Kabut Asap Karhutla: Dari Krisis Lingkungan ke Guncangan Ekonomi
Kabut asap karhutla adalah kondisi ketika asap tebal dari kebakaran hutan dan lahan menggantung di udara dalam waktu lama, menurunkan jarak pandang, merusak kesehatan, mengganggu transportasi, dan pada akhirnya menghambat aktivitas ekonomi yang bergantung pada kelancaran mobilitas orang maupun barang. Sejak awal Oktober, kabut asap akibat kebakaran hutan dan lahan menyelimuti langit Palembang, menurunkan jarak pandang di Bandara Sultan Mahmud Badaruddin II hingga titik terendah 200 meter. Ini bukan sekadar gangguan cuaca musiman, melainkan tanda bahwa tata kelola lahan dan penegakan hukum atas pembakaran belum menyentuh akar masalah. Selama empat bulan, api merambah lahan gambut yang sulit dipadamkan, membuat asap kian pekat dan krisis berlarut.
Penerbangan Terganggu Asap: Biaya Tinggi, Kepercayaan Turun
Ketika jarak pandang di bandara anjlok ke 200 meter, standar keselamatan memaksa langit Palembang praktis ditutup bagi banyak pesawat. Dalam rentang 1–11 Oktober, 205 penerbangan mengalami delay, pengalihan pendaratan, return to base, hingga pembatalan total. Rata-rata sedikitnya 10 penerbangan terganggu setiap hari. Ini adalah pukulan langsung pada maskapai dan penumpang, tetapi juga sinyal buruk bagi iklim usaha. General Manager Garuda Indonesia Cabang Palembang menjelaskan bahwa kerugian membengkak ketika pesawat harus holding di udara atau kembali ke bandara asal karena konsumsi avtur meningkat tajam. Keputusan menggeser seluruh jadwal dari pagi ke sore adalah kompromi mahal: keselamatan tetap dijaga, tetapi fleksibilitas bisnis dan kepercayaan penumpang terkikis sedikit demi sedikit.
Dampak Ekonomi Haze: Rantai Bisnis yang Tersendat
Dampak ekonomi haze tidak berhenti di landasan pacu. Palembang adalah pusat kegiatan bisnis di Sumatra bagian selatan; ketika konektivitas udara terganggu, biaya transaksi naik dan banyak agenda bisnis tertunda. Penumpang yang kehilangan penerbangan lanjutan menanggung sendiri biaya penginapan dan konsumsi, sementara waktu produktif hilang untuk mengurus refund dan reschedule. Penundaan perjalanan bisnis menekan tingkat hunian hotel dan konsumsi jasa lokal, dari penyedia transportasi darat hingga penyelenggara acara. Di sisi lain, warga yang bepergian untuk keperluan keluarga pun ikut menjadi korban: ada yang gagal tiba tepat waktu untuk pemakaman kerabat karena pesawat harus kembali ke bandara asal akibat asap pekat. Kabut asap karhutla, dengan demikian, mengubah mobilitas menjadi lotre keberuntungan, bukan layanan yang bisa direncanakan.
Dry Ice Palembang: Intervensi Darurat yang Perlu Diawasi
Di tengah kabut yang kian pekat pada Kamis pagi, pemerintah provinsi memilih langkah darurat: menerapkan teknologi dry ice Palembang sebagai upaya tambahan mengurangi konsentrasi asap. Pada tahap awal, sekitar 1,5 ton karbon dioksida padat disiapkan untuk uji coba penebaran dari pesawat, dengan harapan kualitas udara membaik dan jarak pandang meningkat. Penebaran direncanakan dilakukan siang hari, setelah persiapan pesawat dan logistik dry ice yang sebagian masih dikirim dari Lampung dinyatakan siap. Langkah ini menunjukkan keseriusan pemerintah merespons krisis, tetapi juga menimbulkan pertanyaan: mengapa teknologi darurat baru diuji ketika kabut sudah melumpuhkan aktivitas kota selama berminggu-minggu? Tanpa transparansi hasil uji coba dan evaluasi menyeluruh, dry ice berisiko menjadi simbol tindakan cepat yang lebih bersifat politis ketimbang solusi berkelanjutan.
Dari Respons Reaktif ke Strategi Jangka Panjang
Uji coba dry ice, instruksi presiden, dan penyesuaian jadwal penerbangan menunjukkan bahwa pemerintah dan pelaku usaha sedang berlari mengejar krisis yang sudah telanjur meluas. Namun, selama kebakaran di lahan gambut terus berulang, setiap musim kering akan membawa ancaman kabut asap karhutla yang sama atau lebih parah. Intervensi di udara hanya menambal gejala, bukan menghentikan sumber asap. Yang dibutuhkan adalah pergeseran fokus: dari respons reaktif ke strategi pencegahan jangka panjang, termasuk pengawasan pembukaan lahan, penegakan hukum tegas, dan pemulihan ekosistem gambut. Tanpa itu, dunia usaha akan terus menanggung dampak ekonomi haze, dan warga akan tetap hidup dalam ketidakpastian setiap kali langit mulai memutih. Kabut asap bukan bencana alam murni; ia adalah cermin pilihan kebijakan.
