Wajib Belajar Prasekolah: Dari Gagasan ke Kebijakan Nyata di Solo
Wajib belajar prasekolah adalah kebijakan yang mewajibkan anak mengikuti pendidikan anak usia dini selama satu tahun sebelum masuk sekolah dasar, dengan dukungan pendanaan publik dan penguatan infrastruktur PAUD agar semua anak, terutama dari keluarga tidak mampu, dapat mengakses layanan pendidikan awal yang berkualitas dan setara tanpa terkendala biaya maupun ketersediaan lembaga pendidikan formal di lingkungannya. Program wajib belajar satu tahun prasekolah di Solo tidak berhenti pada slogan; ia diterjemahkan menjadi dua instrumen konkret: subsidi SPP PAUD dan pembangunan PAUD negeri. Pemerintah kota menjadikan prasekolah sebagai bagian dari program 13 tahun wajib belajar, menempatkan masa transisi dari rumah ke sekolah sebagai fase strategis, bukan sekadar ruang bermain anak. Di sinilah Solo mengambil posisi tegas: pendidikan anak usia dini bukan layanan tambahan, melainkan hak yang harus dijamin negara sejak awal kehidupan belajar anak.
Subsidi SPP PAUD: Instrumen Pemerataan, Bukan Sekadar Bantuan Sosial
Kebijakan subsidi SPP PAUD di Solo layak dibaca sebagai strategi pemerataan, bukan amal kebijakan. Pemerintah kota menyalurkan bantuan SPP senilai Rp150.000 per bulan kepada 1.609 penerima manfaat, yang seluruhnya berasal dari keluarga tidak mampu. Skema ini dijalankan melalui Bantuan Pendidikan Masyarakat Kota Surakarta (BPMKS) secara nontunai langsung ke rekening sekolah, sehingga kecil peluang penyalahgunaan dan dana benar-benar menjadi subsidi SPP PAUD, bukan konsumsi lain. Pilihan menyalurkan bantuan ke lembaga, bukan ke orang tua, sekaligus memberi sinyal bahwa negara hadir sebagai penjamin layanan, bukan hanya pemberi uang. Kolaborasi dengan PAUD swasta juga penting: bantuan ini membuat kursi di PAUD swasta lebih terjangkau bagi warga miskin, sambil menjaga ekosistem lembaga non-negeri tetap hidup.
Ekspansi PAUD Negeri: Menambah Kursi Tanpa Mematikan Swasta
Pembangunan dua PAUD negeri baru pada 2026 adalah pesan politik pendidikan yang jelas: kapasitas layanan pendidikan anak usia dini harus tumbuh seiring ambisi wajib belajar prasekolah. Dengan tambahan ini, total PAUD negeri di Solo menjadi sembilan, dan seluruh kecamatan sudah memiliki PAUD negeri. Pemerintah kota menegaskan bahwa kebijakan PAUD negeri ini tidak dimaksudkan menyingkirkan PAUD swasta, melainkan menjadi jangkar akses bagi keluarga yang paling rentan, sementara PAUD swasta diajak berkolaborasi melalui skema subsidi SPP. Sikap ini penting mengingat ada PAUD di Solo yang biayanya bahkan melampaui UKT di sebuah perguruan tinggi negeri; jika dibiarkan, kesenjangan akses akan melebar dan prasekolah berubah menjadi komoditas eksklusif. PAUD negeri, dalam konteks ini, berfungsi sebagai penyeimbang pasar sekaligus standar mutu layanan dasar.
Dampak ke Anak dan Keluarga: Dari Angka Partisipasi ke Kualitas Layanan
Secara angka, Solo sudah melampaui rata-rata nasional: angka partisipasi sekolah PAUD mencapai 97,56%, jauh di atas capaian nasional 88,38%. Persentase guru PAUD berpendidikan S1 atau D4 juga lebih tinggi, 87,05% dibanding 77,5% secara nasional, dan 91,67% satuan PAUD sudah terakreditasi minimal B. Namun, wajib belajar prasekolah menuntut lebih dari sekadar angka. Pembelajaran PAUD di Solo diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berpikir, bahasa, motorik, sosial emosional, karakter, dan kemandirian anak. Program pembiayaan, penambahan fasilitas, alat permainan edukatif, hingga kegiatan Sambang PAUD menunjukkan bahwa pemerintah tidak hanya mengejar kuantitas lembaga, tetapi juga kualitas pengalaman belajar. Di titik ini, Solo mulai mendekati model ideal: wajib belajar prasekolah yang memadukan akses luas dengan standar layanan yang layak bagi semua anak.
Menuju Model Wajib Belajar Prasekolah yang Dapat Ditiru
Dukungan terbuka Wali Kota Respati Ardi terhadap wajib belajar satu tahun prasekolah, lengkap dengan skema subsidi dan pembangunan PAUD negeri, menunjukkan bahwa komitmen politik adalah prasyarat utama keberhasilan kebijakan ini. Kolaborasi dengan DPRD untuk memfasilitasi sekitar 1.600 anak melalui lembaga PAUD memperlihatkan bahwa pembiayaan pendidikan anak usia dini bisa dirancang sebagai investasi jangka panjang, bukan beban anggaran tahunan. Ke depan, tantangan Solo bukan lagi sekadar memperluas akses, tetapi menjaga keberlanjutan subsidi SPP PAUD, memastikan kualitas PAUD negeri dan swasta bergerak naik bersama, serta menghindari ketergantungan berlebihan pada figur kepala daerah. Jika tiga hal ini dijaga, Solo berpeluang menjadi rujukan nasional tentang bagaimana wajib belajar prasekolah diimplementasikan secara konkret, terukur, dan berpihak pada anak.
