Keamanan harus menjadi kebiasaan, bukan slogan
Budaya sekolah aman adalah kesepakatan dan kebiasaan bersama yang melindungi hak murid, mencegah kekerasan, serta membuat setiap warga sekolah merasa dihormati dan mampu belajar. Karena itu, sekolah aman tidak cukup dibangun dengan aturan tertulis; ia harus tampak dalam cara guru berkomunikasi, menangani konflik, dan menggunakan kewenangan.
Pada 24 Oktober 2026, UPT SMAN 2 Makassar menggelar In House Training (IHT) bertema “Budaya Sekolah Aman dan Nyaman” yang diikuti 78 guru di ruang guru sekolah tersebut. Pelatihan ini merespons dinamika pendidikan dan mendukung penerapan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 beserta aturan turunannya. Langkah itu tepat: pencegahan kekerasan menuntut guru memahami batas interaksi sehat, relasi kuasa, hak murid, serta cara mengenali tanda awal masalah. Tujuannya bukan mengurangi wibawa pendidik, melainkan memastikan kewenangan digunakan tanpa merendahkan atau menakut-nakuti.
Keterampilan guru menentukan iklim kelas
Materi IHT Makassar menghubungkan perlindungan murid dengan praktik yang berlangsung setiap hari. UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Makassar membahas hak murid, batas interaksi yang sehat, relasi kuasa, serta cara menyikapi potensi kekerasan. Dosen psikologi Universitas Negeri Makassar mengulas karakter Gen Z, komunikasi tanpa menghakimi, deteksi dini, dan disiplin positif sebagai pengganti hukuman yang merendahkan.
Kombinasi pengetahuan dan latihan komunikasi lebih berguna daripada imbauan umum agar guru bersikap peduli. Peserta mengikuti diskusi, praktik komunikasi, serta pre-test dan post-test untuk menilai perubahan pemahaman. Seluruh guru kemudian merumuskan dan menandatangani komitmen bersama demi iklim sekolah yang kondusif. Komitmen itu baru bermakna bila terlihat dalam respons konsisten terhadap laporan, percakapan yang aman bagi murid, dan disiplin yang tetap tegas tanpa mempermalukan. Dengan demikian, cita-cita menjadikan sekolah sebagai “rumah kedua” dapat terasa dalam pengalaman sehari-hari, bukan berhenti sebagai ungkapan dalam acara pelatihan.
Tata kelola memberi jalur pencegahan dan perlindungan
Pada 1 November 2026, Wakil Kepala Kesiswaan MTsN 1 Bantul, Syaekhul Fatah, mengikuti seminar reformasi tata kelola lembaga pendidikan Islam tentang pencegahan kekerasan seksual, perundungan, dan perlindungan korban. MAN 4 Bantul juga mengirim empat perwakilan: Rusli Farida, Agung Wicaksono, Umi Nurul Azizah, dan Erni Tyas Fatnani. Seminar yang diikuti lembaga pendidikan Islam dari berbagai jenjang di wilayah tersebut menempatkan pencegahan kekerasan dan perundungan sebagai perhatian utama.
Pesan terpentingnya ialah pencegahan perundungan dan kekerasan tidak boleh bergantung pada niat baik individu atau baru bergerak setelah ada korban. Tata kelola pendidikan perlu menetapkan tanggung jawab, saluran pelaporan, perlindungan, pendampingan, dan pengawasan yang jelas. Dalam seminar, Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Daerah Istimewa Yogyakarta, Ahmad Bahiej, menekankan reformasi kelembagaan agar mampu mencegah kekerasan dan melindungi korban. Arah itu mengakui bahwa lingkungan belajar nyaman bergantung pada sistem yang dapat diakses murid, bukan semata pada poster atau janji.
Dari seminar ke perubahan yang bisa dirasakan murid
Seminar menguraikan lima unsur tata kelola yang perlu berjalan berkelanjutan: gerakan bersama, penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas, kolaborasi lintas sektor, dan pengawasan berbasis data. Bagi murid, semua itu harus diterjemahkan menjadi prosedur sederhana: tahu kepada siapa melapor, mendapat tanggapan tanpa disalahkan, dan memperoleh perlindungan saat kasus ditangani. Data pengawasan pun semestinya membantu sekolah mengenali pola risiko, bukan sekadar memenuhi laporan administratif.
Keikutsertaan MTsN 1 Bantul diharapkan memperkuat sistem perlindungan murid dan mekanisme pengawasan serta penanganan. MAN 4 Bantul menyatakan seminar menguatkan pemahaman dan komitmen madrasah untuk menjadikan perlindungan bagian dari budaya dan sistem kerja, bukan reaksi setelah masalah muncul. Itu ukuran yang lebih tajam daripada banyaknya kegiatan: apakah murid merasa aman meminta bantuan dan apakah laporan ditangani secara layak. Pelatihan Makassar dan seminar di Bantul memberi arah yang saling melengkapi—membekali orang dewasa sekaligus membenahi sistem. Kesimpulannya, sekolah aman lahir ketika budaya menghormati murid didukung tata kelola yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
