Creative financing daerah: jawaban atas ruang fiskal yang menyempit
Creative financing daerah adalah pendekatan pembiayaan pembangunan yang memadukan sumber dana non-APBD, kemitraan publik-swasta, dan inovasi keuangan lain untuk memperluas ruang fiskal tanpa melanggar aturan dan tetap mengutamakan manfaat bagi masyarakat. Di tengah keterbatasan anggaran, Pemerintah Kota Jambi memilih tidak mengeluh, tetapi membuka kerja sama antardaerah dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai strategi mempercepat pembangunan. Langkah ini dikukuhkan lewat penandatanganan Kesepakatan Bersama di Balai Kota Jakarta pada Senin, 31 Agustus 2026, yang ditandatangani langsung Wali Kota Jambi Maulana dan Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung. Inilah sinyal penting: ketika ruang fiskal menyempit, kolaborasi pembiayaan lokal dan pertukaran pengalaman menjadi lebih rasional daripada ngotot mengandalkan APBD yang jelas-jelas terbatas.
Dari MoU ke praktik: ICT, BUMD, dan kolaborasi pembiayaan lokal
MoU Jambi–Jakarta bukan daftar keinginan abstrak; ia memetakan tiga arena kerja nyata: pengembangan ICT, penguatan BUMD, dan creative financing. Inilah bentuk kerja sama antardaerah yang seharusnya: tematik, fokus, dan berorientasi implementasi. Di sisi ICT, Jambi mendapat akses pembelajaran atas pengalaman Jakarta mengembangkan ekosistem layanan digital, termasuk integrasi layanan publik. Di sisi BUMD, kota ini mengakui bahwa perusahaan daerahnya masih muda dan perlu belajar manajemen, tata kelola, hingga inovasi bisnis dari BUMD Jakarta seperti PT Food Station Tjipinang Jaya, Perumda Sarana Jaya, dan Perumda Dharma Jaya. Hal yang sering diabaikan adalah dimensi pembiayaan: creative financing daerah di sini bukan jargon, melainkan upaya sadar membangun mekanisme kolaborasi pembiayaan lokal agar pembangunan tidak tersandera siklus APBD tahunan.
Transformasi digital kota: JAKI sebagai contoh, adaptasi sebagai kunci
Transformasi digital kota tidak lahir dari nol; ia butuh referensi, dan di titik ini Jakarta menawarkan JAKI, platform layanan publik terintegrasi yang menghubungkan berbagai layanan Pemprov DKI dalam satu pintu. Pemprov DKI membuka ruang lebar bagi Kota Jambi untuk mempelajari JAKI sebagai rujukan penguatan pelayanan publik berbasis digital. Ini penting karena banyak kota terpaku pada mantra ‘smart city’ tanpa peta jalan yang jelas. Gubernur Pramono Anung menegaskan kesiapan Jakarta berbagi pengalaman pengembangan layanan digital, sementara Jambi menempatkan diri sebagai kota yang mau belajar, bukan sekadar menyalin. Transformasi digital kota hanya akan bermakna bila adaptif: Jambi perlu mengambil prinsip—integrasi, kemudahan akses, transparansi—lalu menyesuaikannya dengan skala, kapasitas SDM, dan kebutuhan warganya sendiri, bukan memaksakan replika Jakarta.
BUMD sebagai mesin, creative financing sebagai bahan bakar
Maulana terang-terangan mengakui BUMD Kota Jambi “masih baru” dan karena itu butuh pendampingan. Kejujuran ini patut diapresiasi karena BUMD sering diperlakukan sekadar sebagai perpanjangan birokrasi, bukan entitas bisnis yang harus profesional dan berkontribusi pada pembangunan. Melalui kerja sama ini, BUMD Jambi tidak dibiarkan belajar sendirian: mereka difasilitasi untuk berguru pada BUMD Jakarta yang lebih berpengalaman, baik di sektor pangan, properti, maupun pelayanan publik. Di sisi lain, creative financing menjadi bahan bakar yang membuka ruang fiskal baru—pembiayaan infrastruktur dan pengembangan potensi daerah tidak lagi bergantung penuh pada APBD. “Creative financing menjadi cara baru bagi pemerintah daerah mempunyai ruang untuk membangun daerahnya masing-masing,” kata Pramono Anung. Pesannya jelas: tanpa mesin BUMD yang sehat dan skema pembiayaan kreatif, jargon kemandirian daerah tetap tinggal slogan.
Dampak ke warga dan arah ke depan: dari seremoni ke perubahan nyata
Kerja sama ini pada akhirnya akan diukur dari apa yang dirasakan warga: layanan publik yang lebih mudah diakses, infrastruktur yang membaik, hingga respon kebencanaan yang lebih sigap. MoU juga mencakup peningkatan kapasitas pemadam kebakaran dan penyelamatan, dengan personel Jambi rutin mengikuti pelatihan bersama tim DKI Jakarta. Jika digarap serius, kolaborasi ini bisa mengurangi kesenjangan kapasitas antarkota, tidak hanya di bidang teknologi, tetapi juga kesiapsiagaan darurat. Pemkot Jambi menargetkan lahirnya inovasi tata kelola, transformasi digital, dan skema pembiayaan yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat serta mempercepat pembangunan kota yang inovatif, mandiri, dan berkelanjutan. Tantangan ke depan adalah memastikan kerja sama ini tidak berhenti di penandatanganan dan kunjungan balasan, melainkan berujung pada praktik baik yang terukur, transparan, dan dapat direplikasi oleh daerah lain.
