Kabut Asap Karhutla Berubah Menjadi Sengketa Hukum Lintas Batas
Kasus kabut asap karhutla yang kini memicu tindakan hukum Singapura terhadap tujuh perusahaan Indonesia adalah konflik lingkungan dan bisnis lintas batas, ketika polusi udara dari kebakaran hutan dan lahan menyeberangi perbatasan negara, memicu kerugian kesehatan, ekonomi, dan reputasi yang kemudian direspons dengan instrumen hukum ekstra‑teritorial yang menguji batas kedaulatan dan tata kelola perusahaan modern.
Inti persoalannya: Singapura tidak lagi sekadar mengeluh soal kabut asap, tetapi bergerak menggunakan Undang‑Undang Pencemaran Kabut Asap Lintas Batas (Transboundary Haze Pollution Act/THPA) untuk menekan perusahaan Indonesia yang diduga menjadi sumber api. Perdana Menteri Lawrence Wong menegaskan pemerintahnya tengah mengidentifikasi perusahaan yang bertanggung jawab dan siap mengambil tindakan berdasarkan THPA jika ada dasar yang memadai. Di saat yang sama, Menteri Keberlanjutan dan Lingkungan Grace Fu menyatakan akan mengirim pemberitahuan tindakan pencegahan kepada tujuh perusahaan di Indonesia yang dinilai bertanggung jawab atas kebakaran pemicu kabut asap.
Langkah ini mengirim pesan jelas: kabut asap bukan lagi isu musiman yang bisa ditoleransi, melainkan risiko hukum yang nyata bagi perusahaan Indonesia dan stabilitas bisnis kawasan.
Mengapa Singapura Mengambil Langkah Hukum Sekarang?
Pemicu langsungnya adalah memburuknya kualitas udara akibat kabut asap yang diperparah cuaca kering berkepanjangan. Di wilayah barat Singapura, pembacaan PM2,5 per jam sempat menyentuh 288, tertinggi sejak 2015. Indeks standar polutan (PSI) 24 jam di wilayah barat mencapai 212 pada Kamis, masuk kategori sangat tidak sehat, lalu pada Jumat PSI di wilayah tengah menyentuh 229, tertinggi sepanjang 2026, sementara wilayah timur dan barat 205, utara 157, dan selatan 185.
Dampaknya terasa langsung oleh warga: pemerintah membagikan masker N95 kepada kelompok rentan dan membuka ruang berpendingin udara sebagai tempat perlindungan. Fasilitas olahraga luar ruang dan tanpa pendingin udara di jaringan ActiveSG pun ditutup sementara untuk mengurangi paparan polusi. Dalam konteks tekanan publik seperti ini, wajar jika pemerintah memilih menunjukkan ketegasan hukum, bukan sekadar diplomasi lunak.
Pernyataan Wong bahwa Singapura tidak dapat mengendalikan cuaca atau apa yang terjadi di luar batas wilayahnya, tetapi akan berupaya maksimal melindungi warganya, adalah sinyal politik bahwa polusi lintas batas kini diperlakukan sebagai ancaman keamanan domestik, bukan sekadar gangguan lingkungan.
Transboundary Haze Pollution Act: Senjata Ekstra‑Teritorial yang Mengguncang
THPA adalah inti dari tindakan hukum Singapura. Undang‑undang yang berlaku sejak 2014 ini memberi kewenangan untuk menindak perusahaan yang menyebabkan atau berkontribusi terhadap pencemaran kabut asap lintas batas, bahkan jika aktivitasnya berlangsung di luar wilayah Singapura, selama syarat hukum terpenuhi.
Otoritas Singapura dapat meminta dokumen atau informasi dari pihak terkait dan menerbitkan pemberitahuan pencegahan kepada perusahaan yang diduga terlibat. Warga maupun pelaku usaha yang terdampak parah oleh kabut asap juga dapat menuntut pertanggungjawaban perusahaan berdasarkan aturan ini. "Undang‑undang ini memberikan kewenangan kepada otoritas Singapura untuk meminta dokumen atau informasi dari pihak terkait, sekaligus menerbitkan pemberitahuan pencegahan".
Namun, penggunaan hukum ekstra‑teritorial ini tidak bebas konsekuensi. Pengalaman 2015 menunjukkan adanya protes bahwa Singapura melanggar kedaulatan dengan mencoba menerbitkan pemberitahuan penegakan di luar yurisdiksinya. Karena itu, setiap langkah penindakan selalu dibayangi pertimbangan diplomatik. Pemerintah Singapura sendiri mengakui bahwa keputusan untuk menindak memiliki implikasi diplomatik.
Risiko Hukum dan Reputasi bagi Perusahaan Indonesia
Bagi perusahaan Indonesia, kabut asap karhutla kini bertransformasi menjadi risiko hukum multi‑lapis: penegakan di dalam negeri, potensi gugatan warga dan pelaku usaha di Singapura, serta sorotan LSM internasional. Sebelum pernyataan Lawrence Wong, laporan investigasi organisasi lingkungan telah menyoroti sejumlah konsesi perkebunan yang dikaitkan dengan titik api, termasuk konsesi yang terkait dengan perusahaan berbasis di Singapura.
Pemberitahuan tindakan pencegahan kepada tujuh perusahaan di Indonesia mewajibkan mereka mengerahkan personel pemadam untuk memadamkan api atau mencegah penyebarannya di lahan yang dimiliki maupun ditempati, serta memenuhi persyaratan lain yang ditetapkan otoritas Singapura. Kegagalan mematuhi kewajiban ini bukan hanya membuka pintu sanksi, tetapi juga memperkuat narasi bahwa perusahaan tidak bertanggung jawab secara sosial dan lingkungan.
Di mata investor global, reputasi buruk terkait polusi lintas batas dapat memicu penilaian ulang risiko ESG, meningkatkan biaya pendanaan, dan mempersempit akses pasar. Singkatnya, mengabaikan pencegahan karhutla kini sama dengan mengabaikan kelangsungan bisnis sendiri.
Dampak terhadap Hubungan Bilateral dan Iklim Bisnis Kawasan
Penindakan Singapura terhadap perusahaan yang beroperasi di negara tetangga berpotensi memunculkan sensitivitas diplomatik, terutama ketika penyelidikan dan penegakan hukum menyentuh wilayah yurisdiksi negara lain. Pakar hukum mengingatkan bahwa protes soal kedaulatan bukan hal baru, dan setiap langkah hukum lintas batas akan dibaca sebagai sinyal politik, bukan hanya teknis penegakan.
Di sisi lain, ada juga ruang kerja sama. Pemerintah Singapura menyatakan siap membantu penanganan karhutla dan bekerja bersama negara‑negara ASEAN, sementara Presiden Prabowo telah menyetujui bantuan asing untuk mendukung operasi pemadaman yang dikoordinasikan BNPB. Proses teknis bantuan dari negara tetangga tengah berjalan.
Ke depan, iklim bisnis kawasan akan ditentukan oleh dua hal: kesediaan negara untuk memperkuat tata kelola lingkungan, dan kesiapan perusahaan Indonesia menginternalisasi biaya pencegahan karhutla sebagai bagian dari strategi bisnis. Jika tidak, tindakan hukum Singapura hari ini bisa menjadi preseden bagi langkah serupa dari negara lain besok.
