Satu tahun prasekolah, bekal sebelum masuk SD
Wajib prasekolah adalah kebijakan yang menambahkan sekurang-kurangnya satu tahun pendidikan bagi anak usia 5–6 tahun sebelum mereka memasuki sekolah dasar, sebagai bagian dari Wajib Belajar 13 Tahun. Langkah ini penting bukan untuk mempercepat calistung, melainkan memberi anak bekal belajar, berinteraksi, dan beradaptasi sebelum memasuki lingkungan SD. Surabaya dan Bantul sama-sama menyiapkan layanan prasekolah, tetapi titik beratnya berbeda: Surabaya mengembangkan isi serta jangkauan PAUD, sedangkan Bantul kini berfokus menyosialisasikan kebijakan dan menyiapkan penerapannya. Perbedaan tahap itu menunjukkan bahwa keberhasilan program tidak cukup diukur dari aturan yang mewajibkan satu tahun prasekolah. Mutu pengalaman anak dan kesiapan keluarga mengakses layanan juga menentukan apakah tambahan tahun belajar menjadi bekal yang bermanfaat atau sekadar formalitas.
Surabaya menaruh karakter dan kesiapan sosial di depan
Pada 29 Oktober 2026, Pemkot Surabaya menyatakan memperkuat PAUD untuk mendukung Wajib Belajar 13 Tahun. Bunda PAUD Surabaya, Rini Indriyani, menekankan bahwa pendidikan prasekolah perlu membentuk karakter dan kesiapan sosial, bukan hanya mengejar kemampuan akademik. Pendekatan ini tepat: anak perlu terbiasa berbagi dan bersosialisasi agar transisi ke SD tidak menjadi sumber tekanan. Pembelajaran dirancang secara Holistik Integratif, menghubungkan kegiatan di kelas dengan pola asuh orang tua. Lagu, musik, dan permainan menyisipkan nilai karakter; pengenalan huruf dan angka dilakukan bertahap, bukan melalui tuntutan calistung berat. Kegiatan seperti Kamis Mlipis juga mengenalkan bahasa Jawa, pakaian adat, serta bahasa Inggris sederhana. Surabaya turut melibatkan perangkat daerah dalam pengalaman belajar di luar kelas, seperti kunjungan ke markas pemadam kebakaran dan pemanfaatan fasilitas pertanian serta kolam ikan.
Fokus pada mutu hanya akan berarti bila anak yang belum terlayani juga dapat masuk. Surabaya mengoptimalkan pendataan anak usia 5–6 tahun sampai tingkat kecamatan dan kelurahan, termasuk anak yang menghadapi kendala biaya, kebutuhan pendidikan inklusif, atau transportasi. Beasiswa PAUD melalui Kampung Pancasila menjadi salah satu dukungan akses; bantuan bagi warga tanpa KTP Surabaya dapat difasilitasi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan. Pemerintah kota juga menyiapkan dukungan bagi pendidik, mulai dari rekognisi pembelajaran lampau dan pelatihan deteksi dini kebutuhan khusus hingga insentif dan perlindungan ketenagakerjaan. Ini menegaskan bahwa pendidikan karakter anak tak bisa dipisahkan dari akses dan kualitas layanan.
Bantul bergerak bertahap, dengan jaringan layanan yang luas
Pemkab Bantul mulai menyosialisasikan wajib belajar satu tahun prasekolah bagi anak usia 5–6 tahun sebagai bagian kebijakan nasional Wajib Belajar 13 Tahun. Per 1 November 2026, sosialisasi telah menjangkau sekitar tujuh titik yang mencakup 17 kapanewon, dengan sasaran pemerintah kalurahan, Bunda PAUD, dan organisasi mitra. Pemkab menyatakan regulasi pendukung telah disiapkan, tetapi pelaksanaan masih berada pada tahap sosialisasi kepada masyarakat dan pemangku kepentingan. Bantul memiliki sekitar 520 TK dan 740 satuan PAUD nonformal, termasuk 18 TK negeri. Jaringan itu memberi landasan layanan yang cukup luas, sementara keberadaan TK negeri membuka ruang pembinaan dan pengawasan lebih besar bagi pemerintah daerah. Namun, jumlah satuan pendidikan saja belum menjamin setiap anak memperoleh tempat dan pengalaman belajar yang sesuai.
Bantul belum menetapkan bahwa prasekolah menjadi syarat masuk SD. Pemkab masih menunggu petunjuk teknis sistem penerimaan murid baru untuk memastikan kaitan pengalaman prasekolah dengan penerimaan siswa. Artinya, keluarga yang anaknya belum mengikuti PAUD tidak serta-merta kehilangan kesempatan masuk SD; pemerintah menyatakan penerapan akan berlangsung bertahap. Sikap ini masuk akal selama aturan dan layanan disiapkan, bukan sekadar diumumkan. Wajib prasekolah akan lebih adil bila sosialisasi menjangkau keluarga luas dan kapasitas lembaga mampu menampung anak yang belum terlayani. Untuk saat ini, fokus Bantul adalah membangun pemahaman dan menunggu petunjuk teknis, sementara Surabaya telah menguraikan lebih jauh pendekatan pembelajaran serta langkah perluasan akses.
Ukuran keberhasilan harus berpihak pada kesiapan anak
Dua daerah ini memperlihatkan dua pekerjaan yang saling melengkapi: menyiapkan pengalaman belajar yang bermutu dan memastikan kebijakan dapat dijalankan secara bertahap. Surabaya memberi gambaran lebih jelas tentang isi PAUD—bermain sambil belajar, pembentukan karakter, pelibatan keluarga, serta dukungan akses. Bantul menunjukkan pentingnya sosialisasi, regulasi, dan kepastian teknis sebelum kebijakan dikaitkan dengan penerimaan SD. Ke depan, penilaian Wajib Belajar 13 Tahun semestinya tidak berhenti pada jumlah anak yang tercatat mengikuti prasekolah. Yang perlu diperhatikan adalah apakah anak merasa siap memasuki SD, apakah layanan menjangkau keluarga dengan hambatan akses, dan apakah pembelajaran sesuai tahap tumbuh kembang. Dengan ukuran seperti itu, satu tahun prasekolah dapat menjadi fondasi yang nyata, bukan tambahan administratif dalam perjalanan sekolah.
