Perubahan jadwal bukan sekadar memindahkan hari libur
Lima hari sekolah adalah pola belajar yang memadatkan kegiatan sekolah dari enam hari menjadi lima hari, sehingga siswa menjalani waktu belajar lebih panjang pada hari masuk. Di Trenggalek, Dinas Pendidikan tengah mengkaji pilihan ini sebagai full day school untuk jenjang PAUD, TK, SD, hingga SMP, dengan penguatan karakter sebagai salah satu pertimbangan. Kepala Dinas Pendidikan Agus Dwi Karyanto menyatakan konsep awal kajian telah diselesaikan pada pekan ini, tetapi analisis masih akan diperluas sebelum hasilnya disampaikan kepada Bupati untuk menentukan kebijakan. Perdebatan ini tepat muncul sebelum keputusan dibuat: perubahan hari efektif belajar tidak otomatis memperbaiki mutu pendidikan. Jika persoalannya terletak pada metode pembelajaran atau pengelolaan sekolah, mengubah kalender bisa menjadi solusi yang salah sasaran. Pemerintah perlu membuktikan manfaatnya, bukan berasumsi bahwa hari sekolah yang lebih padat pasti menghasilkan karakter yang lebih kuat.
Keberatan berpusat pada ruang bagi pendidikan pesantren
Penolakan bukan semata soal kenyamanan jadwal. Ketua LP Ma’arif NU Trenggalek, Mohib Asrori, meminta pemerintah membuka dialog dengan seluruh pemangku kepentingan sebelum kebijakan diputuskan. Ia menilai pola lima hari berpotensi mengganggu kegiatan pesantren, madrasah diniyah (Madin), dan taman pendidikan Al-Qur’an (TPQ), serta menyayangkan kajian yang tidak melibatkan lembaga pendidikan swasta secara menyeluruh. Kekhawatiran itu layak dianggap sebagai persoalan inti, bukan catatan pinggir: pendidikan pesantren dan lembaga keagamaan berjalan dalam ritme yang berbeda dari sekolah formal, tetapi sama-sama menjadi bagian dari keseharian anak. Jadwal yang membuat siswa pulang lebih lelah dapat mengurangi waktu dan tenaga untuk belajar agama. Madin juga memberi ruang bagi anak berinteraksi dengan teman sebaya di lingkungan tempat tinggalnya. Kebijakan yang mengabaikan hubungan ini berisiko merusak keseimbangan pendidikan umum dan keagamaan.
DPRD meminta wacana diurungkan, bukan dipaksakan
Komisi IV DPRD Trenggalek secara tegas meminta wacana sekolah lima hari atau full day school diurungkan setelah membahas perubahan jadwal bersama Dinas Pendidikan. Ketua Komisi IV Sukarodin menyebut adanya aspirasi masyarakat yang menolak dan berencana menyampaikan rekomendasi melalui pimpinan DPRD agar Bupati mengurungkan rencana tersebut. Keberatan DPRD juga menyentuh soal kebijakan: menurut Sukarodin, jika pendidikan karakter belum berhasil, evaluasi seharusnya menyasar manajemen dan metode di masing-masing sekolah, bukan langsung mengubah jumlah hari belajar. Ia menilai sekolah yang berhasil dapat dijadikan model bagi satuan pendidikan lain. Sikap ini lebih meyakinkan daripada menganggap pemadatan jadwal sebagai jalan pintas. Proses pertimbangan dapat berlangsung sekitar enam bulan hingga satu tahun, bergantung pada kebutuhan dan kelengkapan bahan; waktu itu sepatutnya dipakai untuk menilai dampak, bukan sekadar mengesahkan gagasan yang sudah dipilih.
Wali murid harus ikut menentukan
Dinas Pendidikan menyatakan rekomendasi Komisi IV agar pembelajaran tetap enam hari akan menjadi bahan pertimbangan, sembari memperluas kajian untuk mencari pola yang paling sesuai bagi penguatan karakter anak. Dinas juga membuka kemungkinan jajak pendapat dengan wali murid sebelum hasil kajian diserahkan kepada Bupati. Pelibatan orang tua semestinya menjadi langkah wajib, bukan formalitas setelah arah kebijakan terbentuk. Merekalah yang paling dekat dengan konsekuensi praktis perubahan: waktu belajar anak, kelelahan setelah pulang, kegiatan keagamaan, serta pengaturan keseharian keluarga. Masukan mereka perlu dihimpun bersama pandangan sekolah negeri, lembaga swasta, pesantren, Madin, dan TPQ. Kesimpulannya, Trenggalek belum perlu memilih lima atau enam hari hanya berdasarkan janji penguatan karakter. Pilihan yang patut diambil adalah yang terbukti menjaga mutu belajar sekaligus memberi ruang bagi pendidikan agama dan kebutuhan nyata keluarga.
