Pencairan untuk 263 pendidik pesantren
Tunjangan Profesi Guru (TPG) adalah dukungan pemerintah bagi pendidik yang memenuhi penetapan sebagai penerima, termasuk ustaz yang mengajar pada satuan pendidikan pesantren. Pada 2026, Kementerian Agama mencairkan TPG untuk 263 ustaz di Satuan Pendidikan Muadalah (SPM) dan Pendidikan Diniyah Formal (PDF), dengan total anggaran Rp6,3 miliar. Angka ini penting bukan semata karena nilai anggarannya, melainkan karena tunjangan guru pesantren memberi pengakuan kepada pendidik yang selama ini kerap bekerja dengan dukungan terbatas. Namun, cakupan 263 penerima juga menunjukkan bahwa bantuan ini belum menjangkau seluruh ustaz yang berperan dalam pendidikan pesantren. Karena itu, pencairan tersebut patut dipandang sebagai langkah konkret, tetapi belum cukup untuk menutup kebutuhan kesejahteraan yang lebih luas.

Siapa yang menerima dan bagaimana penyalurannya?
Penerima terdiri atas ustaz pada dua jalur pendidikan: SPM dan PDF. Pendidikan Muadalah, terutama yang berbasis Salafiyah, memadukan tradisi keilmuan Islam berbasis kitab kuning dengan pendidikan formal; Muadalah Muallimin juga mengintegrasikan tema keilmuan Islam dan pengetahuan umum. Sementara itu, penerima yang disebut sebagai ustaz Diniyah Formal mengajar pada Pendidikan Diniyah Formal, satuan yang memiliki karakter tersendiri dibanding madrasah maupun sekolah umum. Penyaluran dilakukan setiap triwulan, atau empat kali dalam setahun. Jumlah penerima secara umum relatif tetap sepanjang tahap pencairan, meski beberapa nama berubah karena pensiun, wafat, atau mutasi. Penetapan 263 penerima dituangkan dalam keputusan pejabat pembuat komitmen Direktorat Jenderal Pesantren. Pola berkala ini memberi kepastian penyaluran, tetapi dukungan yang lebih luas tetap bergantung pada perluasan jumlah penerima.
Dukungan yang dibutuhkan, bukan sekadar apresiasi
Alasan tunjangan ustaz pesantren penting terlihat dari kondisi penghasilan mereka. Sebagian ustaz menerima bisyarah seadanya, bahkan jauh di bawah Upah Minimum Regional, karena besarannya menyesuaikan kemampuan keuangan yayasan atau pesantren. Dalam keadaan seperti itu, pencairan TPG dapat membantu kesejahteraan sekaligus memberi dorongan untuk meningkatkan mutu pengajaran dan pengabdian. Dampaknya tidak berhenti pada pendidik: dukungan yang memadai dan kompetensi pengajar yang lebih baik diharapkan membantu santri memperoleh pendidikan berkualitas, baik dalam ilmu agama maupun mata pelajaran umum. Meski demikian, pemerintah sendiri mengakui jumlah penerima masih terbatas. TPG karena itu sebaiknya tidak diperlakukan sebagai solusi tunggal bagi persoalan penghasilan, melainkan sebagai bagian dari upaya lebih konsisten memperkuat pendidikan pesantren dan kondisi para pengajarnya.
Direktur Jenderal Pesantren Basnang Said menyatakan, “Direktorat Jenderal Pesantren memahami sepenuhnya bahwa TPG bagi ustaz ini masih kecil. Kami terus berupaya tahun depan jumlah ustaz penerima TPG ini akan bertambah.” Pernyataan itu menempatkan langkah berikutnya dengan jelas: memperluas jangkauan, bukan hanya mempertahankan pencairan bagi kelompok penerima yang ada.
Kesimpulan: langkah awal yang perlu diperluas
Pencairan TPG 2026 senilai Rp6,3 miliar bagi 263 ustaz Muadalah dan Diniyah Formal merupakan dukungan nyata bagi pendidik pesantren. Penyaluran empat kali setahun dan sedikit peningkatan dibanding tahun sebelumnya menunjukkan perhatian yang berlanjut. Namun, dibanding kebutuhan kesejahteraan yang digambarkan, jumlah penerima masih terbatas dan sebagian penghasilan ustaz tetap bergantung pada kemampuan yayasan atau pesantren. Nilai kebijakan ini pada akhirnya akan ditentukan oleh konsistensi penyaluran dan keberhasilan menambah penerima pada tahun mendatang. TPG ustaz layak dipertahankan sebagai pengakuan atas peran pendidik, tetapi harus berkembang menjadi dukungan yang lebih merata agar kualitas pengajaran dan kesejahteraan berjalan beriringan.






