Prioritas yang terasa langsung oleh warga
APBD daerah adalah rencana tahunan pendapatan dan belanja pemerintah daerah yang menentukan layanan publik serta pembangunan mana yang mendapat dukungan anggaran. Karena itu, pilihan prioritasnya paling mudah dinilai dari dampaknya pada kehidupan sehari-hari warga. Dalam pembahasan anggaran Pekanbaru, perbaikan jalan dan penanganan banjir kembali tampil sebagai fokus pembangunan 2027, menurut Wakil Ketua DPRD Tengku Azwendi Fajri. Penekanan ini masuk akal: jalan berlubang dan genangan bukan sekadar urusan tampilan kota, melainkan hambatan bagi mobilitas dan kegiatan ekonomi. Di tengah pembahasan APBD daerah 2027, prioritas infrastruktur jalan dan penanganan banjir daerah layak dipandang sebagai kebutuhan dasar, bukan proyek pelengkap. Namun, penting untuk tidak menyamaratakan agenda semua kota: bahan yang tersedia menunjukkan fokus tersebut secara jelas di Pekanbaru, sementara kota lain menonjolkan gambaran fiskal dan layanan publik.
Pekanbaru: infrastruktur bersanding dengan pendidikan
DPRD Pekanbaru masih membahas program kerja di komisi-komisi sebelum hasilnya dibawa ke Badan Anggaran bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah. Urutan itu penting karena prioritas harus diuji terhadap usulan rinci organisasi perangkat daerah, bukan berhenti sebagai daftar aspirasi. Di luar jalan dan banjir, DPRD mendorong agar seragam sekolah gratis bagi siswa SD dan SMP tetap berlanjut, serta beasiswa tersedia bagi mahasiswa dari jenjang D3 hingga S3. Dorongan ini memperlihatkan bahwa belanja fisik dan layanan dasar tidak seharusnya dipertentangkan. Perbaikan akses dan pengendalian genangan dapat membantu aktivitas warga, sementara bantuan pendidikan mengurangi beban keluarga dan membuka peluang belajar. Tantangan pembahasan bukan sekadar mempertahankan sebanyak mungkin program, melainkan memastikan sasaran, kesinambungan, dan manfaatnya dapat dipertanggungjawabkan.
Tekanan fiskal menuntut pilihan yang lebih tajam
Besaran belanja yang direncanakan memperlihatkan skala tanggung jawab yang berbeda. Mojokerto memproyeksikan pendapatan Rp843,76 miliar dan belanja Rp931,63 miliar untuk 2027. Di Jambi, pendapatan direncanakan Rp1,6 triliun, turun 8,01 persen atau Rp142,1 miliar dibandingkan APBD murni tahun sebelumnya; belanja direncanakan Rp1,671 triliun, turun 7,56 persen dari Rp1,808 triliun. Penurunan pendapatan Jambi terutama dipengaruhi koreksi pendapatan transfer. Angka-angka ini mengingatkan bahwa daftar kebutuhan daerah tidak otomatis diikuti ruang fiskal yang lapang. Mojokerto mengarahkan belanja pada pendidikan, kesehatan, standar pelayanan minimal, penurunan stunting, dan penghapusan kemiskinan ekstrem. Pilihan seperti ini perlu dinilai dari keterukuran hasilnya: ketika ruang belanja menyempit, layanan dasar yang langsung menjangkau warga harus tetap terlindungi.
Kesepakatan harus berujung pada hasil
Penyusunan anggaran bukan hanya soal menentukan angka, tetapi juga menguji apakah janji pembangunan selaras dengan kebutuhan dan kemampuan daerah. Di Mojokerto, Wali Kota Ika Puspitasari dan DPRD menyepakati 13 rancangan peraturan daerah dalam rapat paripurna 19 Oktober 2026, sekaligus menyampaikan nota keuangan rancangan APBD. Setelah persetujuan bersama, pemerintah kota akan mengajukan nomor registrasi peraturan daerah kepada Gubernur Jawa Timur melalui Biro Hukum. Di Jambi, pembahasan rancangan APBD dibuka dalam rapat paripurna 22 Oktober 2026 dan akan berlanjut dengan pandangan umum fraksi-fraksi. Pekanbaru pun meneruskan pembahasan dari komisi menuju Badan Anggaran dan tim pemerintah daerah. Tahapan ini memberi ruang pengawasan, tetapi ukuran keberhasilannya tetap pelaksanaan. Kesimpulannya, kesamaan tekanan pada infrastruktur dan layanan publik perlu dijawab dengan anggaran yang terukur, terbuka, serta berpihak pada kebutuhan warga.
