Desakan status nasional bukan perkara simbol
Kebakaran hutan dan lahan adalah bencana ketika api meluas, mengganggu kesehatan dan keselamatan warga, serta menuntut koordinasi lintas wilayah yang melampaui kemampuan penanganan setempat. Pada 27 Oktober 2026, Anggota Komisi IV DPR RI Daniel Johan mendesak pemerintah mempertimbangkan penetapan karhutla sebagai bencana nasional, sementara pakar hukum Hikmahanto Juwana mengingatkan Presiden agar tidak menunggu negara tetangga menuntut akibat asap. Desakan itu berangkat dari keadaan yang tak masuk akal diperlakukan sebagai rangkaian kebakaran lokal yang terpisah: cakupannya disebut melintasi provinsi dan pulau, bahkan dampaknya terasa di negara lain. Johan menilai indikator bencana nasional—jumlah korban, luas wilayah, dan kerugian—telah terpenuhi; ia menyebut perkiraan kerugian ekonomi mencapai ratusan triliun rupiah, meski angka tersebut masih perlu diverifikasi. Dengan kebakaran berlangsung hampir empat bulan, tuntutan agar bencana nasional karhutla dipertimbangkan bukan sekadar tekanan politik, melainkan ujian apakah kebijakan mengikuti skala dampak.
Status perlu berpijak pada dampak dan kebutuhan lapangan
Argumen untuk menaikkan status tidak berhenti pada luas kebakaran. Johan menyebut korban, sebaran wilayah, dan kerugian sebagai indikator yang relevan, serta mengatakan masyarakat meminta penetapan status nasional karena banyak korban terdampak di berbagai kawasan. Putusan Mahkamah Konstitusi pada Agustus 2026, menurut bahan yang tersedia, memperjelas bahwa penetapan harus bertumpu pada sekurang-kurangnya tiga indikator, dengan jumlah korban sebagai indikator utama. Itu membuat pemerintah perlu membuka dasar penilaiannya: data korban, cakupan dampak, dan ukuran kerugian harus dapat diperiksa, bukan hanya dipakai untuk membenarkan keputusan yang sudah diambil. Status bencana nasional dapat memusatkan penanganan, tetapi nilai kebijakannya terletak pada hasil konkret. Warga membutuhkan udara bersih, perlindungan kesehatan, keselamatan, dan pemulihan wilayah—bukan label yang tidak mengubah kecepatan bantuan. Jika indikator telah terpenuhi, menunda keputusan tanpa penjelasan yang transparan akan memperlebar jarak antara pengalaman warga dan respons negara.
Api harus dipadamkan sambil warga dilindungi
Perdebatan status tidak boleh mengambil alih tugas paling mendesak: pemadaman kebakaran hutan dan perlindungan masyarakat. Hikmahanto menegaskan bahwa api harus dipadamkan secepat mungkin, bukan semata-mata untuk meredakan keluhan negara tetangga, tetapi karena pemerintah bertanggung jawab atas kesehatan dan keselamatan warga di wilayah terdampak. Masyarakat di Sumatra dan Kalimantan, menurutnya, memerlukan penyelesaian agar dapat kembali menghirup udara bersih. Fokus ini penting sebab keputusan administratif yang diperdebatkan berhari-hari tidak dengan sendirinya memadamkan titik api atau mengurangi paparan asap. Indonesia telah meratifikasi Perjanjian ASEAN tentang Pencemaran Asap Lintas Batas melalui Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014. Kerja sama regional dapat membuka peluang bantuan pemadaman, tetapi keterlibatan negara lain harus mengikuti ketentuan perjanjian dan memperoleh persetujuan Indonesia. Pemerintah perlu menangani krisis di lapangan sekarang, sembari memenuhi kewajiban regional dan menjelaskan keputusan status secara terbuka.
Tim independen dibutuhkan untuk menghentikan pola berulang
Pemadaman darurat tidak menjawab pertanyaan yang paling menentukan: mengapa karhutla terus berulang? Penanganannya melibatkan kementerian, BNPB, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, serta perusahaan pemegang izin lahan; tanpa pembagian tanggung jawab dan koordinasi yang jelas, negara berisiko terus bereaksi setelah api membesar. Karena itu, Presiden perlu mempertimbangkan tim independen karhutla yang bersifat ad hoc, bukan sebagai pengganti kementerian atau pengambil alih tugas BNPB, melainkan sebagai pemberi diagnosis objektif dan rekomendasi yang tidak terjebak rutinitas birokrasi. Anggotanya perlu kredibel dan ahli dalam kehutanan, gambut, lingkungan hidup, tata kelola, kebencanaan, serta penegakan hukum, dengan akses data dan mandat yang jelas. Tim harus memeriksa penyebab kebakaran berulang, kebijakan pencegahan, dan hambatan koordinasi. Rekomendasinya perlu memiliki tenggat pelaksanaan dan mekanisme pemantauan. Pada akhirnya, status nasional layak dinilai berdasarkan kemampuannya mempercepat perlindungan warga dan mengubah pencegahan; tanpa tindak lanjut terukur, penetapan status hanya menjadi pengumuman.
