Evaluasi harus berujung pada keputusan
Evaluasi kinerja Kemenag adalah pemeriksaan atas capaian program dan penggunaan anggaran untuk menentukan langkah perbaikan serta memastikan pelayanan memberi manfaat kepada masyarakat. Menjelang tutup tahun, proses ini tidak boleh berhenti sebagai urusan administrasi: temuannya harus menentukan apa yang diselesaikan lebih dulu. Kepala Kanwil Kemenag Lampung, Zulkarnain, meminta seluruh satuan kerja menilai capaian kinerja dan penyerapan anggaran sekaligus menetapkan prioritas program akhir tahun. Arahan itu disampaikan dalam rapat koordinasi bersama para kepala kantor kabupaten dan kota se-Lampung pada Kamis, 5 November 2026. Fokus pada target, akuntabilitas, dan manfaat publik merupakan ukuran yang tepat. Namun, nilai evaluasi baru terlihat ketika setiap satuan kerja dapat menjelaskan kendala, menetapkan penanggung jawab, dan menunjukkan tindak lanjut yang terukur sebelum waktu anggaran habis.
Penyerapan anggaran mesti sejalan dengan mutu
Rapat koordinasi juga menyoroti pemeriksaan realisasi anggaran Kemenag Lampung, termasuk dana hibah, serta kegiatan yang belum mencapai target. Zulkarnain meminta kendala segera diidentifikasi agar penyelesaian program dapat diatur secara terukur dalam sisa waktu tahun anggaran. Di sisi lain, pembahasan mencakup penyisiran dan optimalisasi penyerapan anggaran menjelang akhir tahun. Dorongan untuk mempercepat realisasi masuk akal hanya jika mutu pelaksanaan tetap dijaga. Angka serapan yang tinggi tidak cukup bila kegiatan menyimpang dari rencana atau tidak menjawab kebutuhan warga. Karena itu, pengawasan harus memastikan program berjalan sesuai ketentuan dan tepat sasaran, sementara administrasi serta koordinasi antarsatuan kerja dibuat tertib. Ukuran keberhasilan seharusnya mencakup ketepatan waktu, akuntabilitas, dan hasil yang dapat dirasakan, bukan sekadar anggaran yang terserap.
Fasilitas dan integritas adalah prioritas layanan
Evaluasi akan lebih berarti bila menyentuh kondisi yang langsung memengaruhi masyarakat. Zulkarnain menyoroti madrasah dengan atap bocor dan bangunan yang perlu diperbaiki, lalu meminta kepala kantor daerah memeriksa fasilitas secara langsung. Hasil pemantauan harus menjadi dasar penanganan, terutama ketika kerusakan berisiko terhadap keselamatan peserta didik dan kelancaran belajar. Di Lampung Selatan, perbaikan empat ruang kelas telah diupayakan. Contoh ini menunjukkan bahwa prioritas akhir tahun semestinya ditentukan berdasarkan tingkat kebutuhan, bukan kemudahan menuntaskan pekerjaan. Rapat juga menegaskan pencegahan pungli: Zulkarnain meminta jajaran menjaga integritas dan memastikan tidak ada pungutan liar dalam pelayanan maupun pelaksanaan tugas. Komitmen tersebut penting karena tata kelola yang bersih dan transparan menentukan kepercayaan warga saat mengakses layanan.
Tindak lanjut harus jelas dan dapat diperiksa
Langkah berikutnya bukan sekadar menutup kegiatan sebelum tahun anggaran berakhir. Zulkarnain meminta seluruh kepala kantor kabupaten dan kota menuntaskan program prioritas, segera menangani kendala, dan menjaga pengawasan tetap berjalan. Kemenag Kota Metro menyatakan akan menindaklanjuti hasil rapat dengan mengoptimalkan penyerapan anggaran, memperkuat integritas, serta meningkatkan tata kelola dan pelayanan. Komitmen itu perlu diterjemahkan menjadi rencana kerja yang memiliki tenggat, penanggung jawab, dan bukti penyelesaian. Tanpa ukuran tindak lanjut, evaluasi berisiko menjadi agenda berulang tanpa perubahan yang terasa. Kesimpulannya, prioritas akhir tahun sebaiknya menggabungkan penyelesaian program yang tertunda, perbaikan fasilitas yang mendesak, penggunaan anggaran yang akuntabel, dan pencegahan pungli. Itulah cara paling masuk akal agar evaluasi menghasilkan pelayanan yang lebih baik, bukan hanya laporan penutup tahun.
