Sinergi sebagai fondasi pembangunan
Sinergi legislatif dan eksekutif adalah kerja bersama antara DPRD dan pemerintah daerah dalam menyelaraskan kebijakan, menjaga tata kelola, serta memastikan pembangunan menjawab kebutuhan warga. Bagi Batam, kolaborasi ini bukan pelengkap seremoni, melainkan prasyarat agar program pemerintah dapat berjalan dan memberi hasil yang dirasakan masyarakat. Wali Kota Batam Amsakar Achmad menghadiri syukuran HUT ke-26 DPRD Batam di Kantor DPRD Kota Batam pada Sabtu, 31 Oktober 2026. Dalam kesempatan itu, ia menegaskan bahwa pembangunan dan stabilitas pemerintahan tak bisa diserahkan kepada satu lembaga saja. Pesannya tepat: ketika lembaga bekerja sendiri-sendiri, kebijakan berisiko kehilangan kesinambungan. Karena itu, peringatan hari jadi DPRD semestinya dinilai dari tindak lanjut kerja sama, bukan hanya suasana perayaannya.
Amsakar menyebut sinergi dan kolaborasi sebagai kunci kelancaran pemerintahan, tata kelola yang baik, pertumbuhan ekonomi, dan investasi. Pernyataan itu menempatkan hubungan antarlembaga sebagai bagian dari kemampuan Batam mengubah rencana menjadi kemajuan yang konkret.
Kolaborasi perlu melibatkan Forkopimda
Dorongan Amsakar tidak berhenti pada hubungan DPRD dan pemerintah kota. Ia juga menekankan sinergi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) untuk menjaga stabilitas pemerintahan sekaligus mempercepat pembangunan Batam. Cakupan ini penting karena tantangan daerah jarang dapat ditangani oleh satu institusi saja; koordinasi yang teratur membantu menyelaraskan peran dan mencegah agenda berjalan tanpa dukungan yang diperlukan. Amsakar hadir bersama Wakil Wali Kota Batam Li Claudia Chandra, sebagai bagian dari upaya memperkuat hubungan kerja dan komunikasi antara pemerintah daerah dengan DPRD. Namun, kehadiran para pemimpin saja belum cukup. Sinergi baru bermakna jika komunikasi diterjemahkan menjadi keputusan yang selaras, tanggung jawab yang jelas, dan program yang dapat dipantau manfaatnya oleh masyarakat.
Ukuran keberhasilan kerja sama itu seharusnya bukan banyaknya pertemuan, melainkan apakah layanan dan pembangunan terasa lebih baik bagi warga. Kolaborasi antarlembaga, menurut Amsakar, diperlukan agar program berjalan optimal dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Itu tolok ukur yang lebih kuat daripada sekadar kesepakatan di atas panggung.
Ulang tahun sebagai kesempatan untuk mengevaluasi
Amsakar berharap HUT DPRD tidak berhenti sebagai agenda seremonial. Ia mendorong momen tersebut menjadi ruang refleksi untuk melihat capaian, membenahi kekurangan, dan merumuskan langkah strategis ke depan. Sikap ini layak diapresiasi, sebab perayaan lembaga publik akan lebih berarti jika dipakai untuk menguji apakah kerja selama ini sudah menjawab kebutuhan warga. Ketua DPRD Batam Muhammad Kamaluddin juga menyampaikan terima kasih atas dukungan Forkopimda dan para pemangku kepentingan, serta berharap sinergi tetap terjaga agar DPRD dapat menjalankan tugasnya demi kepentingan masyarakat. Tantangan berikutnya ialah menjaga hubungan kerja yang harmonis tanpa mengaburkan peran masing-masing. DPRD perlu menjalankan fungsi legislasinya, sementara pemerintah kota bertanggung jawab melaksanakan kebijakan; koordinasi seharusnya memperkuat akuntabilitas, bukan menggantikannya.
Pada syukuran itu, kedua lembaga berkomitmen menyelaraskan kebijakan agar pembangunan berdampak langsung bagi warga Batam. Komitmen tersebut memberi arah, tetapi nilainya akan ditentukan oleh tindak lanjut: evaluasi yang terbuka, prioritas yang jelas, dan hasil yang dapat dirasakan masyarakat.
Dampak bagi warga menjadi ukuran akhir
Dorongan Amsakar pada HUT ke-26 DPRD Batam mengandung pesan yang sederhana tetapi penting: pembangunan membutuhkan lembaga yang mampu bekerja bersama sekaligus bertanggung jawab atas perannya. Sinergi legislatif eksekutif, dengan koordinasi Forkopimda, dapat membantu menjaga stabilitas dan membuat program lebih terarah. Namun, kerja sama tidak boleh dinilai dari keharmonisan hubungan semata. Penilai utamanya tetap dampak terhadap warga. Apakah kebijakan lebih selaras? Apakah pembangunan menjawab kebutuhan sehari-hari? Apakah kekurangan yang ditemukan dalam evaluasi benar-benar diperbaiki? Pertanyaan semacam ini perlu menyertai komitmen yang disampaikan dalam perayaan, agar pembangunan Batam tidak berhenti sebagai agenda dan janji.
Kesimpulannya, ajakan Amsakar Achmad merupakan dorongan yang tepat, tetapi baru akan terbukti berhasil ketika koordinasi antarlembaga menghasilkan kemajuan yang nyata. HUT DPRD dapat menjadi titik awal untuk memperkuat kerja bersama; warga Batam harus menjadi pihak yang paling merasakan hasilnya.
