Pembelajaran darurat bencana: ketika tenda menjadi ruang kelas dan tumpuan harapan
Pembelajaran darurat bencana adalah segala bentuk pengaturan belajar sementara yang disiapkan pemerintah dan masyarakat untuk menjaga keberlanjutan pendidikan ketika sekolah, perpustakaan, dan pusat informasi rusak atau tidak aman akibat bencana alam, sehingga anak tetap memperoleh hak belajar meski berada di situasi darurat yang penuh ketidakpastian dan keterbatasan fasilitas fisik.
Gempa yang terjadi pada 15 Agustus 2026 mengguncang Flores dan merusak 253 satuan pendidikan di tujuh kabupaten. Di Nagekeo, guncangan bukan hanya merobohkan rumah, tetapi juga menghentikan seketika pusat kegiatan membaca, belajar, mengakses informasi, dan mengenal teknologi bagi anak-anak. Di tengah kekacauan itu, pertanyaan paling penting bukan hanya soal kapan bangunan selesai diperbaiki, tetapi bagaimana kelas darurat gempa bisa berdiri cepat untuk memastikan akses pendidikan bencana alam tidak terputus. Keputusan politik dan kecepatan birokrasi pada hari-hari pertama bencana menentukan apakah anak akan kembali ke buku atau tenggelam dalam putus sekolah.
Di sini, pembelajaran darurat bencana bukan urusan teknis tenda dan papan tulis. Ini adalah uji paling telanjang atas komitmen negara terhadap hak anak untuk belajar. Ketika Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat menegaskan bahwa “dalam situasi apa pun, pendidikan tidak boleh berhenti”, pernyataan itu harus dibaca sebagai janji politik yang bisa diukur di lapangan: apakah ada guru, ruang, dan bahan belajar yang tersedia, secepat mungkin, di tengah reruntuhan.
50 kelas darurat: langkah penting, tetapi baru pijakan awal
Pemerintah merespons cepat dengan menurunkan Wakil Presiden, Menko bidang pembangunan manusia, dan Wamendikdasmen untuk meninjau langsung fasilitas pendidikan yang terdampak. Dalam kunjungan itu, Kementerian Pendidikan menyiapkan 50 tenda sebagai ruang kelas darurat untuk memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung. Di atas kertas, angka ini menunjukkan keseriusan negara hadir di tengah gempa. Namun jika dibandingkan dengan 253 satuan pendidikan yang terdampak, terlihat jelas bahwa ini baru langkah awal, bukan solusi tuntas.
Atip menegaskan bahwa keselamatan warga sekolah menjadi prioritas, namun hak anak untuk belajar tidak boleh diabaikan. Kalimat ini penting, karena kerap kali pendidikan pascabencana dikorbankan dengan alasan fokus pada logistik dan hunian sementara. Penanganan pendidikan pascagempa, diakui sendiri oleh pemerintah, tidak cukup hanya dengan menyediakan tempat belajar sementara, tetapi membutuhkan pemulihan fasilitas pendidikan secara bertahap. Artinya, kelas darurat gempa harus dilihat sebagai jembatan menuju pemulihan jangka panjang, bukan tujuan akhir.
Koordinasi pemerintah pusat dan daerah disebut akan terus dilakukan agar sekolah segera pulih dan kembali berfungsi normal ketika kondisi memungkinkan. Janji ini perlu diawasi publik. Tanpa indikator jelas—berapa banyak ruang belajar permanen dipulihkan, berapa lama tenda digunakan—kelas tenda berisiko menjadi permanen terselubung. Negara tidak boleh bersembunyi di balik kata “darurat” untuk membiarkan anak belajar di ruang sementara bertahun-tahun.
Ketika perpustakaan roboh: runtuhnya ‘rumah peradaban’ anak-anak
Di Nagekeo, gempa memukul titik yang paling sunyi namun menentukan: perpustakaan daerah yang dirancang sebagai rumah peradaban dan laboratorium sumber daya manusia mengalami kerusakan parah dan diberi label merah oleh tim teknis. Bagi banyak anak, ini bukan sekadar gedung rusak. Di sinilah mereka membaca, berlatih teknologi, dan berjumpa dengan dunia yang lebih luas dari halaman rumah mereka. Ketika pintu perpustakaan dikunci, yang tertutup bukan hanya akses ke buku, tetapi juga ke masa depan.
Plt Kepala Dinas Perpustakaan menceritakan adanya anak-anak yang menangis dan bertanya, “kami baca di mana lagi?”, karena perpustakaan selama ini menjadi pusat pengetahuan, pusat informasi, dan pusat inovasi. Sejak dibangun lewat Dana Alokasi Khusus pada 2021, gedung itu dirancang sebagai hub inklusif: anak TK, SD, SMP, hingga masyarakat umum berkumpul, mengakses multimedia, mengikuti kegiatan pengembangan sumber daya manusia, dan mengenal dunia digital. Ketika bencana alam memutus akses pendidikan bencana alam seperti ini, dampaknya jauh melampaui jam pelajaran formal.
Permintaan mereka sederhana tetapi politis: mereka berharap Presiden mendukung pembangunan kembali gedung dan setidaknya menyediakan gedung darurat semi permanen agar layanan tetap berjalan. Ini menunjukkan satu hal penting: anak-anak sendiri paham bahwa rumah peradaban bukan fasilitas tambahan, tetapi kebutuhan pokok. Kebijakan pendidikan pascabencana yang hanya fokus pada bangunan sekolah, tanpa menghidupkan kembali pusat belajar seperti perpustakaan, akan menghasilkan pemulihan yang timpang—sekolah jalan, tetapi ekosistem belajar di luar kelas lumpuh.
Rumah peradaban sebagai jantung pendidikan pascabencana, bukan pelengkap
Konsep rumah peradaban yang diusung perpustakaan Nagekeo sesungguhnya menawarkan arah baru bagi pendidikan pascabencana: pemulihan tidak boleh berhenti pada kelas, tetapi harus mencakup seluruh ekosistem belajar. Di banyak bencana, pemerintah sibuk menghitung ruang kelas yang roboh, namun lupa menghitung sudut-sudut belajar lain yang tak kalah penting—perpustakaan, pusat informasi, dan ruang komunitas. Gempa di Nagekeo memperlihatkan betapa rapuhnya akses pendidikan ketika titik-titik tersebut tidak diprioritaskan dalam rencana pemulihan.
Jika pemerintah mengaku bahwa pemulihan fasilitas pendidikan akan terus dikawal bersama pemerintah daerah agar anak kembali belajar dengan aman dan nyaman, maka rumah peradaban harus masuk daftar prioritas. Pusat-pusat belajar seperti ini dapat menjadi tulang punggung pembelajaran darurat bencana: menampung kelas sementara, menyediakan akses internet, hingga ruang pemulihan psikososial bagi anak dan guru. Di sinilah tenda kelas darurat dan rumah peradaban seharusnya saling menguatkan, bukan berjalan sendiri-sendiri.
Ketika perpustakaan mampu berfungsi sebagai hub inklusi—tempat anak membaca, memakai komputer, dan masyarakat berkegiatan—ia menjelma menjadi infrastruktur sosial yang menahan risiko putus sekolah. Mengembalikan rumah peradaban berarti mengembalikan rasa normal bagi anak di tengah kekacauan. Tanpa itu, pembelajaran darurat akan sempit, sekadar memindahkan bangku ke bawah tenda, tanpa menyentuh kebutuhan kognitif, emosional, dan sosial yang lebih luas.
Kesimpulan: dari tenda ke rumah peradaban, negara perlu peta jalan yang lebih berani
Respons pemerintah menyiapkan 50 kelas darurat gempa merupakan sinyal positif bahwa negara menolak menghentikan sekolah karena bencana. Namun jika ambisi berhenti di tenda, kita akan mengulang pola lama: cepat di awal, melemah dalam pemulihan jangka panjang. Pendidikan pascabencana menuntut peta jalan yang lebih berani: menghitung kebutuhan bukan hanya berdasarkan jumlah ruang kelas, tetapi juga ekosistem rumah peradaban yang menopang belajar seumur hidup.
Langkah ke depan seharusnya mencakup beberapa hal tegas. Pertama, menjadikan akses pendidikan bencana alam sebagai indikator utama keberhasilan penanganan, setara dengan hunian dan kesehatan. Kedua, menetapkan standar waktu maksimal penggunaan tenda sebelum diganti struktur lebih layak. Ketiga, memasukkan perpustakaan dan pusat informasi sebagai komponen wajib rencana pemulihan, bukan bonus jika anggaran berlebih. Harapan anak-anak yang merindukan kembali rumah belajar mereka seharusnya cukup untuk mengingatkan bahwa negara hadir bukan hanya dengan bantuan darurat, tetapi dengan jaminan masa depan.
