Skala pencairan berbeda tajam
Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah tunjangan bagi pendidik yang memenuhi persyaratan dan ditetapkan sebagai penerima, dengan penyaluran yang dapat mencakup kelompok serta satuan pendidikan berbeda. Pada Triwulan III 2026, BRI menyalurkan Rp921,6 miliar kepada 507 ribu guru non-ASN di berbagai wilayah. Angka ini membuat pencairan TPG guru non-ASN menjadi program berskala sangat luas dibanding penyaluran bagi ustaz di satuan pendidikan pesantren. Perbandingan itu bukan berarti kedua kelompok berada dalam satu daftar penerima: jalur, lingkup penerima, dan lembaga pendidikan yang dilayani berbeda. Namun, besarnya jangkauan menunjukkan betapa pentingnya kelancaran administrasi dan akses rekening bagi guru yang menunggu tunjangan profesi guru.
Penyaluran melalui BRI berjalan atas instruksi pembayaran dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. BRI berperan sebagai bank penyalur; penetapan penerima, besaran tunjangan, dan jadwal tetap menjadi kewenangan pemerintah. Pemisahan tanggung jawab ini penting: bank mengirim dana, sedangkan kelayakan dan validasi data menentukan siapa yang berhak menerimanya. Guru non-ASN yang memenuhi syarat dan lolos validasi diminta memeriksa rekening masing-masing. Dengan demikian, pengumuman pencairan adalah kabar penting, tetapi bukan pengganti pengecekan status penerima.
Pembayaran mencakup tiga bulan
Untuk guru honorer penerima, pembayaran Triwulan III merupakan akumulasi TPG Juli, Agustus, dan September 2026. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu’ti menyebut guru menerima Rp6 juta untuk tiga bulan tersebut dan meminta penerima mengecek rekening. Nilai ini memberi gambaran praktis tentang pencairan kali ini, tetapi tidak semestinya dianggap sebagai patokan otomatis untuk semua penerima TPG: informasi yang tersedia secara khusus menerangkan pembayaran bagi guru non-ASN pada periode tersebut. Dana dikirim langsung ke rekening penerima, dengan jaringan layanan BRI yang mendukung akses di berbagai wilayah. Bagi guru, langkah paling berguna sekarang ialah memastikan rekening aktif dan data yang diajukan telah tervalidasi.
Pencairan bertahap per triwulan membuat ketepatan data dan kejelasan jadwal sama pentingnya dengan ketersediaan dana. BRI menyatakan tugasnya menjalankan pembayaran sesuai instruksi pemerintah, bukan menentukan siapa yang menerima tunjangan. Karena itu, jika dana belum tampak di rekening, penerima perlu membedakan kendala pemrosesan bank dari persoalan kelayakan atau validasi yang berada pada instansi terkait. Pengumuman ini memastikan skala pembayaran sudah besar, tetapi juga menegaskan bahwa pengalaman tiap guru bergantung pada terpenuhinya syarat dan kecocokan data.
TPG ustaz menyasar jalur pendidikan pesantren
Di jalur pendidikan keagamaan, TPG ustaz 2026 telah cair bagi 263 pendidik di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dengan total anggaran Rp6,3 miliar. Penerimanya ditetapkan melalui keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Direktorat Jenderal Pesantren dan tersebar di Aceh, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, serta sejumlah wilayah Sumatera dan Sulawesi. Ini adalah cakupan yang lebih khusus daripada pembayaran untuk ratusan ribu guru non-ASN: penerima merupakan ustaz pada satuan pendidikan pesantren tertentu, bukan seluruh pengajar pendidikan keagamaan.
Alasan dukungan ini nyata. Ustaz di SPM dan PDF mengajar dalam lingkungan pesantren, dan pendapatan mereka disebut seadanya serta jauh di bawah UMR, dengan besaran bergantung pada kemampuan yayasan atau pesantren. Karena itu, tunjangan ini memiliki arti penting bagi kesejahteraan, meski jumlah penerimanya dan total anggarannya jauh lebih kecil daripada penyaluran untuk guru non-ASN. Perbedaan skala tidak menghapus nilai kebijakan: kedua program menyentuh kelompok pendidik yang berbeda dan kebutuhan kelembagaan yang tidak sama. Menyamakan keduanya hanya dari nominal total akan menutupi konteks penerima.
Empat tahap dan harapan perluasan
Untuk ustaz SPM dan PDF, pencairan tahun ini dijadwalkan setiap triwulan sehingga berlangsung empat kali. Jumlah penerima secara umum relatif tetap, meski nama dapat berubah karena pensiun, wafat, atau mutasi. Direktorat Jenderal Pesantren juga menyatakan akan berupaya menambah jumlah penerima pada tahun mendatang, sebuah komitmen yang patut diukur dari perluasan cakupan berikutnya, bukan semata pengumuman pencairan saat ini. Sementara itu, guru non-ASN yang telah memenuhi syarat diminta mengecek rekening untuk pembayaran triwulan yang diumumkan.
Kesimpulannya, pencairan TPG memperlihatkan dua skala dan dua kelompok sasaran: Rp921,6 miliar untuk 507 ribu guru non-ASN pada Triwulan III, serta Rp6,3 miliar bagi 263 ustaz di SPM dan PDF. Program pertama menonjol karena jangkauannya yang luas; program kedua lebih terarah pada pendidikan pesantren dan menghadapi kebutuhan perluasan penerima. Pemerintah perlu menjaga ketepatan pembayaran sekaligus menindaklanjuti janji memperluas dukungan bagi ustaz. Bagi penerima, langkah segera tetap sederhana: pastikan kelayakan dan validasi data, lalu periksa rekening.






