Pemulihan bukan sekadar kunjungan
Pendampingan psikologis santriwati adalah dukungan profesional dan sosial yang membantu mereka pulih dari tekanan, merasa aman, serta kembali menjalani kegiatan sehari-hari sesuai kebutuhan masing-masing. Setelah penggeledahan Ponpes Hamalatul Quran di Desa Laban, Mojolaban, pada 27 Oktober 2026, perhatian terhadap kondisi santriwati dan ustazah semestinya menjadi bagian tak terpisahkan dari penanganan peristiwa tersebut. Pemkab Sukoharjo dan Muhammadiyah telah menjalankan pendampingan serta pemulihan psikologis; langkah itu ditujukan untuk mencegah ketakutan berkembang menjadi dampak berkepanjangan. Polda Jawa Tengah bersama instansi terkait juga turun memberikan dukungan kepada mereka yang terdampak. Ukuran keberhasilan bukan banyaknya kunjungan, melainkan apakah setiap orang mendapat bantuan yang sesuai dan dapat kembali beraktivitas tanpa merasa terancam.

Banyak lembaga terlibat, kebutuhan tiap orang tetap utama
Dukungan datang dari berbagai pihak. Dalam kunjungan Polda Jateng, turut terlibat DP3AKP provinsi dan kabupaten, Kesbangpol provinsi, Kementerian Agama Kabupaten Sukoharjo, unsur TNI, pelaksana tugas camat, serta kepala desa. Menteri PPPA Arifah Fauzi berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan UPTD PPA provinsi untuk memastikan pendampingan bagi 11 santriwati dan empat ustazah. Pemkab dan Muhammadiyah Sukoharjo menjalankan pemulihan, sementara Pemprov Jawa Tengah menyiapkan pendampingan melalui dinas terkait. Kolaborasi ini penting, tetapi banyaknya lembaga tidak otomatis menjamin pemulihan. Koordinasi mesti menghasilkan bantuan yang mudah diakses, berkelanjutan, dan disesuaikan dengan kondisi serta persetujuan pihak terdampak. Pendampingan yang terasa seperti pemeriksaan tambahan justru berisiko menambah tekanan.

Rasa aman mencakup privasi dan kelanjutan belajar
Angka yang dilaporkan menggambarkan kebutuhan yang tidak seragam: saat kunjungan Polda, empat ustazah dan satu santriwati masih berada di pesantren, sedangkan keterangan Menteri PPPA menyebut pendampingan bagi 11 santriwati dan empat ustazah. Perbedaan cakupan ini membuat pemantauan lanjutan penting, termasuk bagi santriwati yang telah pulang. UPTD PPA Sukoharjo menyatakan siap memfasilitasi konseling di pesantren maupun di rumah jika mereka masih mengalami trauma. Dukungan mental pascapenggeledahan juga harus menjaga kerahasiaan identitas dan privasi agar para santriwati serta ustazah tidak menghadapi stigma atau tekanan sosial. Pemprov Jateng menyatakan pendampingan telah dilakukan dua kali dan menekankan keselamatan serta hak pendidikan anak. Pemulihan psikologis santri tidak lengkap jika mereka merasa tidak aman atau tertinggal dari kegiatan belajar.
Polda Jateng menyatakan akan berkoordinasi dengan UPTD PPA tingkat provinsi dan kabupaten, sementara pengelola pondok merencanakan pembelajaran daring agar kegiatan pendidikan tetap berjalan. Kedua jalur itu perlu saling menopang: konseling harus tersedia tanpa memaksa, dan proses belajar sebaiknya tidak mengabaikan kesiapan emosional anak. Santriwati yang sudah kembali ke rumah juga perlu tetap terjangkau, bukan dianggap pulih hanya karena telah meninggalkan lokasi.

Pemulihan harus berpusat pada mereka yang terdampak
Bantuan lintas lembaga merupakan awal yang penting, bukan garis akhir. Pemerintah dan pihak pendamping perlu mendengar apa yang membuat santriwati dan ustazah merasa aman, menjaga privasi mereka, serta menawarkan dukungan sesuai kondisi masing-masing dan persetujuan mereka. Pendampingan juga perlu berkelanjutan, termasuk bagi mereka yang telah pulang dan mungkin masih mengalami trauma. Penegakan hukum dan perlindungan hak perempuan serta anak harus berjalan beriringan, sementara akses pendidikan tetap dijaga. Pada akhirnya, ukuran pemulihan bukan sekadar tersedianya layanan, melainkan apakah orang yang terdampak dapat memilih bantuan yang dibutuhkan dan kembali menjalani keseharian dengan rasa aman.






