Anggaran harus terlihat manfaatnya
Anggaran daerah adalah rencana penerimaan dan belanja pemerintah yang menentukan layanan serta pembangunan apa yang dapat dirasakan warga. Karena itu, ukuran keberhasilannya bukan hanya besarnya pagu, melainkan seberapa jelas uang publik menjawab kebutuhan sehari-hari.
Tiga rancangan untuk 2027 menunjukkan pendekatan berbeda: Banda Aceh menjaga perhatian pada layanan dan infrastruktur, Aceh Barat menekankan kehati-hatian belanja, sedangkan Kupang membawa perencanaan lebih dekat ke tingkat kelurahan. Ketiganya masih berada dalam proses pembahasan atau penetapan, sehingga prioritas yang diumumkan perlu diuji melalui rincian program dan pelaksanaan. Di tengah ruang fiskal yang terbatas, ukuran disiplin semestinya bukan sekadar memangkas pengeluaran, tetapi memastikan pilihan belanja menghasilkan manfaat yang bisa dirasakan masyarakat.
Banda Aceh: pendidikan dan infrastruktur diuji oleh porsi belanja
Wali Kota Illiza Sa’aduddin Djamal menyerahkan R-APBK Banda Aceh kepada pimpinan DPRK dalam sidang paripurna pada 9 November 2026. Usulan belanja daerah mencapai Rp1,366 triliun, dengan belanja operasi Rp1,172 triliun dan belanja modal Rp100 miliar; rancangan ini selanjutnya dibahas bersama DPRK dan organisasi perangkat daerah sebelum ditetapkan.
Pendidikan menjadi perhatian melalui komitmen mempertahankan alokasi minimal 20 persen dari total APBK, sementara jalan dan drainase termasuk prioritas infrastruktur dasar. Kota ini juga menargetkan PAD Rp450 miliar dan menyebut pembenahan pajak serta retribusi, pengelolaan aset, dan digitalisasi pelayanan sebagai cara memperkuat pendapatan. Namun, belanja operasi yang jauh lebih besar daripada belanja modal membuat mutu layanan dan hasil proyek perlu diawasi sama ketatnya. APBK Banda Aceh akan lebih meyakinkan bila komitmen pendidikan dan infrastruktur diterjemahkan menjadi program yang terukur, bukan sekadar daftar prioritas.

Aceh Barat: kendali perjalanan dinas harus berujung pada prioritas
Dalam pembahasan Rancangan APBK pada 13 November 2026, Bupati Tarmizi memaparkan proyeksi pendapatan Aceh Barat sebesar Rp1,25 triliun dan belanja Rp1,28 triliun. Pembiayaan direncanakan Rp39.873.030.792. Pemerintah daerah mengakui keterbatasan fiskal dan ketergantungan pada transfer pusat sebagai tantangan dalam menentukan alokasi.
Prioritas yang disebut mencakup pendidikan, kesehatan, penguatan ekonomi masyarakat, infrastruktur, pelayanan publik, pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, dan lingkungan. Tarmizi juga menginstruksikan Sekda serta kepala SKPK agar tidak melakukan perjalanan dinas ke luar daerah selama pembahasan APBK 2027 berlangsung. Pembatasan ini memberi sinyal disiplin, tetapi nilainya bergantung pada apa yang terjadi setelahnya: penghematan harus mendukung layanan dan kebutuhan warga, bukan berhenti sebagai larangan administratif. Rancangan anggaran masih melalui tahapan pembahasan sebelum ditetapkan, sehingga DPRK perlu memastikan prioritas tersebut didukung alokasi yang jelas.
Kupang: anggaran kelurahan dekat dengan suara warga
Pemerintah Kota Kupang mengusulkan Rp25,5 miliar untuk pembangunan 51 kelurahan pada 2027, dengan alokasi Rp500 juta per kelurahan. Plt Kepala Bappeda Andre Otta mengatakan rancangan ini disusun berdasarkan usulan Musrenbang, meliputi infrastruktur, pemberdayaan ekonomi, serta bidang sosial dan budaya.
Dibandingkan dua rancangan lain yang menampilkan skala anggaran kota atau kabupaten, anggaran kelurahan Kupang menonjol karena menghubungkan pagu langsung dengan kebutuhan lokal. Itu berpotensi memberi warga peluang lebih besar melihat usulan mereka diwujudkan. Namun, pembagian nominal yang sama belum otomatis berarti kebutuhan setiap kelurahan sama; mutu penentuan program dan keterbukaan pelaksanaan akan menentukan apakah alokasi ini adil. Besaran tersebut masih berada pada tahap Rencana Kerja dan Anggaran dan menunggu pembahasan serta penetapan dalam sidang anggaran.
Ukuran akhirnya adalah manfaat bagi warga
Perbandingan ini memperlihatkan tiga penekanan: Banda Aceh merangkai pendidikan, pelayanan, dan infrastruktur dalam belanja besar; Aceh Barat mengedepankan kehati-hatian di tengah keterbatasan fiskal; Kupang mencoba membuat pembangunan lebih tanggap terhadap usulan kelurahan. Tidak ada pendekatan yang cukup hanya karena terdengar tepat. Rancangan harus menunjukkan hubungan antara prioritas, alokasi, dan hasil yang dapat diperiksa.
Pada tahap pembahasan berikutnya, pemerintah dan legislatif perlu menjaga agar komitmen tidak terkikis saat angka ditetapkan. Warga patut menilai bukan hanya jumlah anggaran daerah 2027, tetapi juga apakah layanan membaik, infrastruktur dasar tertangani, dan program kelurahan mengikuti kebutuhan nyata. Kesimpulannya, rancangan yang baik bukan yang paling besar atau paling hemat, melainkan yang paling jelas mempertanggungjawabkan setiap pilihan belanja kepada masyarakat.






