Naik kelas berarti memperkuat kapasitas usaha
Pemberdayaan UMKM adalah upaya membantu usaha kecil meningkatkan kemampuan bisnis, memperluas pasar, dan tumbuh berkelanjutan—bukan sekadar menambah jumlah pelaku usaha. Itulah tolok ukur yang semestinya dipakai untuk menilai dukungan pemerintah. Pada Rabu, 18 November 2026, Wakil Ketua II DPRD Kota Bogor, Zenal Abidin, mendorong pelaku UMKM agar terus berinovasi dan naik kelas dalam sosialisasi Perda di Gedung DPRD Kota Bogor. Pesannya tepat: produk yang baik belum cukup bila pemilik usaha kesulitan menjangkau pembeli atau mengembangkan kapasitas produksinya. Karena itu, keberhasilan pembinaan seharusnya terlihat pada pertumbuhan usaha dan pasar yang semakin luas, bukan pada banyaknya pelatihan atau peserta yang tercatat. Ukuran tersebut membuat kebijakan lebih dekat dengan kebutuhan sehari-hari pedagang dan produsen mikro.

Perda perlu diterjemahkan menjadi akses nyata
Perda UMKM Bogor, yakni Peraturan Daerah Kota Bogor Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pemberdayaan, Pengembangan, dan Pelindungan Koperasi dan Usaha Mikro, menjadi kerangka bersama DPRD dan pemerintah kota untuk mendorong pengembangan usaha. Namun, payung hukum baru berarti bagi pelaku usaha bila prinsipnya diwujudkan dalam layanan yang bisa diakses. Zenal menekankan dua kebutuhan yang saling melengkapi: pemasaran dan modal. Pemasaran digital UMKM dapat membuka jangkauan pembeli lebih luas, tetapi promosi daring tidak menggantikan kanal luring seperti toko atau gerai. Sebaliknya, permintaan yang meningkat juga sulit dipenuhi bila pelaku usaha terkendala biaya produksi. Dukungan modal usaha UMKM perlu dirancang sebagai jalan mengembangkan bisnis, bukan sekadar fasilitas yang tersedia di atas kertas. Karena itu, pelaksanaan Perda harus menghubungkan akses pasar dengan kemudahan permodalan.
Zenal menyebut kemudahan memperoleh modal dapat membantu pelaku usaha mengembangkan bisnis tanpa terhambat keterbatasan biaya. Bagi pedagang kecil, dampaknya bisa terasa pada kemampuan menjaga produksi dan memenuhi pesanan. Tetapi akses pembiayaan perlu disertai informasi yang jelas agar pelaku usaha memahami pilihan dan tanggung jawabnya.
Pendampingan harus sesuai skala usaha
Dukungan seragam berisiko tidak menjawab kebutuhan usaha yang berbeda. Karena itu, pendampingan usaha mikro perlu menyesuaikan skala dan karakter tiap sektor, sebagaimana diharapkan Zenal dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Bogor. Pedagang gorengan, misalnya, mungkin lebih membutuhkan bantuan mengatur produksi dan menemukan saluran penjualan daripada materi yang dirancang untuk usaha besar. Zenal menggambarkan ambisi pertumbuhan lewat harapan agar pedagang gorengan suatu hari dapat mengembangkan usaha hingga memiliki pabrik. Gambaran itu bukan janji hasil instan, melainkan alasan untuk membangun tahapan pembinaan yang masuk akal. Pemerintah dan DPRD perlu memastikan pendampingan membantu pelaku menetapkan langkah berikutnya, dari memperbaiki pemasaran sampai menyiapkan kapasitas produksi. Dukungan disebut akan disalurkan sesuai daerah pemilihan anggota dewan dengan mempertimbangkan kemampuan dan ketersediaan anggaran.
Keberhasilan diukur dari manfaat bagi pelaku
Tantangan berikutnya adalah memastikan program Perda benar-benar menjangkau pelaku usaha, termasuk yang berskala paling kecil. Sosialisasi dapat menjelaskan hak dan arah kebijakan, tetapi hasilnya bergantung pada tindak lanjut: akses modal yang dapat dipahami, strategi pemasaran daring dan luring yang bisa diterapkan, serta pendampingan sesuai kebutuhan. Sinergi DPRD dan Pemerintah Kota Bogor penting, tetapi keterbatasan anggaran juga menuntut prioritas yang jelas. Program sebaiknya dinilai dari perubahan nyata pada kapasitas usaha dan jangkauan pasar, bukan hanya dari jumlah kegiatan. Dengan ukuran itu, dukungan bisa diperbaiki berdasarkan pengalaman pelaku, bukan asumsi penyelenggara.
Perda Nomor 4 Tahun 2021 menyediakan landasan; modal, pemasaran digital, dan pendampingan adalah bagian yang membuatnya bekerja dalam kehidupan usaha sehari-hari. Dorongan Zenal Abidin patut diikuti dengan pelaksanaan yang terarah dan terukur. UMKM tidak akan naik kelas hanya karena diminta berinovasi: mereka perlu akses dan bimbingan yang sesuai agar peluang tumbuh benar-benar terbuka.






