Perlindungan harus menjadi bagian dari tata kelola
Safeguarding santri adalah pendekatan perlindungan anak yang mencegah risiko melalui kebijakan, budaya, prosedur, dan tanggung jawab lembaga, bukan hanya menangani kasus setelah kekerasan terjadi. Kementerian Agama menerbitkan juknis pelaksanaan transformasi tata kelola sistem perlindungan santri melalui model ini, yang dikenal sebagai Himayatu Thalabah. Panduan tersebut ditetapkan pada 2 November 2026 dan menjadi acuan nasional melalui Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026. Arah kebijakannya patut disambut: keamanan santri tidak boleh bergantung pada keberanian korban untuk mengadu atau pada reaksi pengelola setelah masalah mencuat. Perlindungan yang efektif perlu tertanam dalam cara pesantren bekerja sehari-hari. Dengan begitu, tanggung jawab menjaga anak berada pada orang dewasa dan institusi, bukan dibebankan kepada santri.
Direktur Jenderal Pesantren Kemenag Basnang Said menyebut juknis ini sebagai panduan bagi pengasuh hingga pengurus dalam memperkuat tata kelola perlindungan santri. Pesantren memiliki pola pendidikan berasrama dengan interaksi intensif antara santri, kiai, ustadz, dan musyrif selama dua puluh empat jam. Kedekatan itu dapat mendukung pembentukan akhlak, kemandirian, dan kedisiplinan, tetapi juga membuat pengelolaan risiko menjadi penting, terutama karena banyak santri masih anak-anak. Mengakui kerentanan ini bukan berarti meragukan pesantren; sebaliknya, hal itu memberi dasar untuk menjaga kepercayaan keluarga melalui aturan yang jelas dan perlindungan yang konsisten.
Dari respons kasus menuju pencegahan sehari-hari
Perubahan paling penting dalam juknis pesantren ini adalah pergeseran dari pola reaktif menuju pencegahan yang berlangsung terus-menerus. Sistem perlindungan tidak cukup aktif ketika laporan masuk. Pesantren perlu mengenali risiko lebih dini, menutup celah dalam kebijakan, dan membangun budaya yang membuat perilaku tidak aman dapat dikenali serta dihentikan. Panduan ini mencakup pengenalan pola grooming, perundungan, dan kekerasan seksual, termasuk tanda-tanda awal yang perlu diperhatikan oleh para pendidik dan pengelola. Pendekatan tersebut lebih masuk akal daripada mengandalkan penanganan sesudah korban terdampak, sebab pencegahan memberi kesempatan bagi lembaga untuk bertindak sebelum risiko berkembang menjadi kasus.
Kemenag juga mengarahkan pesantren menyusun kebijakan perlindungan santri, kode etik perilaku, serta prosedur rekrutmen pengajar yang aman. Juknis mengatur mekanisme pelaporan yang mudah diakses dan menjaga kerahasiaan, disertai panduan penanganan yang cepat, tepat, serta mengutamakan kepentingan terbaik anak. Kerangka ini penting karena santri perlu mengetahui ke mana harus mencari bantuan tanpa takut identitas atau laporannya tersebar. Namun, keberadaan aturan saja belum menjamin keamanan. Pengurus harus memastikan prosedur dipahami, dipercaya, dan dijalankan oleh seluruh orang dewasa yang berinteraksi dengan santri.
Peran pengurus menentukan apakah panduan bekerja
Tugas pengurus bukan berhenti pada membaca juknis. Mereka perlu menerjemahkan prinsip safeguarding menjadi kebiasaan lembaga: menjelaskan kode etik kepada pendidik dan tenaga kependidikan, menerapkan rekrutmen aman, menyediakan saluran aduan rahasia, serta memastikan setiap laporan diteruskan dengan tepat. Pengasuh dan pengurus juga perlu memahami faktor risiko dan tanda awal kekerasan agar perlindungan tidak bergantung pada satu petugas atau muncul hanya ketika ada perhatian publik. Inilah ujian sesungguhnya bagi Himayatu Thalabah: apakah panduan nasional dapat hidup dalam keputusan sehari-hari, bukan sekadar tersimpan sebagai dokumen.
Tanggung jawab kelembagaan juga meluas hingga penanganan dan pemulihan. Juknis mengarahkan pesantren menyediakan layanan pemulihan bagi korban dan memperbaiki lingkungan setelah kasus, sekaligus membangun pemantauan, evaluasi, serta pelaporan berjenjang. Dengan mekanisme itu, lembaga dapat menilai apakah aturan berjalan dan apakah tindak lanjut benar-benar melindungi anak. Kesimpulannya, penerbitan juknis merupakan langkah penting, tetapi nilainya ditentukan oleh pelaksanaan. Pesantren yang menjadikan keselamatan bagian dari tata kelola akan lebih siap mencegah kekerasan, mendengar santri yang bersuara, dan menjaga kepercayaan keluarga.






