Perubahan status harus diikuti kepastian penghasilan
PPPK paruh waktu adalah pegawai aparatur sipil negara yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja dan menerima upah sesuai ketersediaan anggaran instansi pemerintah. Pemerintah merencanakan pengalihan 242.482 guru dari status paruh waktu menjadi guru PPPK penuh waktu mulai 1 Januari 2027, tanpa seleksi ulang. Ini langkah penting untuk memberi kepastian kerja, tetapi status baru hanya akan berarti bagi guru jika proses administrasi dan pembayaran berjalan jelas. Pemerintah dan DPR menyepakati Rp23 triliun dalam RAPBN 2027 untuk kebutuhan gaji atau honorarium PPPK daerah. Dukungan pusat itu dapat mengurangi tekanan belanja pegawai dalam APBD, terutama pada sektor pendidikan dan kesehatan. Namun, angka besar bukan jawaban untuk semua persoalan: pemerintah masih perlu memastikan siapa yang membayar, bagaimana perpindahan administrasi dilakukan, dan kapan penghasilan baru mulai diterima.
Anggaran pusat bukan jaminan kenaikan gaji
Pembahasan gaji PPPK 2027 perlu memisahkan dua hal: sumber pembiayaan dan besaran penghasilan. Alokasi Rp23 triliun ditujukan untuk mendukung gaji atau honorarium PPPK di daerah, tetapi pengalihan beban ke APBN tidak otomatis mengubah gaji pokok atau menjamin kenaikan bagi setiap pegawai. Ketentuan penghasilan tetap harus mengikuti aturan yang berlaku. Pembedaan ini penting agar guru tidak menyamakan perubahan status dengan kenaikan gaji yang sudah ditetapkan. Bagi pemerintah daerah, anggaran PPPK daerah dari pusat berpotensi memberi ruang fiskal lebih lega untuk layanan publik dan pembangunan. Meski demikian, pemerintah perlu merinci mekanisme pencairan serta tanggung jawab administrasi sebelum tanggal peralihan. Tanpa penjelasan itu, pegawai dan pemda berisiko menghadapi masa transisi dengan harapan yang berbeda tentang siapa yang mengurus kontrak dan pembayaran.
Kalsel bersiap, tetapi masih menunggu aturan resmi
Kalimantan Selatan memperlihatkan skala pekerjaan yang harus ditangani daerah: Pemprov Kalsel menyiapkan perubahan status bagi 6.322 PPPK paruh waktu. Mereka baru mendapat perpanjangan kontrak hingga satu tahun, sementara pengalihan status masih menunggu regulasi resmi. Kalsel juga telah melakukan sosialisasi agar pegawai memperoleh informasi mengenai perkembangan rencana tersebut. Langkah komunikasi ini patut diteruskan, sebab perubahan bagi ribuan orang menuntut kepastian dokumen, jadwal, dan jalur pengaduan. Perbandingannya dengan Tuban menunjukkan bahwa kesiapan tidak cukup diukur dari jumlah pegawai yang masuk daftar. Kesiapan juga berarti pemerintah daerah mampu menjelaskan dampaknya terhadap anggaran dan memberi pegawai informasi yang dapat dipercaya. Tanpa petunjuk teknis, bahkan daerah yang sudah mengidentifikasi pegawainya belum bisa memastikan bagaimana transisi akan berlangsung.
Tuban menunggu petunjuk, pemerintah harus menutup celah
Di Tuban, pemerintah daerah menyatakan belum menerima aturan turunan atau petunjuk teknis mengenai pengangkatan penuh waktu dan penggajian. Pemkab menghadapi risiko jika tambahan beban tetap jatuh ke APBD, terutama karena ruang fiskal menyempit setelah pemangkasan dana transfer ke daerah dan rancangan APBD 2027 menunggu pengesahan. Sikap menunggu aturan resmi dapat dimengerti, tetapi ketidakjelasan yang berlarut-larut akan menyulitkan perencanaan anggaran sekaligus membuat pegawai cemas. Pemerintah menargetkan peralihan dimulai otomatis pada 1 Januari 2027, sementara penataan guru PPPK menuju pegawai pemerintah pusat direncanakan bertahap pada 2027–2029. Guru PPPK penuh waktu yang memenuhi persyaratan administrasi juga dapat mengikuti seleksi untuk menjadi guru PNS, tetapi kesempatan itu bukan pengangkatan otomatis. Kesimpulannya, dukungan pusat membuka peluang, namun keberhasilan kebijakan bergantung pada petunjuk pelaksanaan yang cepat, pembagian pembiayaan yang terang, dan kesiapan daerah yang nyata.
