Kelancaran ekspor perlu kepastian, bukan sekadar komitmen
Ekspor karet Sumsel adalah rangkaian pengangkutan dan pemuatan karet dari Sumatera Selatan menuju pasar luar negeri, yang kelancarannya bergantung pada jalur kapal, fasilitas bongkar muat, dan kepastian aturan. Gubernur Herman Deru menyatakan komitmen mendorong kegiatan tersebut ketika menerima perwakilan INSA Cabang Palembang, APBMI Sumsel, dan GAPKINDO Cabang Sumsel pada 2 November 2026. Pertemuan itu membahas keberlanjutan pengiriman melalui skema Ship to Ship (STS) Transfer. Komitmen pemerintah daerah penting, tetapi hasilnya akan ditentukan oleh kemampuan mengurai persoalan operasional dan kewenangan secara nyata. Bagi karet Sumatera Selatan, hambatan angkutan bukan perkara teknis kecil: jika jalur pemuatan tidak memiliki kejelasan, pelaku usaha menghadapi ketidakpastian dalam merencanakan pengiriman. Karena itu, pembahasan bersama asosiasi perlu berujung pada keputusan yang memberi kepastian, bukan berhenti sebagai pernyataan dukungan.
STS Transfer menjawab kendala kapal besar
STS Transfer menjadi salah satu cara yang selama ini dipakai pelaku usaha untuk mendukung pengangkutan karet ke pasar ekspor. Menurut Ketua DPC INSA Palembang, Kurmin, kebutuhan metode ini berkaitan dengan ukuran kapal tujuan ekspor, terutama untuk pengiriman ke Amerika Serikat, yang mencapai sekitar 180 meter. Kapal sebesar itu dapat bersandar, tetapi sulit merapat ke Pelabuhan Boom Baru. Sementara itu, sebagian kegiatan bongkar muat berlangsung di Sungai Gerong, kawasan yang ditetapkan sebagai zona labuh, bukan alur pelayaran. Fakta tersebut menjelaskan mengapa pelaku usaha meminta pemerintah membantu membuka komunikasi dengan instansi berwenang. STS Transfer bukan alasan untuk mengabaikan aturan; justru keberlanjutannya perlu ditata dengan dasar kewenangan yang terang. Kebijakan yang hanya melarang tanpa menyediakan penyelesaian operasional berisiko menghambat ekspor komoditas daerah, sedangkan kepastian prosedur dapat menjaga arus pengiriman.
Langkah berikutnya harus berbasis dokumen
Herman Deru menyatakan aspirasi pelaku usaha akan dikaji dengan mempertimbangkan ketentuan serta kewenangan instansi terkait. Ia meminta persoalan itu dilengkapi kronologi dan dokumen pendukung sebagai bahan menentukan langkah dan kebijakan selanjutnya. Ini langkah awal yang masuk akal: pemerintah tidak semestinya memberi kepastian sebelum memahami riwayat penggunaan lokasi, prosedur yang berlaku, dan batas kewenangan masing-masing pihak. Namun, permintaan dokumen perlu diikuti proses pembahasan yang jelas agar tidak berubah menjadi penundaan tanpa ujung. Pemerintah daerah dapat berperan sebagai penghubung, sementara keputusan teknis mesti melibatkan instansi yang berwenang. Dengan begitu, kebutuhan pelaku usaha untuk mengangkut karet tetap dipertimbangkan bersama kepatuhan pada aturan pelayaran. Ukuran keberhasilannya bukan banyaknya rapat, melainkan adanya kejelasan tentang apa yang boleh dilakukan, di mana, dan dengan prosedur seperti apa.
Dampaknya melampaui kegiatan bongkar muat
Kelancaran ekspor berpengaruh langsung pada pelaku komoditas karena pengangkutan yang dapat diprediksi membantu mereka memenuhi kebutuhan pasar ekspor. Bagi perekonomian daerah, kelancaran arus barang juga menjaga agar komoditas unggulan Sumsel tetap terhubung dengan pembeli di luar negeri. Sebaliknya, ketidakpastian lokasi dan prosedur bongkar muat dapat mengganggu rangkaian pengiriman, sehingga manfaat ekonomi dari produksi karet lebih sulit dijaga. Karena itu, kebijakan yang baik harus menyeimbangkan tiga hal: kepatuhan terhadap ketentuan, keselamatan dan kelayakan operasi, serta kepastian bagi dunia usaha. Pertemuan Herman Deru dengan INSA, APBMI, dan GAPKINDO menunjukkan ruang dialog sudah terbuka. Tahap berikutnya adalah menyelesaikan kajian dan menetapkan tindak lanjut yang bisa dipahami semua pihak. Komitmen pemerintah akan berarti bagi ekspor karet Sumsel apabila menghasilkan aturan operasional yang jelas dan mendukung pengiriman tanpa mengabaikan kewenangan.
Kesimpulan: dukungan harus berujung pada kepastian
Herman Deru telah membuka jalur pembahasan untuk mencari solusi atas kebutuhan STS Transfer dan kendala kapal besar di Pelabuhan Boom Baru. Kini pemerintah daerah perlu memastikan kronologi serta dokumen pendukung ditelaah bersama instansi terkait, lalu menerangkan langkah yang dapat ditempuh pelaku usaha. Pendekatan itu lebih bermanfaat daripada membiarkan status kegiatan di Sungai Gerong terus menjadi sumber ketidakjelasan. Bagi karet Sumatera Selatan, kepastian aturan dan jalur angkut merupakan bagian penting dari daya saing ekspor. Jika proses kajian menghasilkan tata cara yang aman, patuh, dan dapat dijalankan, manfaatnya akan terasa bagi pelaku komoditas sekaligus perekonomian daerah. Komitmen baru akan terbukti ketika ekspor komoditas daerah memperoleh solusi operasional yang jelas.
