Pemulihan harus menjadi prioritas
Pendampingan psikologis bagi korban perundungan adalah dukungan profesional dan berkelanjutan untuk membantu anak merasa aman, menjalani pemulihan, dan kembali beraktivitas tanpa tekanan yang tidak perlu. Pemerintah Kota Tangerang Selatan memberikan pendampingan intensif kepada siswa SMPN 10 yang mengalami perundungan, yang disebut sebagai kasus ekstrem dalam keterangan pemerintah. Langkah ini tepat, tetapi ukuran keberhasilannya tidak boleh berhenti pada dimulainya sesi pendampingan. Korban dan keluarga memerlukan ruang untuk pulih sesuai kebutuhan mereka, tanpa tuntutan agar segera kembali seperti sediakala. Pemkot menyatakan dukungan dikoordinasikan bersama Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, tenaga medis, serta psikolog klinis profesional. Keterlibatan tenaga profesional penting agar pendampingan dapat disesuaikan dengan keadaan masing-masing anak, bukan berdasarkan dugaan atau label klinis yang belum terkonfirmasi.
Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Tangerang Selatan, Tubagus Asep Nurdin, menyampaikan bahwa pemerintah ingin memastikan korban memperoleh hak pemulihan trauma secara utuh agar dapat kembali belajar tanpa rasa takut. Tujuan itu menempatkan rasa aman di sekolah sebagai bagian dari pemulihan, bukan urusan terpisah. Karena para korban dan keluarga disebut sedang menghadapi pemulihan fisik maupun mental, dukungan sebaiknya memperhatikan kebutuhan keduanya dan melibatkan keluarga dengan cara yang menghormati privasi mereka. Tidak ada informasi yang cukup untuk menyimpulkan kondisi klinis korban; yang diperlukan adalah pendampingan tanpa stigma dan pemantauan yang peka terhadap perubahan kebutuhan.
Dukungan tidak berakhir pada sesi konseling
Perundungan siswa dapat mengguncang rasa aman di lingkungan belajar, sehingga pemulihan psikologis perlu dilihat sebagai proses, bukan acara satu kali. Pendampingan profesional adalah langkah awal; sekolah dan keluarga juga perlu memastikan anak memiliki orang dewasa tepercaya yang dapat dihubungi, serta jalan untuk menyampaikan kekhawatiran tanpa takut disalahkan. Pemantauan hendaknya dilakukan secara teratur dan tidak memaksa korban menceritakan ulang pengalaman yang menyakitkan. Fokusnya adalah mendengar apa yang dibutuhkan anak, menjaga keselamatannya, dan menyesuaikan dukungan bila situasi berubah. Pendekatan ini tidak mengandaikan bahwa setiap korban mengalami dampak yang sama. Justru karena pengalaman dan kebutuhan tiap anak berbeda, tindak lanjut harus dipandu oleh profesional dan komunikasi yang menghargai pilihan korban.
Pemkot menyatakan insiden tersebut menjadi alarm bagi perbaikan menyeluruh ekosistem pengawasan pendidikan, di tengah kekhawatiran publik mengenai kemungkinan kejadian serupa terulang. Pernyataan itu perlu diikuti tindakan yang terlihat: pengawasan yang konsisten, saluran pelaporan yang aman, dan respons yang melindungi pelapor dari ancaman susulan. Pemerintah daerah menyediakan layanan darurat 112 dan pesan WhatsApp 0813-8020-1112 untuk warga atau siswa yang mengalami maupun mengetahui perundungan. Pemkot juga menyatakan laporan akan ditindaklanjuti secara cepat dan profesional dengan menjaga kerahasiaan identitas pelapor. Saluran semacam ini berguna hanya jika siswa dan orang tua tahu cara mengaksesnya serta percaya bahwa laporan tidak akan memperburuk risiko bagi korban.
Sekolah harus mencegah, bukan hanya merespons
Pemkot mewajibkan satuan pendidikan memperketat pengawasan internal dan mengevaluasi pola pembinaan siswa. Dinas Pendidikan bersama sekolah juga diminta mengaktifkan kembali bimbingan konseling secara proaktif untuk mendeteksi potensi gesekan atau senioritas sejak dini. Arah kebijakannya benar, tetapi pelaksanaan harus konsisten di ruang kelas, area pergaulan, dan kegiatan sekolah—bukan hanya setelah sebuah insiden menjadi perhatian publik. Budaya senioritas yang merendahkan perlu ditangani dengan aturan yang jelas dan penerapan yang adil. Guru dan tenaga bimbingan konseling perlu memiliki prosedur untuk menerima laporan, melindungi siswa, dan menghubungkan keluarga dengan bantuan profesional bila dibutuhkan. Pencegahan yang berkelanjutan dapat membantu mengurangi risiko perundungan berulang sekaligus membangun kepercayaan bahwa sekolah benar-benar tempat yang aman.
Tanggung jawab tidak semestinya dibebankan kepada korban untuk menyesuaikan diri atau membuktikan bahwa dampak yang dialaminya cukup serius. Orang tua, pendidik, dan lingkungan sekitar perlu memberi ruang bagi korban untuk pulih tanpa tekanan maupun sorotan yang tidak perlu. Di saat yang sama, sekolah perlu menilai apakah langkah perlindungannya berjalan dan memastikan korban tetap dapat mengakses pendidikan dengan rasa aman. Pendampingan psikologis akan lebih bermakna jika disertai tindak lanjut yang menjaga privasi, mendengarkan kebutuhan anak, serta mencegah intimidasi lanjutan. Kesimpulannya, respons Pemkot Tangsel merupakan langkah penting, tetapi keberhasilannya bergantung pada dukungan yang berkesinambungan bagi korban dan perubahan nyata pada pengawasan sekolah. Pemulihan harus berjalan seiring dengan pencegahan.
