LSDP: Bukan Sekadar Proyek, Melainkan Perubahan Cara Daerah Mengelola Sampah
Program LSDP sampah adalah inisiatif pemerintah pusat untuk memperkuat tata kelola sampah daerah melalui penguatan regulasi, kelembagaan, pembiayaan, dan koordinasi antar-stakeholder di tingkat lokal, sehingga layanan persampahan berjalan dari hulu ke hilir secara berkelanjutan dan terukur sebagai bagian dari peningkatan pelayanan publik di kota dan kabupaten. Penetapan Kota Malang sebagai pilot project Malang untuk program Local Service Delivery Improvement (LSDP) menunjukkan bahwa pengelolaan sampah tidak lagi dipandang sebatas urusan teknis kebersihan, tetapi sebagai urusan tata kelola layanan publik yang menuntut reformasi sistemik. Di balik jargon LSDP, ada agenda yang jauh lebih besar: memindahkan pusat gravitas pengelolaan ekosistem sampah dari pendekatan proyek fisik jangka pendek ke penguatan sistem pemerintahan lokal yang mampu mengelola sampah secara konsisten dan akuntabel, dengan Kemendagri sampah memegang peran pengawal utama.
Mengapa Malang Menjadi Kota Pilot: Readiness Criteria dan Skala Tantangan
Pemilihan Malang sebagai pilot project bukan hadiah politis, melainkan hasil seleksi berbasis readiness criteria yang ketat, dari 41 daerah pengusul hingga mengerucut menjadi 30 kabupaten/kota penerima tahap pertama. Menurut Iwan Kurniawan, Kota Malang dipilih karena memenuhi tolok ukur kesiapan yang dikonsepkan dalam LSDP, mulai dari aspek kelembagaan hingga komitmen daerah. Kota ini bukan tanpa masalah: produksi sampah harian mencapai sekitar 700 ton, dan LSDP baru akan menyasar pengelolaan 100–150 ton per hari. Angka itu terasa kecil, tetapi sebagai pilot, justru memberi ruang untuk menguji desain tata kelola sebelum berbicara tentang cakupan penuh. "Dana hibah Rp151 miliar dalam pengelolaan sampah di Kota Malang mendapatkan dana hibah dari World Bank melalui Kemendagri," kata Wakil Wali Kota Malang Ali Muthohirin, menegaskan skala intervensi yang direncanakan.
Strategi Implementasi: Fondasi Tata Kelola Sebelum Infrastruktur
Keputusan pemerintah pusat untuk menjadikan tahun 2027 sebagai fase pembangunan fondasi tata kelola sebelum infrastruktur fisik dibangun adalah langkah yang patut diapresiasi. Medrilzam menegaskan bahwa implementasi LSDP harus dimulai dengan penguatan regulasi, kelembagaan, penyusunan pedoman, reformasi sistem retribusi, dan pemisahan fungsi regulator serta operator. Ini adalah pengakuan terbuka bahwa persoalan utama persampahan sering kali bukan kekurangan alat atau TPS, melainkan sistem pemerintahan lokal yang belum mampu mengelola layanan secara stabil. Restuardy Daud menekankan bahwa program LSDP sampah dirancang untuk meningkatkan kapasitas infrastruktur persampahan sekaligus kapasitas fiskal, tata kelola kelembagaan, standar teknis pelayanan, dan cakupan layanan melalui pendekatan hulu–hilir dan ekonomi sirkular. Tanpa disiplin regulasi dan kejelasan peran lembaga, TPS Terpadu berkapasitas 150 ton yang direncanakan dibangun di Malang pada 2028 hanya akan menjadi monumen baru, bukan solusi.
Peran Aktif Kemendagri: Dari Penetapan Lokasi Hingga Pengawasan Kinerja
Kemendagri sampah melalui Ditjen Bina Pembangunan Daerah tampak memosisikan diri bukan sekadar sebagai penyalur hibah, tetapi sebagai pengawal reformasi layanan. Dari Rapat National Steering Committee yang membahas finalisasi kesiapan LSDP, penetapan daerah sasaran, hingga penguatan tata kelola untuk pelaksanaan tahun 2027, Kemendagri hadir sebagai aktor yang menuntut keseriusan daerah dan kesiapan prefinancing untuk hibah berbasis kinerja. Iwan Kurniawan menjelaskan bahwa setelah lokasi ditetapkan, akan dilakukan kunjungan lapangan, penyusunan Annual Work Plan, dan verifikasi kelembagaan serta pembiayaan sebelum penandatanganan naskah perjanjian hibah pada November 2026. Kastorius Sinaga menegaskan bahwa Kemendagri akan terus mengawal penetapan lokasi, memperkuat koordinasi lintas kementerian/lembaga, serta melakukan supervisi dan pembinaan kepada pemerintah daerah, menjadikan LSDP ajang ujian keseriusan kolaborasi antarpemangku kepentingan dalam pengelolaan ekosistem sampah.
Dari Malang ke Daerah Lain: Potensi Replikasi dan Risiko Keterjebak pada Infrastruktur
Dengan daftar 30 kabupaten/kota disepakati sebagai lokasi tahap pertama implementasi LSDP, Malang berada di garis depan sebagai referensi praktik tata kelola sampah daerah berbasis kinerja. Namun keberhasilan pilot project Malang hanya akan bermakna bila pelajaran yang dihasilkan benar-benar digunakan untuk replikasi, bukan sekadar penggandaan skema hibah tanpa refleksi. Rencana distribusi 500 ton sampah per hari dari Malang ke fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik (PSEL) di kabupaten sekitar menunjukkan bahwa logika tata kelola lintas wilayah akan segera menguji desain LSDP. Jika governance yang sekarang dibangun gagal memastikan koordinasi antardaerah, program ini berisiko kembali terjebak pada pola lama: mengejar kapasitas fisik tanpa mengamankan kapasitas institusional. Kesimpulannya, LSDP di Malang layak didukung, tetapi harus dikawal dengan sikap kritis agar desentralisasi layanan sampah menjadi kenyataan, bukan slogan baru yang berakhir di atas kertas.
