Temukan minat Anda, bersama

Promo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Temukan minat Anda, bersamaPromo pilihan, ulasan jujur, dan cerita belanja dari mereka yang seminat dengan Anda — setiap hari di Kuybeli.

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Arah Belanja Daerah

Pendidikan dan Kesehatan Jadi Arah Belanja Daerah
Minat|Asia Tenggara

Belanja publik harus terasa dalam kehidupan warga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang menentukan layanan, pembangunan, dan dukungan ekonomi apa yang akan diterima masyarakat. Karena itu, APBD Bolsel 2027 patut dinilai bukan hanya dari besarnya alokasi, tetapi juga dari manfaat yang sampai ke warga. Pada 11 November 2026, Bupati Bolaang Mongondow Selatan Iskandar Kamaru memaparkan komponen belanja dalam rapat paripurna DPRD yang membahas rancangan APBD 2027 sekaligus menetapkan Program Pembentukan Peraturan Daerah tahun mendatang. Pilihan yang disampaikan menempatkan pendidikan dan kesehatan di antara kebutuhan utama, disertai perhatian pada infrastruktur dan pemberdayaan usaha kecil. Arah itu masuk akal: layanan dasar dan kesempatan mencari nafkah menyentuh kebutuhan sehari-hari. Namun, prioritas baru berarti bila pembahasan anggaran berujung pada pelaksanaan yang terukur, bukan sekadar daftar alokasi.

Pendidikan dan kesehatan menjadi ukuran manfaat

Pada sisi pendidikan, dukungan pemerintah pusat untuk Bolsel mencakup Dana Alokasi Khusus sektor pendidikan sebesar Rp38 miliar guna merehabilitasi 53 sekolah. Ini memberi gambaran konkret tentang bagaimana anggaran pendidikan daerah dapat memperbaiki fasilitas belajar, meski hasil akhirnya tetap bergantung pada mutu pengerjaan dan pengawasan. Di bidang kesehatan, pemerintah daerah merencanakan jaminan BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan, beasiswa S1 kedokteran, tambahan alokasi bagi dokter spesialis, serta penugasan tenaga medis ke Puskesmas Pembantu. Rangkaian itu lebih menjanjikan daripada belanja yang hanya terlihat pada bangunan: warga membutuhkan tenaga dan layanan yang tersedia, terutama dekat tempat tinggal. Dukungan pusat untuk sejumlah program pembangunan di Bolsel disebut hampir Rp100 miliar. Angka tersebut penting, tetapi ukuran keberhasilan tetaplah sekolah yang lebih layak dan akses kesehatan yang benar-benar membaik.

Infrastruktur dan UMKM perlu saling menguatkan

Infrastruktur juga menjadi bagian agenda Bolsel, termasuk program pembangunan yang mendapat dukungan pusat melalui Instruksi Presiden Jalan Daerah, Kampung Nelayan, dan perbaikan kawasan transmigrasi. Di saat yang sama, pemerintah merencanakan penyertaan modal bagi pelaku UMKM, dengan bantuan sekitar Rp5 juta untuk setiap usaha. Kombinasi ini tepat bila dirancang sebagai satu rantai manfaat: akses jalan membantu pergerakan orang dan barang, sementara dukungan modal memberi usaha kecil ruang untuk berkembang. Namun, bantuan modal tidak cukup jika pelaku usaha kesulitan menjangkau pasar atau memperoleh pendampingan. Karena itu, prioritas belanja daerah sebaiknya menghubungkan pembangunan fisik dengan kebutuhan ekonomi warga, bukan menjalankannya sebagai program yang terpisah. Pemerintah juga menyebut penyesuaian rencana gedung dan fasilitas perkantoran sebagai bagian dari efisiensi; langkah tersebut lebih meyakinkan bila penghematan nyata diarahkan kembali ke layanan publik.

Kesepakatan Makassar mengawali pengujian anggaran

Di Makassar, pemerintah kota dan DPRD menandatangani KUA-PPAS 2027 dalam rapat paripurna di Balai Kota pada 15 November 2026 malam. Kesepakatan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara itu menjadi landasan penyusunan kebijakan anggaran dan prioritas pembangunan tahun depan. Tahap ini bukan akhir pembahasan: DPRD masih memberi catatan tentang efektivitas belanja, ketepatan alokasi, dan kemampuan perangkat daerah menyerap anggaran. Badan Anggaran juga meminta agar penggunaan SiLPA 2026 terukur dan akuntabel, serta kebutuhan tambahan bagi perangkat strategis dipertimbangkan tanpa mengabaikan penyelesaian kegiatan yang sedang berjalan. Perbandingan dengan Bolsel menunjukkan pekerjaan yang sama bagi pemerintah daerah: menjadikan prioritas tertulis sebagai layanan dan pembangunan yang dapat dirasakan, sambil menjaga disiplin pelaksanaan.

Bolsel masih harus menyelesaikan pembahasan APBD 2027 bersama DPRD sesuai tahapan, sementara enam usulan rancangan peraturan daerah dari DPRD akan dibahas lebih lanjut. Di Makassar, kesepakatan KUA-PPAS menjadi pijakan bagi tahap anggaran berikutnya, dengan perhatian pada penyerapan dan akuntabilitas. Kesimpulannya, pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan UMKM merupakan pilihan prioritas yang relevan, tetapi ukurannya bukan seberapa baik agenda diumumkan. Ukurannya ialah apakah anggaran benar-benar memperbaiki sekolah, mendekatkan layanan kesehatan, mendukung konektivitas, dan membantu usaha warga bertahan serta tumbuh.

Kuybeli memperoleh komisi saat Anda berbelanja melalui tautan kami, tanpa biaya tambahan untuk Anda. Artikel ini dibuat dengan AI dari sumber yang dipublikasikan dan data produk.

You May Also Like

Comments
Tulis sesuatu...
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama berbagi pendapat!