Tiga unsur yang menentukan legalitas
Penyadapan adalah tindakan mengakses atau memantau komunikasi seseorang yang hanya sah bagi aparat apabila memiliki dasar kewenangan, mengikuti prosedur hukum, dan dilakukan untuk tujuan penegakan hukum yang dibenarkan. Tanpa ketiga unsur itu, penyadapan bukan alat penegakan hukum yang sah, melainkan tindakan yang dapat melanggar hak warga. Pakar hukum administrasi negara dan kepegawaian Universitas Jenderal Soedirman, Tedi Sudrajat, menyebut kewenangan, prosedur, dan substansi sebagai tiga unsur utama legalitas penyadapan aparat. Pembagian ini penting karena mandat resmi saja tidak cukup. Cara memperoleh persetujuan dan alasan tindakan itu dilakukan harus sama-sama dapat dipertanggungjawabkan. Menilai hukum penyadapan dengan tiga pertanyaan tersebut memberi publik ukuran yang lebih jelas daripada sekadar percaya pada klaim bahwa pengawasan dilakukan demi keamanan.
Kewenangan harus disertai prosedur
Pertama, aparat harus memiliki dasar hukum dan memenuhi kriteria yang memberikan kewenangan untuk menyadap. Kepolisian memang dapat menggunakan kewenangan khusus itu dalam kondisi tertentu, tetapi penggunaannya dibatasi untuk kepentingan penegakan hukum dan wajib mengikuti aturan yang berlaku. Dengan kata lain, kepentingan pribadi, politik, atau tujuan lain di luar mandat hukum tidak dapat dibenarkan hanya karena pelakunya aparat. Kedua, prosesnya harus tertib dan dapat diawasi. Menurut Tedi, penggunaan sistem Lawful Interception Management System (LIMS) memerlukan tahapan administratif dan persetujuan berjenjang, termasuk otorisasi pimpinan serta izin tertulis dari pengadilan sesuai ketentuan yang berlaku. Persyaratan ini bukan formalitas yang boleh dilewati: pengawasan yudisial membantu mencegah kewenangan penyadapan aparat berubah menjadi pengintaian tanpa kendali.
Tujuan yang sah dan batas hak konstitusional
Unsur ketiga adalah substansi: penyadapan harus sungguh-sungguh berkaitan dengan penegakan hukum. Jika perangkat digunakan untuk tujuan lain, syarat ini tidak terpenuhi. Tindakan yang menyimpang dapat dipandang sebagai penyalahgunaan wewenang dan, bergantung pada fakta serta aturan yang berlaku, berpotensi menimbulkan tanggung jawab administratif maupun pidana. Di sinilah penyadapan berwenang berbeda dari tindakan yang berpotensi melanggar hak konstitusional. Intersepsi yang sah merupakan instrumen penegakan hukum dengan sifat luar biasa, sehingga harus tunduk pada proses hukum yang ketat. Sebaliknya, penyadapan tanpa kewenangan sah bukan sekadar persoalan teknis kebocoran informasi, tetapi dapat menjadi pelanggaran hak asasi yang dilindungi konstitusi. Pasal 28G ayat (1) UUD 1945 melindungi diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda; kerahasiaan komunikasi berkaitan langsung dengan kebebasan pribadi.
Negara wajib menjaga keamanan komunikasi
Tanggung jawab menjaga keamanan komunikasi tidak berhenti pada larangan bagi aparat untuk bertindak sewenang-wenang. Praktisi hukum Yulianto Kiswocahyono menekankan bahwa negara berkewajiban melindungi rakyat dari penyadapan ilegal demi supremasi hukum dan hak privasi warga. Perlindungan itu perlu nyata: aturan yang jelas, pengawasan yang dapat dipercaya, penanganan pelanggaran, dan mekanisme pertanggungjawaban. Aturan penyadapan di Indonesia masih tersebar di sejumlah undang-undang sektoral, termasuk UU ITE, UU KPK, dan UU Intelijen Negara. Ketidakutuhan aturan berisiko menciptakan ruang abu-abu dan membuka peluang penyalahgunaan. Dampaknya melampaui percakapan yang disadap: rasa diawasi dapat membuat orang takut berekspresi, berpendapat, dan berserikat. Karena itu, gagasan regulasi terpadu dengan izin tertulis pengadilan, serta pengecualian kedaruratan yang dibatasi ketat, patut dipertimbangkan untuk memperkuat keamanan komunikasi dan perlindungan hak privasi warga.






