Swasembada Pangan Dimulai dari Cara Kita Mengelola Lahan
Swasembada pangan melalui optimasi lahan pertanian adalah strategi terpadu yang menggabungkan perlindungan sawah, peningkatan produktivitas, dan pendampingan petani untuk memaksimalkan frekuensi tanam-panen di berbagai ekosistem, mulai dari persawahan irigasi hingga lahan kering seperti padi gogo, sehingga pasokan pangan tetap terjaga stabil dan berkelanjutan meski tekanan alih fungsi lahan dan perubahan iklim terus meningkat. Di balik jargon teknis, inti gerakan ini sederhana: jangan biarkan sejengkal tanah subur menganggur. Dari Sabang sampai Sumbawa, pemerintah daerah mulai membaca pesan itu dengan serius. Mereka tidak menunggu krisis beras, melainkan mengubah cara mengelola lahan sekarang, ketika indikator nasional swasembada pangan sedang berada di titik yang relatif aman. Pertanyaannya, apakah langkah-langkah regional ini cukup agresif untuk mengimbangi laju perubahan di lapangan?
Padi Gogo Sabang: Menjawab Keterbatasan Sawah dengan Lahan Kering
Sabang memilih jalur yang tidak lazim: mengandalkan padi gogo untuk menutup celah ketahanan pangan lokal. Pemerintah kota menargetkan pengembangan padi gogo seluas 40 hektare pada 2026, dengan realisasi sekitar delapan hektare sejauh ini. Pilihan ini bukan eksperimen iseng, melainkan respon langsung terhadap keterbatasan lahan persawahan yang membuat model produksi pangan konvensional sulit dikembangkan. Padi gogo Sabang menjadi simbol bahwa swasembada pangan tidak harus bergantung pada sawah beririgasi. Kuncinya ada pada pendampingan petani: wali kota meminta dinas terkait memperkuat bimbingan budidaya dan perawatan tanaman agar padi gogo benar-benar produktif, bukan sekadar proyek percontohan. Di Gampong Batee Shoek, penanaman varietas Infago 13 Fortis di lahan sekitar 3.000 meter persegi menunjukkan bahwa lahan kering yang selama ini dianggap pinggiran bisa diangkat menjadi tulang punggung produksi pangan lokal.
Program Oplah 2026 Sumbawa: Menggandakan Musim Tanam, Menggandakan Harapan
Jika Sabang bermain di lahan kering, Sumbawa memilih menyerang masalah dari sisi air. Program Oplah 2026 dirancang untuk mengubah lahan yang hanya mampu satu kali musim tanam menjadi dua bahkan tiga kali tanam per tahun, melalui optimasi pengelolaan air dan perbaikan infrastruktur pendukung. Kepala dinas pertanian menegaskan, tujuan utama program Oplah 2026 adalah meningkatkan produktivitas lahan pertanian agar mampu menghasilkan lebih banyak dibandingkan sebelumnya, sekaligus mendukung ketahanan serta swasembada pangan nasional. Skala program ini tidak kecil: 897,5 hektare di 14 kecamatan dan 33 desa, melibatkan 52 kelompok tani dengan dukungan anggaran pusat sekitar Rp4,128 miliar. Fokusnya jelas, membangun irigasi perpipaan, sistem perpompaan, kantong air, cekdam, dan jaringan irigasi agar petani tidak lagi bergantung pada hujan musiman. Dengan survei teknis sudah rampung dan pembangunan fisik ditargetkan mulai minggu pertama November serta selesai paling lambat 31 Desember, Sumbawa mengirim pesan tegas: optimasi lahan pertanian bukan wacana, melainkan proyek dengan tenggat waktu.
LP2B 6,45 Juta Hektare: Fondasi Nasional bagi Gerakan Daerah
Upaya Sabang dan Sumbawa berdiri di atas fondasi kebijakan yang lebih besar: penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) seluas 6,45 juta hektare atau 87,93 persen dari total lahan baku sawah hingga pertengahan Oktober. Angka ini sudah melampaui target RPJMN 2025–2029 yang mensyaratkan minimal 87 persen lahan baku sawah dipertahankan sebagai LP2B paling lambat 2029. Direktur jenderal tata ruang menjelaskan, kebijakan LP2B adalah bagian dari upaya menjaga keberlanjutan lahan pertanian untuk mendukung swasembada pangan nasional. Artinya, ketika daerah berinovasi dengan padi gogo atau program Oplah 2026, mereka tidak berjalan sendirian; ada payung perlindungan lahan yang mengurangi risiko sawah berubah fungsi menjadi kawasan non-pertanian. Integrasi rencana detail tata ruang dengan sistem perizinan berusaha juga memberi kepastian bagi investasi dan pembangunan, sehingga ekspansi infrastruktur pertanian tidak tersandung konflik tata ruang. Namun, perlindungan lahan tanpa peningkatan frekuensi tanam dan produktivitas hanya akan menghasilkan sawah yang aman di atas kertas, bukan stok pangan yang nyata.
Pendampingan Petani dan Frekuensi Tanam: Titik Kritis Strategi Regional
Benang merah dari Sabang, Sumbawa, hingga kebijakan LP2B adalah satu: petani tidak boleh dibiarkan berjalan sendiri. Di Sabang, wali kota menekankan pentingnya pendampingan intensif dalam teknik budidaya dan perawatan padi gogo, disertai bantuan benih, pupuk, alat pertanian, dan sarana produksi lain agar lahan subur yang belum dimanfaatkan bisa menjadi area pertanian produktif. Di Sumbawa, dinas pertanian mendorong petani memaksimalkan lahan yang sebelumnya hanya mendukung satu kali musim tanam, dengan target peningkatan frekuensi tanam dan panen melalui perbaikan tata air. Sementara di tingkat nasional, LP2B memastikan sawah tetap digunakan sesuai peruntukannya dan mendukung keberlangsungan produksi pangan. Jika ketiga lapisan ini saling menguatkan—perlindungan lahan, optimasi lahan pertanian, dan pendampingan petani—maka swasembada pangan bukan lagi slogan, melainkan hasil logis dari serangkaian keputusan berani. Tantangannya sekarang adalah konsistensi: apakah pendampingan dan infrastruktur akan tetap mengalir setelah target hektare tercapai?
