Sinergi yang tetap menjaga jarak kritis
Kolaborasi pemerintah dan pers dalam pembangunan adalah kerja bersama untuk menyampaikan informasi yang dapat dipercaya, menerangkan kebijakan, dan mengawasi kekuasaan tanpa mengorbankan independensi jurnalistik. Itulah inti ajakan Wali Kota Batam Amsakar Achmad kepada insan pers agar bersinergi mengawal pembangunan daerah. Ia menyampaikan seruan tersebut pada pembukaan Rakernas III Pro Jurnalis Siber di Asrama Haji Batam, Rabu (4/11/2026). Pesannya tepat, tetapi perlu dibaca dengan batas yang tegas: kemitraan bukan berarti media menjadi corong pemerintah. Pers Batam dapat membantu publik memahami arah pembangunan, namun kewajiban utamanya tetap menyajikan fakta dan menguji klaim pejabat. Tanpa jarak kritis, sinergi berisiko berubah menjadi promosi; tanpa informasi yang cermat, kritik pun kehilangan daya. Kolaborasi yang sehat justru membutuhkan media independen.
Informasi produktif bukan berarti menutupi masalah
Amsakar meminta pemberitaan yang akurat, berimbang, dan bertanggung jawab untuk membangun optimisme publik sekaligus mengawal agenda pembangunan. Ia mendorong media menyajikan informasi yang memberi nilai tambah dan menjelaskan capaian serta potensi daerah secara proporsional. Namun, istilah “produktif” tidak boleh dijadikan alasan untuk menghindari persoalan atau menekan kritik yang tidak nyaman bagi pemerintah. Berita yang membangun kepercayaan bukan hanya berita tentang kemajuan, melainkan juga laporan yang mengungkap hambatan, menguji data, dan memberi ruang bagi suara masyarakat. Amsakar sendiri menegaskan kritik tetap diperlukan selama berlandaskan fakta dan kaidah jurnalistik. Itu prinsip penting: akurasi membatasi kesalahan, keseimbangan mencegah keberpihakan, sedangkan fungsi kontrol menjaga transparansi dan akuntabilitas. Ketiganya harus berjalan bersamaan agar kerja sama pemerintah dan media tidak kehilangan makna.
Capaian perlu dikawal sampai terasa manfaatnya
Dalam kesempatan itu, Amsakar memaparkan pertumbuhan ekonomi Batam sebesar 7,28 persen, dibandingkan pertumbuhan nasional 5,29 persen. Realisasi investasi hingga Semester I 2026 disebut mencapai Rp38,97 triliun, sementara tingkat kemiskinan turun dari 4,85 persen menjadi 3,81 persen. Angka-angka ini layak diberitakan, tetapi tidak seharusnya menjadi akhir cerita. Tugas pers adalah menelusuri konteks, menguji sumber data, dan mengawal apakah pertumbuhan serta investasi benar-benar berkontribusi pada kesejahteraan masyarakat. Amsakar berharap media ikut memastikan dampak tersebut nyata. Harapan itu juga menuntut pemerintah membuka informasi dan menjawab pertanyaan jurnalistik. Pembangunan Batam bukan semata deretan indikator positif; ia harus dinilai melalui hasil, pemerataan, dan pertanggungjawaban. Di sinilah kolaborasi pemerintah pers bisa memberi nilai: bukan menyepakati narasi, melainkan memastikan publik memperoleh gambaran utuh.
Rakernas harus berujung pada praktik jurnalistik yang lebih kuat
Rakernas III PJS 2026 mengusung tema “Pers Kompeten, Indonesia Paten. Pers Berintegritas, Indonesia Berkelas” dan diikuti sekitar 250 peserta dari 26 provinsi. Forum ini dibuka Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan, yang juga melantik pengurus DPP PJS periode 2026–2027. Pertemuan organisasi dan pelantikan akan berarti jika ditindaklanjuti dengan peningkatan profesionalisme serta kualitas jurnalisme siber, bukan berhenti sebagai agenda seremonial. Amsakar berharap Rakernas menghasilkan rekomendasi konkret untuk memperkuat kualitas jurnalistik. Itu sasaran yang patut diuji melalui praktik: verifikasi ketat, keberimbangan, dan keberanian mengawasi kebijakan. Zulkifli mengingatkan kebebasan berekspresi harus dijalankan dengan tanggung jawab profesional. Kebebasan dan tanggung jawab bukan dua pilihan yang saling meniadakan; keduanya menjadi landasan agar pers mampu bermitra tanpa kehilangan independensi.
Kesimpulannya, ajakan Amsakar akan bermakna jika pemerintah menghormati kritik dan pers menjaga akurasi serta keseimbangan. Pembangunan membutuhkan informasi yang mencerahkan, tetapi juga kontrol yang tegas. Sinergi terbaik bukan keseragaman suara, melainkan kerja bersama yang membuat pemerintah lebih terbuka dan masyarakat lebih memahami sekaligus mampu menilai arah pembangunan.
