Kabut Asap Lintas Batas: Dari Kerja Sama ke Konfrontasi
Kabut asap lintas batas adalah polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan di satu negara, lalu menyebar melampaui batas teritorial sehingga merusak kualitas udara, mengganggu kesehatan publik, dan memicu ketegangan diplomatik di kawasan yang saling terhubung secara ekonomi dan sosial. Krisis terbaru menunjukkan bahwa masalah ini bukan sekadar isu lingkungan, melainkan ujian bagi kredibilitas karhutla ASEAN dan diplomasi lingkungan regional. Pemerintah Indonesia menegaskan penanganan kebakaran hutan dan lahan, termasuk dampak pencemaran asap lintas batas, dilakukan berkelanjutan dan sejalan dengan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution (AATHP). Namun, di sisi lain, pemerintah Malaysia bersiap membawa krisis ini ke meja perundingan forum ASEAN pada November mendatang, menjadikannya agenda utama menjelang KTT ASEAN. Pergeseran dari bahasa kerja sama ke ancaman protes diplomatik menandai fase baru yang jauh lebih politis.
Malaysia Memimpin Tekanan: Protes Diplomatik dan Sanksi Finansial
Malaysia kini memilih memimpin tekanan terhadap sumber kabut asap lintas batas, bukan lagi sekadar mengeluh di balik layar. Pemerintahnya bersiap menyeret krisis karhutla ke forum ASEAN, setelah paparan asap merusak kualitas udara dan memaksa puluhan sekolah di beberapa negara bagian tutup total. Eskalasi karhutla di Sumatra dan Kalimantan bahkan dinilai sebagai yang terparah dalam 11 tahun terakhir. Di parlemen, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman mendesak negara-negara ASEAN mengambil langkah tegas, mengusulkan protes diplomatik bersama dan pembatasan akses pendanaan bagi perusahaan yang terlibat pembakaran hutan dan lahan. "Ia meminta lembaga keuangan di Malaysia dan Singapura, termasuk Maybank, CIMB, dan DBS, mempertimbangkan penghentian pembiayaan bagi perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan dan lahan". Ini bukan sekadar teguran; ini ancaman nyata terhadap aliran modal, yang bisa mengubah perilaku korporasi lebih cepat daripada pernyataan politik.
Desakan Akuntabilitas dan Frustrasi atas Dampak Kesehatan
Tekanan tidak berhenti di level eksekutif; politisi oposisi di Malaysia menajamkan narasi akuntabilitas. Pakatan Harapan mendesak agar masalah kebakaran hutan segera diselesaikan dan menuntut pihak yang dianggap bertanggung jawab berhenti mencari-cari alasan. Ketua PH Johor, Andrew Chen Kah Eng, meminta tanggung jawab penuh atas krisis lingkungan lintas batas dan bahkan permintaan maaf resmi kepada negara-negara ASEAN yang terdampak. Ia menyoroti bahaya partikel halus PM2.5 dalam kabut asap yang mencemari udara di negara lain dan mengancam kesehatan masyarakat. Di lapangan, kualitas udara memburuk di sejumlah wilayah, memaksa penutupan sekolah dan berpotensi memperlebar kesenjangan pendidikan karena tidak semua siswa memiliki akses digital memadai. Krisis kabut asap yang melanda Asia Tenggara dalam beberapa pekan terakhir jelas memperburuk kehidupan sehari-hari warga di berbagai kota. Frustrasi ini wajar: warga merasa menanggung biaya kesehatan dan pendidikan dari bencana yang berulang, sementara solusi regional terasa lambat.
Respons dan Komitmen: Cukupkah Kerangka Karhutla ASEAN?
Di tengah sorotan tajam, pemerintah menegaskan kembali komitmen pada kerangka karhutla ASEAN. Indonesia telah meratifikasi AATHP sejak 2014 sebagai bentuk komitmen menangani pencemaran asap lintas batas di Asia Tenggara. Juru bicara Kemlu menjelaskan bahwa perjanjian ini mengatur mekanisme pertemuan luar biasa (Extraordinary Meeting of the Conference of the Parties) jika ada permintaan tertulis dari satu negara anggota yang didukung setidaknya satu negara lain. Menariknya, ia menegaskan bahwa terlepas dari ada atau tidaknya permintaan tersebut, komitmen terhadap perjanjian tetap penuh dan keterlibatan konstruktif melalui mekanisme ASEAN akan berlanjut. Di dalam negeri, BNPB memimpin operasi pemadaman darat dan udara, water bombing, modifikasi cuaca, serta penegakan hukum, dengan sekitar 156 hektare lahan masih terbakar di beberapa provinsi per 10 Oktober. Di tingkat regional, status siaga Alert Level 3 telah diterapkan sejak 26 Agustus sebagai upaya pengendalian pencemaran asap lintas batas. Pertanyaannya: jika semua instrumen sudah ada, mengapa kabut asap tetap menjadi tamu tahunan?
Menuju Diplomasi Lingkungan Regional yang Lebih Jujur
Ketegangan diplomasi lingkungan regional saat ini mencerminkan frustrasi mendalam atas kebakaran hutan berulang dan dampak lintas batas yang tak kunjung reda. Usulan agar pihak yang dianggap bertanggung jawab dikucilkan di kawasan bila persoalan terus berulang tanpa penyelesaian memadai menunjukkan betapa kesabaran mulai habis. Di sisi lain, kerangka AATHP dan rencana pertemuan-pertemuan ASEAN, termasuk Pertemuan ke-28 Sub-Regional Ministerial Steering Committee yang akan dipimpin Malaysia tahun depan, menawarkan jalur institusional untuk memperkuat penanganan pencemaran asap lintas batas. Ke depan, diplomasi lingkungan regional harus lebih jujur: mengakui kelemahan penegakan hukum, transparan soal peran perusahaan, dan berani menggunakan instrumen ekonomi seperti yang diusulkan Syed Saddiq. Kabut asap lintas batas tidak bisa lagi diperlakukan sebagai fenomena alam yang kebetulan; ia adalah konsekuensi politik dari pilihan tata kelola. Jika ASEAN ingin tetap relevan, akuntabilitas harus menjadi kata kunci, bukan sekadar slogan.
