Bantuan harus berujung pada kesiapsiagaan
Bantuan karhutla adalah dukungan anggaran dan peralatan bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pencegahan serta penanganan kebakaran hutan dan lahan, yang manfaatnya bergantung pada penggunaan tepat sasaran dan pertanggungjawaban terbuka. Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru meminta 10 daerah penerima bantuan tahap II memakai alokasi secara tepat sasaran, tepat guna, dan akuntabel. Permintaan ini seharusnya menjadi ukuran utama keberhasilan program, bukan sekadar cepatnya dana disalurkan atau kendaraan diserahkan. Tahap II mengalokasikan total Rp 100 miliar, dengan Rp 10 miliar untuk masing-masing pemerintah daerah penerima. Besarnya anggaran karhutla menuntut pemerintah daerah menjelaskan kebutuhan yang diprioritaskan, hasil yang dicapai, serta cara penggunaan dana. Tanpa keterbukaan semacam itu, bantuan yang dimaksudkan untuk melindungi warga berisiko berhenti sebagai pencatatan belanja, bukan peningkatan kesiapan menghadapi api.
Kendaraan menjawab kebutuhan di lapangan
Di Palembang, Herman Deru menyerahkan bantuan kendaraan operasional pada Kamis, 22 Oktober 2026, melalui skema pinjam pakai. Paketnya terdiri atas tiga unit truk dan dua kendaraan roda tiga atau motor bak untuk mendukung evakuasi, menangani dampak kebakaran, dan menunjang mobilitas petugas. Penyaluran dipercepat karena sejumlah titik panas berada dekat kawasan permukiman. Bagi warga, arti bantuan ini bersifat langsung: kendaraan diharapkan membantu evakuasi, pengangkutan material berbahaya setelah kebakaran, serta penanganan kebakaran di tempat pembuangan akhir. Truk pemadam karhutla dan motor bak dapat memperluas kemampuan petugas, tetapi manfaatnya bergantung pada kesiapan pengemudi, pemeliharaan, serta penempatan sesuai tingkat risiko. Dukungan operasional ini penting, tetapi jangan disamakan dengan pengawasan tata kelola. Kendaraan membantu kerja di lapangan; kendaraan tidak membuktikan bahwa anggaran telah dikelola secara benar.
Pengawasan harus mengawal penggunaan dana
Deru menyatakan BPKP akan mengawal bantuan dan berharap aparat penegak hukum turut mencegah penyalahgunaan. Pengawasan BPKP dan aparat hukum menyasar tata kelola anggaran, berbeda dari fungsi kendaraan dan petugas yang menangani keadaan darurat. Pemisahan ini penting: keberadaan truk di lokasi kebakaran tidak cukup untuk menunjukkan bahwa dana dibelanjakan sesuai tujuan. Pengawasan perlu menguji hubungan antara kebutuhan daerah, keputusan penggunaan dana, dan hasil yang bisa diperiksa. Tahap pertama bantuan juga menyalurkan total Rp 100 miliar pada September kepada lima pemerintah daerah, sehingga akuntabilitas seharusnya konsisten pada seluruh tahap, bukan hanya pada penerima terbaru. Pemerintah daerah perlu menyampaikan laporan yang jelas dan dapat ditelusuri. Jika pengawalan hanya disebut sebagai janji, warga tak punya dasar untuk menilai apakah bantuan memperkuat perlindungan atau sekadar menambah aset dan angka belanja.
Perluasan bantuan harus disertai bukti hasil
Tiga daerah—Muratara, Lubuklinggau, dan Pagar Alam—belum menerima bantuan tahap II dan masih dalam proses pengusulan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni. Pengusulan itu membuka peluang pemerataan, tetapi keputusan berikutnya semestinya tetap bertumpu pada kebutuhan dan kesiapan tiap daerah. Di Palembang, truk juga disebut dapat membantu pengangkutan sampah menuju fasilitas pengolahan sampah menjadi energi listrik, meski prioritasnya tetap untuk karhutla dan kebakaran; Deru mengatakan laporan resmi dari PLN mengenai produksi fasilitas itu akan diminta. Tindak lanjut seperti laporan tersebut memperlihatkan mengapa klaim hasil perlu didukung bukti, bukan hanya informasi awal. Pada akhirnya, kendaraan memberi petugas sarana untuk merespons, sedangkan pengawasan memastikan bantuan digunakan sebagaimana mestinya. Keduanya harus berjalan beriringan: tanpa sarana, respons melemah; tanpa akuntabilitas, kepercayaan publik ikut terbakar.
