Aksi menuntut jawaban, bukan sekadar pernyataan
Tuntutan mahasiswa adalah desakan publik yang disuarakan melalui aksi kolektif agar pemerintah menangani masalah bersama dan mempertanggungjawabkan pilihan kebijakannya. Pada Rabu, 28 Oktober 2026, bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda, mahasiswa dan sejumlah elemen masyarakat menggelar demonstrasi di berbagai daerah, termasuk di Bundaran HI, Jakarta. Sehari kemudian, mahasiswa Universitas Trisakti mengadakan aksi bertajuk “Bergerak Menuju Istana”. Rangkaian ini menunjukkan bahwa ketidakpuasan tidak berhenti pada satu kampus atau satu hari. Pemerintah menyatakan menghormati penyampaian aspirasi sebagai bagian dari demokrasi dan mengakui perhatian terkait lingkungan, ekonomi, pendidikan, reformasi hukum, tata kelola, HAM, serta kebebasan demokratis. Namun penghormatan yang hanya terdengar dalam pernyataan belum cukup. Publik berhak menilai respons pemerintah dari keputusan yang diambil, tenggat pelaksanaan, dan perubahan yang dirasakan masyarakat.
- Menetapkan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) sebagai bencana nasional.
- Menghentikan pemborosan APBN melalui program Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa Merah Putih.
- Menurunkan biaya pendidikan serta meratakan akses layanan dasar.
- Menghentikan penyalahgunaan hukum untuk kepentingan kekuasaan dan praktik KKN.
- Menjamin kebebasan menyampaikan pendapat.
Pengamat komunikasi politik Emrus Sihombing menilai lima tuntutan itu mencerminkan keinginan masyarakat. Penilaian tersebut penting: daftar tuntutan ini bukan hanya agenda mahasiswa, melainkan cermin persoalan yang menyentuh kehidupan luas.

Angka penanganan karhutla perlu diikuti pencegahan
Pada isu karhutla, pemerintah menyebut telah mengerahkan 72.303 personel gabungan di enam provinsi untuk operasi darat, pemadaman udara, patroli, dan modifikasi cuaca. Dampak kesehatan juga ditangani melalui pengerahan 2.106 tenaga medis, distribusi 5,3 juta masker, serta kesiagaan 1.691 puskesmas dan 360 rumah sakit rujukan. Bantuan senilai Rp1,235 triliun disalurkan kepada tujuh provinsi dan 35 kabupaten/kota terdampak. Pemerintah juga melaporkan penegakan hukum: hingga 25 Oktober 2026 terdapat 287 laporan terkait perorangan dengan 244 tersangka, serta 104 laporan terkait korporasi dengan 14 korporasi berstatus tersangka. Ini langkah konkret, tetapi belum otomatis menjawab desakan agar karhutla ditetapkan sebagai bencana nasional. Pengerahan sumber daya dan penindakan harus menghasilkan pencegahan yang konsisten, perlindungan warga, serta pemulihan lingkungan. Tanpa itu, deretan angka hanya menggambarkan kesibukan, bukan penyelesaian.
Warga terdampak membutuhkan udara aman, layanan kesehatan yang mudah dijangkau, dan kepastian bahwa kebakaran tidak terus berulang. Karena itu, pemerintah perlu menjelaskan hasil pemantauan dan pemulihan, bukan sekadar jumlah personel dan bantuan. Emrus menilai penetapan status bencana nasional layak dipertimbangkan karena luasnya dampak dan sulitnya pemulihan.
Pertumbuhan dan program pendidikan harus terasa
Pemerintah menjawab kritik ekonomi dengan menyebut pertumbuhan 5,45 persen pada semester pertama 2026. Investasi Januari hingga September tercatat Rp1.539,2 triliun dan dikaitkan dengan penyerapan sekitar 2,19 juta tenaga kerja langsung. Namun angka pertumbuhan tidak serta-merta menjawab tuntutan soal pemborosan anggaran atau ketimpangan. Pemerintah sendiri mengakui manfaat pembangunan perlu dirasakan melalui daya beli, mutu lapangan kerja, dan pemerataan kesempatan. Ukuran yang relevan bagi warga bukan hanya besarnya investasi, melainkan apakah pekerjaan yang tercipta layak dan kebutuhan sehari-hari lebih terjangkau.
Dalam pendidikan, tuntutan mahasiswa menyangkut biaya dan akses layanan dasar. Pemerintah menyatakan lebih dari 55.451 sekolah telah direvitalisasi pada 2025–2026, dengan target lebih dari 71.000 sekolah hingga akhir 2026. Pada 2026, sebanyak 72.258 perangkat digital telah disalurkan dari target 742.536, sementara 126.097 sekolah mendapat pendampingan teknis. Target dan penyaluran ini memberi gambaran pekerjaan yang sedang berjalan, tetapi tidak membuktikan biaya pendidikan telah turun atau akses menjadi merata. Pemerintah semestinya membuka hasil yang bisa diuji publik: sekolah mana yang mendapat manfaat, siapa yang masih tertinggal, dan kapan kesenjangan layanan akan ditangani.
Uji demokrasi ada pada tindak lanjut
Lima tuntutan juga mengangkat persoalan penyalahgunaan hukum, KKN, dan kebebasan berpendapat. Bahan yang tersedia tidak merinci langkah pemerintah terkait rancangan atau pembahasan UU Perampasan Aset, sehingga klaim tentang perkembangan kebijakan itu tidak dapat dipastikan. Kekosongan penjelasan bukan alasan untuk menganggap tuntutan telah dijawab; justru pemerintah perlu menyampaikan posisi dan tindak lanjut secara terbuka. Ketika warga meminta akuntabilitas, jawaban yang hanya berisi capaian di bidang lain berisiko terdengar sebagai pengalihan.
Emrus memperingatkan bahwa jika kritik dan tuntutan terus diabaikan, generasi muda dapat merasa suaranya tidak berharga dan menganggap partisipasi melalui saluran demokrasi sia-sia. Peringatan ini patut dianggap serius: apatisme bukan sekadar hilangnya minat pada politik, melainkan retaknya kepercayaan bahwa perubahan bisa diperjuangkan secara damai. Kesimpulannya, respons pemerintah baru bermakna bila disertai langkah yang terukur, terbuka, dan sesuai dengan inti tuntutan. Menghormati aksi mahasiswa berarti mendengar kritik, menjawabnya satu per satu, lalu membuktikan hasilnya.







