program seperti koperasi desa, kampung nelayan, serta makan bergizi gratis ikut mengalir ke lapisan bawah. Namun, tanpa jaminan stabilitas harga dan akses pasar yang berkelanjutan, kenaikan NTP berisiko menjadi pencapaian sesaat, bukan transformasi struktural.
Kenaikan Upah Buruh dan Pergeseran Paradigma Inklusif
Di sektor ketenagakerjaan, pemerintah menjadikan kenaikan upah buruh sebagai simbol pergeseran paradigma: pertumbuhan harus inklusif, bukan hanya menguntungkan pemilik modal. Kepala Bakom menyebut rata-rata kenaikan upah buruh selama dua tahun terakhir mencapai 6,5 persen, jauh di atas rata-rata sekitar 1 persen pada periode sebelumnya. Pernyataan ini dikemas sebagai bukti bahwa kebijakan pemerintahan Prabowo diarahkan ke lapisan bawah, bukan sekadar kelas menengah ke atas. Namun, di saat buruh dan petani menikmati kenaikan pendapatan, pemerintah mengakui ada sisi gelap: sekitar 11 juta orang kelas menengah turun ke kelas menengah bawah. Rencana masuk lebih dalam ke industri otomotif pada 2027 disebut sebagai strategi menyerap tenaga kerja kelompok ini. Artinya, narasi inklusif belum sepenuhnya tuntas; ada segmen masyarakat yang merasa tertinggal di tengah perayaan kenaikan upah buruh.
Fondasi Fiskal, BUMN, dan Tantangan ke Depan: Seberapa Tahan Guncangan?
Di balik angka pertumbuhan dan kesejahteraan, pemerintahan Prabowo menekankan bahwa fondasi fiskal tetap terjaga. Defisit APBN hingga September tercatat 1,24 persen terhadap PDB, sementara rasio utang pemerintah berada di 41,26 persen per Juni, masih di bawah batas undang-undang. Laba bersih BUMN pada 2025 dilaporkan sekitar Rp325 triliun dan diproyeksikan naik menjadi Rp360 triliun pada 2026, atau tumbuh sekitar 10,6 persen. Secara naratif, ini digunakan untuk menunjukkan bahwa negara bukan hanya mengeluarkan belanja besar di awal tahun, tetapi juga menjaga kesehatan keuangan dan kinerja BUMN. Namun, pemerintah sendiri mengakui adanya tantangan: kebakaran hutan dan lahan, distribusi BBM, tekanan terhadap nilai tukar rupiah dan IHSG. Ditambah rencana ekspansi industri otomotif untuk menjawab keluhan kelas menengah pada 2027, jelas bahwa dua tahun pertama hanyalah bab awal. Pertumbuhan 5,45–5,61 persen baru layak disebut keberhasilan berkelanjutan jika pemerintah sanggup menjaga stabilitas, mengurangi kerentanan ekologis, dan memastikan kesejahteraan petani serta kenaikan upah buruh tidak tergerus guncangan ekonomi berikutnya.
