Lebih dari peringatan seremonial
Pesantren adalah lembaga pendidikan Islam yang tidak hanya mengajarkan agama, tetapi juga membentuk karakter, merawat tradisi keislaman, dan ikut membangun kehidupan masyarakat. Definisi yang lebih luas ini penting agar dukungan negara tidak berhenti pada pengakuan simbolis. Pada Hari Santri Nasional 2026, anggota Komisi VIII DPR RI Hetifah Sjaifudian menegaskan bahwa peran pesantren melampaui ruang belajar agama dan mencakup kontribusi sosial yang perlu diperkuat melalui kebijakan nyata. Peringatan Hari Santri menjadi momentum untuk menguji apakah penghargaan kepada santri diterjemahkan menjadi pendidikan berkualitas, dukungan bagi pengasuh, dan peluang pesantren berkontribusi dalam pembangunan. Tanpa tindak lanjut, seremoni tahunan berisiko menjadi pengganti kemajuan, bukan pendorongnya.
Ditjen Pesantren harus menghasilkan layanan nyata
DPR mendorong pembentukan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pesantren di Kementerian Agama sebagai bagian dari penguatan kelembagaan. Anggota Komisi VIII DPR RI Maman Imanul Haq menyampaikan dorongan itu di Jakarta pada 24 Oktober 2026, dengan harapan direktorat khusus memperbaiki pelayanan, pemerataan anggaran, kesejahteraan pendidik, keamanan santri, dan kemandirian ekonomi pesantren. Usulan ini meneruskan perjalanan yang telah melewati penguatan regulasi melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren, perjuangan pendanaan, serta kebutuhan akan struktur negara yang lebih kuat. Namun, nama dan struktur baru bukan ukuran keberhasilan. Nilainya akan terlihat jika pesantren lebih mudah mengurus administrasi dan pendataan serta memperoleh bantuan untuk memperbaiki bangunan, sanitasi, dan layanan kesehatan.
Maman menyebut anggaran Ditjen Pesantren mulai dari Rp4,2 triliun dan diharapkan meningkat hingga lebih dari Rp5 triliun. Angka itu perlu disertai validasi data agar dukungan sampai kepada pesantren yang aktif dan membutuhkan, bukan lembaga yang hanya mencatut identitas. Pemerintah juga perlu memastikan bantuan sarana dan prasarana, peningkatan mutu pendidikan, pengembangan kapasitas pengasuh dan tenaga pendidik, serta penguatan kemandirian ekonomi menjangkau lembaga yang tepat. Tanpa penyaluran yang transparan dan berlandaskan kebutuhan, anggaran besar berisiko gagal memperbaiki kehidupan santri.
Pemberdayaan harus berjalan bersama perlindungan
Memperluas peran pesantren juga berarti mengakui fungsi pendidikan, dakwah, dan pemberdayaan masyarakat sebagai satu kesatuan. Hetifah menilai Ditjen Pesantren dapat membuat kebijakan dan dukungan pemerintah lebih terarah di ketiga bidang tersebut. Karena itu, penguatan tidak semestinya hanya diukur dari kapasitas lembaga, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan santri dan lingkungan sekitar. Kemandirian ekonomi dapat membantu pesantren bertahan, sementara dukungan bagi pendidik dan pengasuh menjaga mutu pembelajaran serta pengasuhan.
Perluasan misi itu harus diimbangi perlindungan yang tegas. Undang-Undang Pesantren mengatur kenyamanan, kebersihan, kesehatan, dan keamanan pondok atau asrama; pencegahan serta penanganan kekerasan juga perlu diperkuat agar santri dapat belajar dan tinggal dengan aman. Fasilitas dasar yang layak dan mekanisme penanganan pelanggaran bukan pelengkap, melainkan syarat agar pesantren menjalankan perannya dengan bermartabat. Pada akhirnya, Hari Santri Nasional hanya menjadi momentum penguatan pesantren bila pembentukan Ditjen Pesantren menghasilkan layanan yang adil, pendanaan yang tepat sasaran, dan perlindungan nyata bagi santri. Ukuran keberhasilannya bukan seremoni atau struktur baru, melainkan perubahan yang dirasakan pesantren dan masyarakat.
