Akses gratis harus berarti bebas biaya
Program madrasah swasta gratis adalah bantuan pemerintah untuk satuan pendidikan madrasah swasta yang ditujukan agar siswa dapat belajar tanpa dibebani biaya pendidikan. Komisi E DPRD DKI Jakarta mendorong 20 madrasah swasta masuk sasaran dana hibah dalam anggaran 2027, sebagai bagian dari perluasan akses pendidikan yang lebih berkeadilan. Rencana itu terungkap dalam rapat kerja pembahasan Rancangan Peraturan Daerah APBD 2027 pada Selasa, 10 November. Bagi keluarga yang selama ini membayar biaya sekolah, kebijakan ini berpotensi memberi ruang lega. Namun label gratis tidak cukup jika hanya menghapus biaya tertentu sementara pungutan lain tetap muncul. Ukuran keberhasilannya harus sederhana dan dapat dirasakan: siswa tidak diminta membayar biaya pendidikan yang seharusnya ditanggung program.

Aturan khusus diperlukan untuk madrasah
Perluasan ini mencakup 100 satuan pendidikan tambahan yang direncanakan mulai menerima bantuan pada tahun ajaran baru, Juli 2027: 60 sekolah swasta, 20 madrasah swasta, dan 20 sekolah luar biasa swasta. Target tersebut layak disambut, tetapi mekanisme pelaksanaannya tidak bisa sekadar menyalin aturan untuk sekolah swasta umum. Madrasah berada di bawah naungan yayasan dan Kementerian Agama, dengan tata kelola yang berbeda. Karena itu, Dinas Pendidikan perlu menyiapkan regulasi yang menjelaskan syarat penerima, tanggung jawab pengelola, penggunaan dana, dan cara menyelesaikan keluhan. Tanpa dasar hukum yang terang, perbedaan kewenangan dapat menyulitkan pengawasan dan membuat hak siswa tidak jelas. Regulasi bukan pelengkap administrasi; ia adalah pagar agar program madrasah gratis berjalan tertib dan tepat sasaran.

Pengawasan harus menyentuh pengalaman siswa
DPRD meminta Dinas Pendidikan mengawasi secara ketat penyaluran dan penggunaan dana hibah pendidikan agar manfaatnya benar-benar sampai kepada peserta didik. Pengawasan tidak boleh berhenti pada pemeriksaan dokumen sekolah: pemerintah perlu memastikan pungutan madrasah tidak muncul dengan nama lain melalui sekolah atau yayasan. Ketua Komisi E M. Subki menegaskan, “Kami betul-betul pastikan enggak ada lagi bayar A, B, C, D, enggak ada lagi tahan-tahan ijazah dan lain sebagainya.” Penegasan itu penting karena pendidikan gratis kehilangan makna jika keluarga masih menghadapi tagihan tambahan atau ijazah ditahan. Saluran pengaduan yang mudah dijangkau, pemeriksaan berkala, serta tindak lanjut yang terbuka akan membantu menguji apakah larangan pungutan benar-benar diterapkan. Siswa dan orang tua semestinya menjadi tolok ukur utama, bukan sekadar laporan penyaluran dana.
Keberhasilan ditentukan oleh pelaksanaan
Memasukkan madrasah ke dalam bantuan daerah merupakan langkah penting untuk memperluas akses pendidikan kepada siswa yang sebelumnya menanggung biaya sekolah swasta. Namun, nilai kebijakan ini tidak ditentukan oleh jumlah penerima saja. Regulasi harus siap sebelum pelaksanaan pada Juli 2027, dana hibah perlu dapat ditelusuri, dan siswa harus memiliki cara untuk melaporkan pungutan tanpa takut dirugikan. Pemerintah juga perlu menegaskan sejak awal biaya apa saja yang ditanggung agar sekolah, yayasan, orang tua, dan pengawas memahami batas yang sama. Jika hal-hal itu diabaikan, kata gratis berisiko menjadi janji yang tidak sesuai pengalaman keluarga. Sebaliknya, aturan yang jelas dan pengawasan yang berpihak kepada siswa dapat menjadikan perluasan ini kebijakan yang nyata, bukan sekadar angka dalam anggaran.






